Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Penj…

Penelitian kemasyarakatan (LITMAS) merupakan salah satu tugas pokok dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Tugas ini dilakukan oleh petugas Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Litmas ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam proses penyelesaian perkara anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 60 ayat (4) menyatakan bahwa haki…

Larangan Perkawinan Antar Pela Gandong Perspektif Hukum Adat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.866 TAT l

Akibat Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Antar Kasta Di Kabupaten Maluku Tenggara

Perkawinan yang terjadi di Kei terdapat berbagai larangan didalamnya seperti dilarang menikah dengan satu garis keturunan ke bawah atau saudarah kandung, dilarang menikah dengan saudarah satu keturunan dari ayah dan ibu atau dilarang menikah dengan sepupu baik dari ayah maupun ibu, dilarang menikah menikah dengan paman atau bibi, dilarang menikah dengan sesame clan atau kerabat satu mar…

Pengaturan Mengenai Kebijakan Bebas Visa di Tengah Pandemic Covid 19 dan Impl…

Pemerintah di saat ini berupaya memperkecil angka persebaran COVID- 19 lewat bermacam-macam cara. Penerbitan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID19 jadi suatu ikhtiar buat menghadapi badai pandemic COVID- 19. Tidak cuma mengatur kehidupan warga di dalam negeri, pemerintah juga memutuskan menutup pintu untuk masuknya orang asing dari luar negeri. Pelarangan masuknya orang asing bahkan d…

Pencemaran Lingkungan Laut Indonesia Akibat Limbah Farmasi Berdasarkan Pada K…

Pencemaran lingkungan di Teluk Jakarta yang dilakukan oleh pabrik farmasi MEP dengan membuang limbah dan kandungan obat paracetamol pada tanggal 8 November 2021 telah menyebabkan terjadinya pencemaran Teluk Jakarat khususnya di perairan Angke dan Ancol. Oleh sebab itu, pada skirpisi ini akan mengkaji tentang pengaturan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran limbah farmasi berdasark…

Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus p…

Keadilan Restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemuli…

Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Oleh Perusahaan Migas PT. Kar…

Corporate Social Reponsibility (selanjutnya disebut CSR) adalah komitmen perusahaan terhadap kepentingan stakeholder dalam arti luas lebih dari sekedar kepentingan perusahaan. Meskipun secara moral penting bagi korporasi untuk mengejar keuntungan, bukan berarti korporasi boleh mengorbankan kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, setiap perusahaan bertanggung jawab atas tindakan dan keg…

Hak Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusa…

Kedudukan perempuan yang kurang diakomodir dalam pembagian waris Adat Batak Toba sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak perempuan dalam pembagaian waris Adat Batak Toba dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan No 564/PDT.G/2015/PN MDN serta bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa waris dengan sistem ke…

Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Bidang Pendidikan Di Desa Lutur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah desa dalam bidang pendidikan yang ada di desa lutur. penelitian Hukum Normatif Pemerintah desa atau yang biasa disebut dengan kepala desa didukung oleh perangkat desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa adalah perangkat desa yang memiliki wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk mengu…

Penerepan Prinsip Kehati–Hatian Pada Data Nasabah Pinjaman Secara Online

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pinjaman secara online termasuk sesuatu inovasi teknologi dalam sektor keuangan. Fintech atau financial technology merupakan konsep yang biasa digunakan dalam menjalankan bisnis pinjaman online. Dalam proses pemberi pinjaman tanpa perantara seperti bank dan lembaga kredit terdapat situs web khusus dalam bentuk platform implementasi yaitu penggun…

Perspektif Hukum Internasional Terhadap Suku Bangsa Kurdi Yang Stateless

Penelitian ini di latarbelakangi Kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan. Dengan demikian, Deklarasi ini mengakui pentingnya kewarganegaraan secara hukum…

Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur Penerbitan Sertifikat Atas Tanah Di Desa Wa…

Berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan tempat tinggal penulis yaitu pada desa waemulang kecamatan Leksula, Kabupaten Buru selatan, dimana masyarakat Masalah yang terjadi di dalam masyarakat desa waemulang di kabupaten buru selatan terkait dengan pembatalan sertifikat hak atas tanah yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini, berawal dari adanya progr…

