Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Maraknya praktek perbudakan sebelum perang dunia ke II menjadikan dasar pembentukan norma hukum internasional melalui praktek negara-negara yang secara langsung dalam peraturan perundang-undangan nasional mereka melarang praktek perbudakan. Setelah berakhirnya perang dunia ke II, negara-negara bersepakat untuk merumuskan kedalam pernyataan bersama secara universal yang bernama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan mencantumkan nilai-nilai fundamental hak asasi manusia Sehingga praktek perbudakan dan perlakuan secara tidak manusiawi tidak dibenarkan menurut hukum internasional termasuk perlakuan pada pekerja warga negara asing. Tujuan penenelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab negara terhadap perbudakan warga negara asing di Benjina Kabupaten Kepulauan Aru
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian yurudis normatif, tipe penelitian deskriptif analitis, sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis Bahan Hukum dan Metode Analisis Bahan Hukum
Hasil penelitian menujukan bahwa Pada prinsipnya setiap negara akan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya dimanapun ia berada dan orang asing akan mendapat perlindungan hukum, dalam pembatasan pembatasan tertentu, baik dari negara tempat sementara ia berada dan dari negara asalnya. Penerapan prinsip tanggung jawab negara terhadap warga negaranya diluar negeri atau orang asing, lebih didasarkan pada prinsip kedaulatan negara. Suatu negara yang berdaulat akan memberlakukan hukum nasionalya kepada warga negaranya dalam batas-batas teritorialnya. Dalam kasus pelanggaran usaha perikanan yang melibatkan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) di Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, pelanggaran yang terjadi tidak hanya mengarah pada ilegal fishing tetapi juga pada praktek perbudakan sehingga kebijakan pemerintah melakukan inventarisasi masalah dengan mendata semua jumlah ABK (anak buah kapal) untuk dapat di pulangkan ke negara asal. Di luar itu yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum dari negara lain atau ketentuan hukum internasional.