Penegakan Hukum Pasal 124 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 …

Perlindungan hukum kepada masyarakat merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang lebih dikongkritkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 124 ayat (1) huruf e Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib menutup pintu selama Kendar…

Modus Operandi Tindak Pidana Di Bidang Perbankan (Studi Kasus Pada Pengadilan…

Perkembangan tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi belum sepenuhnya diseimbangkan dengan kesiapan hukum dalam meninjaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Modus operandi kejahatan dalam bank yang terjadi ini pada kenyataannya terlalu bervariasi dan diperhadapkan dengan kenyataan ketidakjelasan dalam pengaturannya. Hal ini memunculkan permasalahan bagaimana modus operandi tinda…

Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Dalam Pelanggaran Prosedur Perjanjian …

Proses pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai bank terkait dengan perjanjian kredit di bidang perbankan menuntut untuk perlu adanya pranata hukum yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi kelalaian, kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh pegawai tersebut dengan menggunakan aturan hukum pidana. Hal ini memunculkan permasalahan bagaimana p…

Studi Tentang Penerapan Pasal 303 Ayat (1) KUHP Terhadap Judi Togel Di Kota A…

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia mengkategorikan perjudian sebagai tindak pidana meskipun cenderung bersifat kondisional. Aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas, tapi bisnis perjudian illegal di tanah air berkembang dengan sangat pesat. Seperti halnya perjudian togel yang cukup marak dikalangan masyarakat, Perjudian togel merupakan anc…

Urgensi Penjemputan Paksa Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP, oleh sebab itu dalam hal ketidakhadiran saksi di pengadilan akan berdampak terhambatnya pihak penegak hukum dalam menyelesaikan suatu proses hukum. Kenyataanya dalam kasus yayasan Al-Hilal Ambon saksi telah dipanggil berturut-turut namun tidak hadir. Penelitian ini m…

Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Bersama-Sama

Kekerasan bersama terhadap orang dan barang dan atau penganiayaan mengakibatkan matinya orang dan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasaan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Sebagaimana BAP No.P/45/KIX/2011/Reskrimum ata…

Kejahatan Narkotika Dalam Konteks Politik Kriminal (Antara Harapan Dan Kenyat…

Politik kriminal merupakan upaya untuk menanggulangi segala bentuk kejahatan yang selama ini menggunakan jalur penal (hukum pidana) dengan memiliki sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dan jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana) yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) akan tetapi penyalahgunaan, perkembangan jenis dan kualitas narkotika setiap tahun men…

Fungsi Keterangan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perka…

Dalam sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalisan atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingg…

Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama kekayaan lautnya yang luar biasa, dimana memiliki potensi perikanan yang sangat besar, manakala dilihat dari sisi luasnya perairan lautan. Karena kekayaan laut yang begitu banyak sering terjadi tindak pidana di bidang perikanan. Dalam tindak pidana dibidang perikanan terdapat barang bukti yang dirampas. Penanganan barang …

Mekanisme Perampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Peradilan Pidana

Peraturan perundang-undangan dewasa ini telah jelas mengatur tentang tindak pidana korupsi pada undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang No 20 Tahun 2001, orang yang melakukan perbuatan korupsi jelas melakukan perbuatan yang merugikan perekonomian negara, orang tersebut harus mengembalikan kerugian negara tersebut …

Perlindungan Hukum Terhadap Penyampaian Pendapat Seseorang Melalui Media Sosial

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1145 MAH p

Kajian Kriminologis Tentang Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Pada…

Kejahatan seksual merupakan suatu problematika yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat.Kejahatan seksual itu sendiri mencakup perzinahan, pemerkosaan, pencabulan maupun pelecehan seksual. Di Indonesia, kasus kejahatan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya. Dan yang menjadi korbannya pun bukanlah orang dewasa melainkan remaja, anak-anak yan…

Pertanggungjawaban Hukum Pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Atas Meninggalnya P…

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Demikian pula keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Hal sebaliknya terjadi pada kasus Bayi Debora karena tidak…

Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Bom Ikan Pada Wilayah Hukum Direktorat Polai…

Tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan illegal fishing, yaitu melakukan penangkapn dan pemeriksaan. Dan dengan berlakunya UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan berbagai ketentuan hukum mengenai pegawasan semakin tegas. Dan dengan penerapan peraturan yang tepaat dapat memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku sehingga dapat memberikan efek jera serta dapat m…

Kajian Viktimologi Terhadap Peningkatan Anak Jalanan

Perlindungan terhadap hak-hak anak perlu dan wajib mendapat perlindungan yang baik dari negara, pemerintah, orang tua maupun masyarakat. Dalam studi viktimologis dikenal dengan sebutan anak jalanan, dimana menggambarkan ada sekelompok anak yang hidupnya tidak menentu karena hidupnya tidak diperhatikan oleh orang tua. Sehingga mereka bebas melakukan apa saja, termasuk melakukan kejahatan. Kebera…

Efektivitas Pidana Bersyarat Terhadap Tujuan Pemidanaan

Pidana dalam arti pemidanaan (menjalani pidana) mengandung hal-hal bahwa ia (pelanggar) mesti menjalani suatu proses untuk kemudian menjadi orang yang dapat kembali kedalam masyaratat. Oleh sebab itu pidana selalu harus menjadi pelindung terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan tidak dipidana. Khususnya terhadap terpidana yang akan di jatuhi pidana penjara tidak lebih dari satu…

Pemenuhan Hak-Hak Mayarakat Adat Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Ind…

Untuk mengelola sumber daya alam (SDA) sebenarnya pemerintah mempunyai peran yang sangat sentral, hal ini sesuai dengan UUD NRI 1945 dimana kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam melalui pemerintah. Sesuai dengan amanat konstitusi pemerintah yang “ legitimate” diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan amanat konstitusi tersebut. Ji…

Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pe…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor : 16 / Pid. Sus –Anak /2015 / PN. Amb dan Putusan Nomor : 24 / Pid. Sus –Anak /2015 / PN. Amb Penelitian dilakukan Pada Pengadilan Negeri Ambon. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian di…

Tinjauan Yuridis Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Metode penelitan yang digunakan dalam membuat skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisi norma hukum berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier agar dapat menjawab setiap permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa prostitusi online adalah transaksi atau penjualan jasa seksual melalui media internet atau sos…

Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sipil Dalam Peradilan Militer

Kehidupan militer di tengah-tengah masyarakat membuat seringkali terjadi konflik antara oknum anggota militer dengan masyarakat sipil yang berdampak pada masalah hukum, sehingga dalam upaya untuk menegakan hukum, maka masyarakat sipil yang menjadi korban melakukan upaya hukum dengan mengaduhkan oknum anggota militer yang bersangkutan kepada instansi militernya, akan tetapi pada kenyataanya pros…