Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Latar Belakang penulisan skripsi ini adalah seiring perkembangan teknologi internet yang meningkat, menyebabkan kasus pornografi melalui intenet juga meningkat, salah satunya adalah Revenge Porn (Pornografi balas dendam) berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Korban revenge porn dapat ikut terjerat Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Pornografi karena terlibat dalam konten bermuatan pornografi tersebut. Adapun permasalahan yang ingin diteliti adalah 1) Apakah perbuatan revenge porn dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dan 2) Bagaimana penegakan hukum kasus revenge porn.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku, kemudian data yang diperoleh akan disajikan secara deskripsi dan diberi kesimpulan. Tipe penelitian yang dipakai bersifat desktiptif analitis. Sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber hukum yang berdasarkan studi pustaka dengan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian yang diperoleh: Pornografi balas dendam dapat terjadi karena penyebarluasan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut dengan tujuan balas dendam, kebencian terhadap korban serta ingin mempermalukan korban. Agar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, pornografi balas dendam harus memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana. Untuk dapat dilakukannya penegakan hukum kasus revenge porn maka dapat dilakukan upaya penal dan non penal. Upaya penal yakni diperlukannya implementasi Undang-Undang TPKS di masyarakat agar dapat berjalan efektif khususnya bagi aparat penegak hukum sebagai garda terdepan dalam penanganan revenge porn, sedangkan upaya non penal yaitu upaya pencegahan dan edukasi berupa pemberian sosialisasi yang ditargetkan kepada masyarakat selaku pengguna media sosial.