Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pidana Pencabulan Anak’’ (Studi Pu…

Anak dan perempuan merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan, terutama anak-anak. Macam-macam kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan fisik, psikologis, ataupun kekerasan seksual. Kasus yang terjadi yakni bertempat di Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya dekat rumah anak atau setidak-tidaknya pada suatu …

Efektivitas Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembatasan K…

Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat merupakan ketentuan hukum yang dibuat untuk membatasi mobilitas umum di Kota Ambon sekaligus merupakan tujuan dari negara hukum namun, pada kenyataannya Peraturan Walikota ini tidak terimplementasi dengan baik dalam masyarakat sebagai bagian dari efektivitas hukum. Masalah dalam penulisan ini antara lai…

Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Laut Natuna Utara Menurut Konv…

Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan sumber daya kelautan dan perikanannya. Salah satunya adalah yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Natuna Utara, namun saat ini Tiongkok telah mengklaim bahwa ZEE dimaksud merupakan bagian dari wilayah laut kedaulatannya yang ada di Laut China Selatan. Penelitian ini hendak mengkaji tentang Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif Indon…

Pelaksanaan Tugas KPUD Dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Men…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.453 ELK p

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Te…

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk membentuk suatu peraturan yang baik harus melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, penyebarluasan, dan peninjauan. Dan juga harus memperhatikan asasasas pembentukan perturan perundang-undangan yaitu asas partisipasi masyarakat. Dan j…

Penegakan Disiplin Terhadap Oknum Anggota Tni Yang Melakukan Pelanggaran Asusila

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap anggota militer ataupun prajurit TNI dituntut memiliki Legalitas dan pengakuan, akan tetapi Prajurit TNI juga sering kali melakukan pelanggaran dan juga tindak pidana yang diatur dalam KUHP Militer serta aturan pelaksana lainnya.Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyatakan bahwa “Untuk menegak…

Tanggungjawab Perawat Dalam Melakukan Tindakan Medis

Perawat dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat penting karena berperan sebagai penyelenggara praktik keperawatan, pemberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor bagi klien, pengelola pelayanan keperawatan, dan peneliti keperawatan. Akan tetapi perawat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis. Perawat dapat melakukan tindakan medis apa…

Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bukan Oleh Pemegang Hak Milik Dalam P…

Fungsi ekonomi dari hak milik dapat dilihat dari diperbolehkannya hak milik dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, “Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan”. Dengan diperbolehkannya hak milik atas suatu tanah untuk dijadikan jaminan utang, semakin memperje…

Kebijakan Negara Filipina Tentang Penembakan Mati Pelaku Kejahatan Narkoba Da…

Filipina merupakan salah satu negara yang memberikan hukuman serius kepada pelaku kejahatan narkoba. Perang melawan narkoba merupakan kebijakan yang dilakukan oleh presiden Filipina yakni Duterte untuk memberantas kejahatan narkoba. Para korban yang merupakan tersangka pemakai dan pengedar narkoba ditangkap dan ditembak hingga kehilangan nyawa tanpa adanya suatu proses peradilan dan kep…

Pemalsuan Bukti C1 Pada Proses Pemilihan Legislatif (Studi Kasus Pada Direkto…

Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Prov. Maluku dari Partai Gerindra atas nama John Lewerissa dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Pemalsuan surat inipun terjadi antara Robby Gaspersz dan John Lewerissa dalam dokumen rekapan pemungutan suara C1. Secara yuridis tindak pidana pemalsuan yang terjadi merupakan bentuk kejahatan yang bertentangan dengan Pas…

Penggunaan Kekerasan Untuk Penguasaan Wilayah Perspektif Hukum Internasional

Penilitian ini membahas tentang penggunaan kekerasaan untuk penguasaan wilayah perspektif hukum internasional berkaitan dengan sengketa perbatasan Dataran Tinggi Golan antara Suriah dan Israel, pada umumnya wilayah merupakan atribut yang sangat penting bagi eksistensi suatu negara. Kedaulatan teritorial suatu negara mencakup tiga dimensi, yaitu darat, udara dan laut. Kedaulatan atas wil…

Status Tanah Pasuri Dikaitkan Dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Len…

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program yang di buat oleh Pemerintah Indonesia, untuk membangun dan memperkuat daerah dan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria menegaskan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran seluruh tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia Hal ini perlu adanya suatu kepastian hukum atas Tanah Ma…

Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administrasi Dalam Peraturan Kepala D…

Artikel ini membahas tentang Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif dalam Peraturan Daerah tentang PSBB.Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang denda administratif dan unruk mengetahui dan menganalisis pengaturan denda administratif dalam peraturan kepala daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normatif, yakni suatu penelitian …

Pertimbangan Penyidik Dalam Penetapan Status Tersangka Terhadap GA Dalam Kasu…

Mengenai penetapan GA sebagai tersangka atas kasus video porno pribadinya Bersama MYD yang berdurasi 19 detik dimedia sosial GA dijerat pasal pelarangan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi pasal 4 ayat (1) dalam penjelasaanya membuat dan pasal 6 menyimpan dan memiliki untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri. Dan GA adalah korban namun pada kenyataanya penyid…

Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemeritah Atas Pemberian Kuota Lebih Ke…

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai wujud Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang merupakan rangkaian ibadah keagamaan sebagaimana telah dijamin dan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Repu…

Teknik Dan Taktik Penyidikan Perkara Penimbunan Bahan Bakar Minyak (Studi Kas…

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun kejahatan di bidang minyak dan gas bumi juga s…

Urgensi Penetapan Pas Lintas Batas Antara Pulau Atauro (Timor Leste) Dan Pula…

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah menjelaskan mengenai penerapan pas lintas batas bagi masyarakat perbatasan yang ingin masuk keluar negara Indonesia ataupun sebaliknya. Tetapi dalam kenyataanya terdapat daerah perbatasan yang tidak diterapkan Pos Lintas Batas (PLB) yaitu pulau Atauro (Timor Leste) dan pulau Lirang (Indonesia) hal ini menyebabkan banyak masyaraka…

Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Sebagai Perwujudan…

Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-UM Tahun 1999 yang termasuk orang kurang mampu adalah orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah. Masalah adalah Faktor Apa S…

Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 551.2-272 …

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, mengamanatkan bahwa Bupati menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten, sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan, menetapakan kewenangan unt…

Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Alihf…

Pengelolaan hutan dilakukan dan dikembangkan seharusnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan,namun faktanya yang terjadi di lapangan lebih khusus,Kabupaten Kepulauan Aru,terkait dengan pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan bertahun-tahun justru menghasilkan kerusakan hutan yang makin parah.Oleh sebab itu maka dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan,teristimewa di tingkat ka…