Ditapis dengan
Tanggung Jawab Pengangkut Speedboat Terhadap Barang Bawaan Penumpang Akibat D…
Berdasarkan penuturan salah satu korban kecelakaan speedboat yang terjadi pada hari Jumat tujuh belas november dua ribu tujuh belas, sekitar pukul 15.00 WIT, bahwa korban belum mendapatkan konpensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas rusak dan hilangnya barang bawaannya dari pelaku usaha atau pengangkut tersebut. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Per…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.774 HAN t
Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Sungai Nil Dalam Pemanfaatan Bagi Neg…
Hukum internasional adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara karena wilayah termasuk dalam salah satu karakteristik terbentuknya suatu negara yang diatur dalam Konvensi Montovideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah dimana tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Kedaulatan tertinggi suatu negara dibatasi oleh ba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.274 LAI p
Kedudukan Surat Edaran Pemerintah Kota Ambon Nomor: 443/11/Se/2020 Tentang Pe…
masalah yang diteliti dalam penulisan ini adalah apakah kedudukan Surat Edaran Pemerintah kota Ambon No. No.443/11/SE/2020 merupakan bagian dari jenis Peraturan Perundang-Undangan? dan Bagaimana akibat Hukum terhadap keberadaan Surat Edaran Pemerintah Kota Ambon No 443/11/SE/2020 yang mengatur aktivitas kehidupan warga kota Ambon? Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan h…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.446 TOA k
Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan (Putusan Nomor :…
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 3. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1496 KOT k
Status Hukum Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti Izin Belajar
Lahirnya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan kesempatan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS. Hal ini dilakukan melalui pengembangan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian izin belajar dan tugas belajar yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya guna menindaklanjuti Pasal 7…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.445 KNY s
Study Terhadap Perbuatan Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dalam Kaitannya Dengan…
Pada era sekarang ini teknologi semakin berkembang dan banyak sekali bisnis yang dibuat berbasis online dan juga banyak sekali masyarakat yang melakuan interaksi di dunia maya dari pada di dunia nyata. Oleh sebab itu, bentuk tindak pidana penipuan pun ikut berkembang seiring dengan adanya teknologi dan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri mereka masih saja belum memahami secara baik bagaimana…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1495 TUP s
Sistem Pemerintahan Desa Di Kabupaten Buru Selatan
Kesatuan masyarakat hukum adat di Pulau Buru terbagi menjadi beberapa wilayah dengan berpusat pada suatu wilayah tertentu. Dimana, pemimpin di tingkat Regenschaap disebut dengan gelar Jou atau Raja sebagaimana di Maluku Tengah. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat juga sistem pemerintahan desa yang terdapat kepala desa dan staf pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.444 SAL s
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Proses …
Kejahatan (Crime) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (Juvenile Delinquency) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Penyimpangan perilaku yang terdapat dikalangan anak, bahkan terdapat pula anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Penyimpa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1494 LEK p
Penggunaan Senjata Kimia Oleh Negara Suriah Dalam Konflik Bersenjata
Pengaturan Hukum tentang larangan Penggunaan senjata kimia termuat dalam Deklarasi St. Petersburg 1868, Deklarasi Brusleess 1874 , Deklarasi Den Haag 1899, Konvensi Den Haag ke IV 1907, Protokol jenewa 1925, Deklarasi paris 1989 kemudian tahap akhir pengaturan penggunaan senjata kimia lebih jelas dan spesifik dalam Konvensi Senjata Kimia 1993 atau Konvensi Larangan Pengembangan, Produksi, …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.273 SOL p
Implikasi Hukum Dari Aktivitas Masyarakat Di Perbatasan Darat Malaysia-Indonesia
Skripsi ini membahas tentang implikasi hukum dari aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan darat Malaysia Indonesia. Terhadap upaya pencegahan masuknya barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk menganalisis implikasi hukum kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) terhadap upaya pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.272 GAI i
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara