PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KOTA AMBON TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJ…

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dalam sistem desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengatur, memungut, dan mengawasi pajak, termasuk pajak restoran. Idealnya, kewenangan ini mampu menjamin kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan yang efektif dan penega…

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN…

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahan pertambangan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang dapat membawa dampak buruk terhadap ekosistem dan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan izin Pertambang…

Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Tanah D…

Pengawasan pemerintah daerah sangatlah penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan minyak tanah untuk masyarakat secara memadai. Di dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan gas yang mengatur bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak …

Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Toko Modern

Toko modern merupakan bentuk usaha ritel yang telah mengalami transformasi akibat pengaruh globalisasi, di mana toko ini menyediakan berbagai jenis barang kebutuhan pokok secara lengkap. Di Indonesia, keberadaan toko modern telah menyebar ke berbagai wilayah. Salah satu contoh toko modern yang menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah minimarket seperti Indomaret. Oleh karena itu, pen…

Pengawasam Terhadap Pelanggaran Ilegal Logging Di Hutan Djamona Raa Petuanan …

Tujuan penulisan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tipe-tipe pengawasan yang digunakan atas praktek illegal logging di hutan djamona raa petuanan desa rebi, kemudian untuk mengetahui tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atas paraktek illegal logging di desa rebi. Jenis Penelitian ini tergolong dalam Penelitian hukum normatif Penelitian Memilik dua rumusan masal…

Pengawasan Pemerintah Maluku Tengah Dalam Penerbitan Izin Dibidang Lingkungan…

Dalam Penegakan Hukum Administrasi terdapat salah satu instrumen konkrit yaitu izin. Izin dapat di bagi menjadi dua jenis yakni: satu, izin lingkungan Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan Dalam penegakan hukum administrasi juga terdapat dua unsur pokok yaitu, pengawasan dan sanksi. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, pengawasan dapat dikategorikan menjadi pengawasan preventif dan pe…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Ambon

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk mendapatkan pemenuhan tak terkeculi anak jalanan. Dalam Perda kota Ambon Nomor 23 Tahun 2017 pasal 1 Angka 54 huruf I menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan Perlindungan salah satunya bagi anak Jalanan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi pada kenya…

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas Oleh Pejabat Pe…

Pengawasan penegakan hukum terhadap pelanggar pengguna kendaraan dinas oleh pejabat pemerintah, dilakukan berdasarkan asas desentralilasi dimana Pemerintahan Pusat melipahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti atau mengurus daerahnya masing masing. Setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik n…

Pengawasan Pemerintah Kota Ambon Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar oleh …

Penyalahgunaan fungsi trotoar oleh Pedagang Kaki Lima perlu diperhatikan untuk menjamin hak-hak pejalan kaki dan ketertiban umum, bisa dilihat dalam aturan Perda No 10 tahun 2014. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dasar pengaturan Pedagang Kaki Lima serta bertujuan untuk mengethui apakah pemerintah sudah melaksanakan pengawasan kepada pedagang kaki l…

Wewenang Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum …

Diskresi merupakan wewenang yang diberikan hukum kepada badan dan/atau pejabat administrasi negara termasuk Kepolisian di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum yang bertindak dalam situasi khusus sesuai penilaian, keyakinan, moral dibandingkan pertimbangan hukum itu sendiri. Penggunaan diskresi sangat melekat dengan penyalahgu…

Pengawasan Pada Wilayah Perbatasan Menurut Hukum Internasional

Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya seperti yuridiksi dan kedaulatan negara, politik,sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan. Dalam kacamata para ahli geografi poitik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi boundary dan frontier. Boundary digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (bound or li…

Pengawasan Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota Ambon

Bahan Bakar Minyak merupakan suatu unsur penting untuk memenuhi keperluan masyarakat diseluruh negara, baik negara maju ataupun negara yang sedang berkembang. BBM juga merupakan salah satu kebutuhan pokok di Indonesia, selain itu BBM dipergunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga, industry dan alat trasportasi untuk keperluan rumah tangga, industri maupun transportasi. Seiring deng…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.468 KOH p

Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Wokam Kecamatan Pulau-Pulau Aru

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru membentuk Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, khususnya UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2014 terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru. Pelaksanaan pembinaan da…

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penangkapan Ikan Yang Tidak Di Daftarkan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.405 SUA p

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Apakah BPD berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan DD dan apakah pengawasan BPD terhadap pengelolaan DD bersifat mengikat secara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan statute approach atau pendekatan peraturan perundang - undangan dan conseptual approach atau pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dit…

Penertiban Penjualan Compact Disc Dan Video Compact Disc Bajakan Oleh Pemerintah

Semakin pesatnya pertumbuhan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap hiburan termasuk yang dikemas dalam bentuk Compact Disc (CD) dan Video Compact Disc (VCD), sering terjadi peredaran dan penjualan CD dan VCD bajakan. Perlindungan terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta terabaikan akibat maraknya peredaran dan penjualan CD dan VCD bajakan di Kota Ambon. Permasalahan dalam penelitian…

Pertambangan Batu Cinnabar Tanpa Izin Di Kabupaten Seram Bagian Barat (Tinjau…

Pengaturan pertambangan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sehingga seluruh kegiatan pertambangan mengacuh dari Undang-Undang tersebut sebagai dasar hukumnya. Dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan kegitan pertambangan dilakukan dengan adanya izin, bila kegiatan pertambangan dilakukan tidak dengan izin maka tindakan tersebut merupakan ti…

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengawasan Orang Asing Ditinjau Dari Perspektif …

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Dengan adanya pertimbangan tersebut, perlu dilaksanakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 den…

Peran Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak Di Kota Ambon

Tenaga kerja anak, bukanlah pekerja anak, namun anak yang bekerja rentan menjadi pekerja anak. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab XIV yang berhubungan dengan Pengawasan. Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan bentujuan untuk mengembalikan anak pada dunianya dan menikmati hakn…