Studi Pemenuhan Hak Terdakwa Oleh Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu oleh Pengadilan Negeri dilakukan dengan cara melalui penetapan oleh ketua hakim majelis yang menangani perkara tersebut berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan untuk menunjuk seorang advokat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum). sehingga memunculkan masalah bagaiman pemenuhan hak terdakwa oleh pos bantuan hukum di Pengadilan …

Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pe…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor : 16 / Pid. Sus –Anak /2015 / PN. Amb dan Putusan Nomor : 24 / Pid. Sus –Anak /2015 / PN. Amb Penelitian dilakukan Pada Pengadilan Negeri Ambon. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian di…

Pemenuhan Hak-Hak Pasien Sebagai Korban Dalam Tindakan Malpraktek

Sebagai pasien, selain memiliki kewajiban, juga memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (2)Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Namun adakalanya hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan masing-masing pihak. Dokter tidak berhasil menyembuhkan pas…

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika Gol…

Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di indonesia semakin meningkat dan mengarah pada generasi muda. Narkotika merupakah sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penuruna atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebenarnya…

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa karena melihat dampak yang ditimbulkan begitu luas, maka dari itu penanganannya pun harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa seperti contohnya dengan penggunaan Justice Collaborator atau saksi pelaku dalam sistem peradilan di Indonesia untuk membantu penyidik sekaligus hakim untuk dapat mengambil keputusan. Pertimbangan hakim un…

Pemberitaan Media Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Kajian Hak Asasi Manusia)

Pemberitaan-pemberitaan media tidak hanya mengungkap secara terang-terangan nama dan wajah tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi dalam media massa, namun juga menyampaikan fakta saja tetapi juga membuat opini yang mengiring masyarakat untuk menvonis tersangka, terdakwa atau kelompok tertentu bersalah meskipun pengadilan belum memutuskan hal tersebut. Pemberitaan tersebut merupakan penga…

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pe…

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Anak bukanlah kasus yang jarang terjadi masyarakat. Untuk itu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan kepastian kepada anak sebagai generasi penerus bangsa. Proses pengadilan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak sangatlah mendapat perhatian serius dari penegak hukum d…

Kajian Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pid…

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tangg…

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembajakan Video Compact Disc (VCD) Sebagai Kej…

Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundangundangan sebelumnya. Pada masa sekarang kemajuan teknologi dan informasi, telah memberikan kontribusi terhadap globalisasi perdagangan berbagai ciptaan-ciptaan yang termasuk Hak K…

Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor : 42/PID.SUS/TPK/PN.AMB

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sekarang ini sangat marak terjadi, bukan hanya dipusat, korupsi juga terjadi di daerah-daerah. Seperti kasus korupsi yang terjadi di Ambon, salah satunya yaitu kasus korupsi dana lomba kompetisi siswa yang dilakukan oleh Anthoneta Gaspersz selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dalam kasus ini jaksa menemukan ada pertanggungjawaban fiktif dalam …

Kajian Terhadap Perkawinan Panjar Di Desa Batu Karang Kabupaten Buru Selatan …

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.sebagaina yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan mengingat perkawinan Panjar Di Desa Batu Karang, bahkan apabila dikaitkan dengan aspek Hak Asasi Manusi…

Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Adat Atas Tanah Di Negeri Buano Utara Kecama…

Penyelesaian sengketa tanah pada lima So,a di Negeri Buano Uatara baik itu So,a atau Nuru Naini atau Soa Hitimala dengan tempatnya di daerah Tetuni Barkate (Tanjung Pamali), Nuru Huhuni atau Soa Nurlette dengan tempatnya di Haulisi Huhuni (Pulau Pua) dan daerah Henaolu, Nuru Na’ani atau Soa Tamalene dengan tempatnya di Huhun Eliopit (Gunung Eliopit), Nuru Eti atau Soa Tuhuteru setelah dat…

Penguasaan Hak Atas Tanah Yang Status Haknya Tidak Jelas

Masalah pertanahan terus-menerus ada dalam proses kehidupan bangsa kita. Berbagai daerah di nusantara tentunya memiliki karakteristik permasalahan pertanahan yang berbeda diantara satu wilayah dengan wilayah lainya. Keadaan ini semakin nyata sebagai akibat dari dasar pemahaman dan pandangan orang Indonesia terhadap tanah. Kebanyakan orang memandang tanah sebagai sarana tempat tinggal dan member…

Pemenuhan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA …

Cuti Mengunjungi Keluarga atau CMK merupakan jenis hak yang dapat diperoleh seorang warga binaan pemasyarakatan. Jenis hak ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sehingga pasal ini menjadi dasar hukum bagi warga binaan untuk mendapatkan hak tersebut. Namun dalam pelaksanaannya hak cuti mengunjungi keluarga tersebut belum dapat dirasakan…

Kajian Yuridis Tentang Putusan Hakim Yang Melibihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, didalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Karena hakim mempunyai tujuan menegakan kebenaran dan …

Disparitas Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pida…

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Tindak pidana pencabulan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun banyak tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak melibatkan …

Pemenuhan Terhadap Hak-Hak Warga Binaan (Studi Pada Lapas Kelas II A Ambon)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1022 ERL p

Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Tidak …

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mememuat pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum, yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim harus menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.. Pertimbangan non yuridis (sosiologis) menekankan …

Implementasi Hak Tersangka Mendapatkan Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.987 SOP i

Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pada Tindak Pidana Korupsi

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi di implementasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif ma…