Penerapan Asas Kehati-Hatian Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Eksploi…

Pencemaran lingkungan hidup di Pulau Romang oleh PT. Gemala Borneo Utama sudah membuat ketakutan terhadap penduduk sekitar serta sudah menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup dan masyarakat yang tinggal disekitar tambang emas di Pulau Romang. Penjelasan Pasal 2f UUPPLH menyatakan yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa:“Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/a…

Perkawinan Adat Wuwluli Lauly dan Pengaruhnya Terhadap Penentuan Ahli Waris d…

Proses perkawinan adat Wuwluli Lauly (yang terdepan) terjadi ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan ada dalam suatu hubungan (berpacaran) telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan dalam bentuk Perkawinan adat Wuwluli Lauly maka selanjutnya laki-laki dan perempuan menyampaikan kepada orang tua masing-masing, dan apabila disetujui oleh kedua orang Tua masing-masing maka kedua belah…

Perjanjian Pinjaman Online Illegal Antara Debitur Dan Kreditur Illegal

Praktek Pinjaman Online Illegal masih tetap marak beredar padahal Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah mengamanatkan bahwa Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pada kegiatan Pinjaman online para pihak akan saling mengikatkan diri pa…

Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Akta Kelahiran Anak Luar Nikah Di Kabupat…

Penulisan ini berkaitan dengan Akta Kelahiran Anak Luar Nikah, dimana masalah yang sering dihadapi oleh petugas yang melayani pembuatan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru adalah adanya ketidakjujuran dari sebagian orang yang melaporkan permohonan pembuatan Akta Kelahiran, dimana sering terjadi ada orang datang ke kantor Dinas Kependudukan dan…

Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Antara Ohoi Ad Dan Ohoi Ohoiraut Di Kei Besar

Munculnya sengketa tanah merupakan awal keberatan tuntutan suatu kepemilikan hak atas tanah, dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut. Masyarakat Ohoi Ad dan Ohoi Ohoiraut tidak dapat menyelesaikannya karena masih mempertahankan kepentingan masing-masing. Hal ini yang menjadi kajian bagi memunculnya permasalahan : Penulisan tentang bagaimana penyelesaian sengketa tana…

Gugatan Perdata Oleh Jaksa Dalam Pengembalian Aset Negara Hasil Korupsi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.717 SAM g

Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sesama Jenis Yang Terjadi Di Indonesia Di…

Undang – Undang Perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan yang diakui di Indonesia adalah Perkawinan antara laki – laki dan perempuan. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari – hari ada perkawinan yang dilakukan yaitu perkawinan dengan sesama jenis seperti, laki – laki dengan laki – laki atau sebaliknya perempuan dengan perempuan. Adapun yang menjadi masalah dalam skripsi ini …

Legalitas Hak Milik Atas Pemakai Pertama Merek Dagang Depot Hongkong

Perlindungan hukum merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016) Pasal 3. Dikatakan dalam Pasal 3 “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.” RL adalah pemilik Rumah Makan Depot Hongkong yang terletak di kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon…

Culpa Lata Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Penerapan Culpa dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Penerapan tindak pidana kealpaan kerap kali dikaitkan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hal ini karena adanya anggapan bahwasannya semua kecelakaan yang terjadi di dalam lalu lintas jalan raya terjadi bukan karena kehendak dari para pihak, melainkan karena adanya unsur ketidaksengajaan atau ketidakhatihatian atau bahkan kecerobo…

Taktik Dan Teknik Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Kekerasan Seksual Dala…

Penilitian dalam skripsi ini mengenai Taktik Dan Teknik Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Sebagaimana proses penanganan perkara pidana pada umumnya, proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan berlaku sesuai system peradilan pidana di Indonesia yaitu Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan. Proses penyidikan yang merupakan kompetensi pe…

Prinsip Hukum Pidana Internasional Terhadap Perbuatan Membentangkan Bendera F…

Penilitian dalam skripsi ini mengenai Prinsip Hukum Pidana Internasional Terhadap Perbuatan Membentangkan Bendera FKM-RMS di Malaysia kegiatan tindak pidana makar, merupakan kegiatan yang dapat merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dapat mengganggu kedamaian dan kesatuan yang telah lama di jaga. Maka pemerintah dan penegak hukum wajib untuk menindak apapun bentuk tindak pidana m…

Kualifikasi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Ajaran Penyertaan

Tindak pidana pemerkosaan berkembang sangat pesat dan meningkatnya kriminalitas didalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan kejahatan ini merupakan suatu yang berwatakan kriminal seksual yang terjadi ketika seseorang dengan memaksa untuk melakukan hubungan badan dengan orang lain. Pemerkosaan juga merupakan sesuatu perbuatan yang keji, tercela dan bahkan melanggar norma dimana yang menjadika…

Aspek Kriminologi Perbuatan Body Shaming Di Media Sosial

Kejahatan dengan menggunakan sosial media yang booming pada masa ini adalah body shaming. Body shaming atau mempermalukan bentuk tubuh orang lain bukan lagi menjadi hal baru dan tabu di Indonesia. Body shaming adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (…

Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus P…

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji Disparitas Pertimbangan Hakim dalam kasus Tindak Pidana Aborsi ( Studi Kasus Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Amb dan Ptusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN.Amb yang telah mengakibatkan terjadinya perbedaan penjatuhan pidana terhadap dua terdakwa tindak pidana aborsi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah merampas hak hidup seo…

Kelembagaan Penyidik Pembalakan Liar

Undang-Udang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P3H), bukan saja mengatur mngenai pencegahan dan pengrusakan hutan namun juga prosedur penyidikan dalam proses penyidikan pembalakan liar. Dalam melakukan penyidikan dalam suatu tindak pidana pembalakan liar harus melibatkan Penyidik Pejabat Polri serta Penyidik PPNS yang sebagaimana telah di beberi we…

Kewenangan Penyitaan Kendaraan Bermotor Oleh Polisi Lalu Lintas

Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan melalui pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, dalam pemeriksaan tersebut Polisi Lalu Lintas dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat. Polisi dapat menyita kendaran bermotor pada saat pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. …

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mengeksekusi Terpidana Kasus Ko…

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi dan jaksa yang berada di bawah naungan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dalam pelaksanaanya terjadi pertentangan norma, berdasarkan pasal 270 KUHAP yang mendapatkan kewenangan eksekusi tersebut adalah…

Penembakan Masyarakat Oleh Anggota Polri

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah-satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maupun kewajiban Polri pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 4 huruf (a) “Memberikan Perlindungan, p…

Analisis Putusan Bebas (Vrijspaak) Nomor : 11/Pid.Sus/2019/PN AMB Bagi Oknum …

Masalah Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan bahan Adiktif lainnya) adalah masalah Nasional yang mengancam tercapainya tujuan Negara dan merusak Generasi Bangsa Indonesia, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara. Penggunaan Narkotika menyebabkan seseorang akan kecanduan (Adiksi), Narkotika merupakan Obat yang Berbahaya, yang dapat mem…

Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Warga Binaan (Studi L…

Pemidanaan merupakan unsur penting ketiga dalam hukum pidana setelah tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, orang yang berstatus warga binaan pada lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kur…