Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan,
pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup
Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta
makhluk hidup lain. Pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Pemerintah telah
menunjukan hasil diberbagai bidang kehidupan masyarakat terkhususnya dibidang
pengelolaan Lingkungan Hidup. Disamping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih
banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan, diantaranya
adalah masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai efek samping dari
berjalannya proses pembangunan. Pencemaran dan kerusakan Lingkungan sebagai akibat
dari proses pembangunan ini diprediksi akan terus berlanjut khususnya penambangan resmi
maupun tidak resmi yang semakin meningkat, khususnya yang terkait dengan
pertambangan emas di gunung botak pulau Buru, yang mna banyak sekali para penambang
ilegal yang tidak memiliki izin, sehingga akibatnya menimbulkan banyak sekali
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini bersifat “normatif”. Dengan
pendekatan diatas, maka penulian skripsi ini tergolong “deskriptif analitis”, selanjutnya
dianalisis dan dibahas sehingga dapat “diskripsikan” secara kualitatif.
Hasil dan pembahasan menunjukan lingkungan hidup di Gunung Botak sudah sangat
memprihatinkan yang mana dibutuhkan upaya non penal yang efektif guna menjamin
keberlangsungan sistem aturan yang sudah ditetapkan terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.