Tanggungjawab Grab Express Terhadap Konsumen Dalam Jasa Pengantaran Barang

Grab Express adalah salah satu layanan pengantaran barang yang diberikan oleh perusahaan Grab bagi masyarakat di Indonesia, grab express menawarkan jasa kepada konsumen berupa layanan jasa dengan driver/kurir sebagai mitra usaha dari perusahaan grab Indonesia. Namun layanan jasa yang diberikan oleh perusahaan grab express masih saja terdapat berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh p…

Penyelesaian Sengketa Inggris Iran Terkait Hak Lintas Damai Kapal Stena Impero

Sejak perang Dunia ke II Hukum Laut banyak mengalami perubahan seiringdengan berkembangnya zaman. The United Conference on Trade Developmentmengatakan hampir lebih dari 77 persen dari perdangangan internasional diangkutmelalui laut. Sebagai bagian dari laut selat berperan penting bagi perdanganganinternasional salah satunya yaitu selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan satu-satunya jalur dist…

Perbuatan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Ditinjau dari Pasal 315 KUHP

Body shaming bisa dilakukan oleh siapa saja baik anak kecil, remaja, bahkan orang tua pun jika melakukan. Korban body shaming juga beragam mulai dari kalangan masyarakat biasa sampai pejabat Negara atau selebriti. Oleh karena itu, perlu upaya untuk menjamin hak-hak korban atau melindungi korban dengan peraturan mengenai penghinaan citra tubuh (body shaming). Adapun: Tujuan penelitian yai…

Implikasi Autopsi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan

Autopsi forensik adalah pemeriksaan mayat setelah kematian untuk menentukan penyebab dan cara kematian, dan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyakit atau cedera pada tubuh seseorang yang sudah meninggal. Untuk memperoleh bukti atau tanda-tanda bagi diri korban yang akan menunjukkan apakah telah terjadi kematian yang tidak wajar. Penegakan hukum untuk mencari keadilan, berpengaruh d…

Pertanggungjawaban Hukum Anggota Polri Akibat Kelalaiannya Mengakibatkan Mati…

Penelitian ini membahas tentang kasus salah satu anggota Brimob Polda Maluku yang atas kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kejadian bermula ketika orang tua dari korban yaitu Michael Robert Manuhutu yaitu Simon Yakobus Manuhutu mendapat berita dari anak-anak bahwa anaknya yaitu Michael Robert Manuhutu terkena tembakan senjata api dari pelaku yaitu Bripka Markus Manuhut…

Urgensi Ratifikasi International Labour Organization (ILO) 169 sebagai bentuk…

Dilihat dari kasus-kasus sengketa masyarakat adat bahwa dengan upaya dari negara Indonesia mempercepat ratifikasi konvensi ILO 169 kiranya akan meminimalisir terjadinya kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat adat karena ada perlindungan bagi masyarakat adat itu sendiri. Situasi ini mendorong pengembangan dan adopsi Konvensi ILO 169, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat adat d…

Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam Berdasarkan Internas…

Secara hukum nasional perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan ICESCR, namun dalam prakteknya masih saja terjadi pelanggaran terhadap hakhak masyarakat adat. Seperti kasus-kasus perempasan tanah adat, hak-hak masyarakat atas sumber daya alamnya yang dirampas, oleh Pemerintah maupun perusahan-perusahan swasta. …

Legalitas Invasi Militer Terhadap Kedaulatan Teritorial Negara Dan Pertanggun…

Invasi militer adalah tindakan pengerahan angkatan bersenjata suatu negara memasuki wilayah kedaulatan negara lain dengan tujuan menguasai, mengganti pemerintah yang ada, mengambil sebagian wilayah bahkan membantu wilayah memisahkan diri dari negara induknya. Kenyataannya, invasi militer kerap kali dilakukan seperti pada invasi militer Rusia ke Ukraina tahun 2022. Invasi militer tentu…