Itikad baik adalah salah satu upaya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online. Oleh sebab itu dalam Pasal 1338 KUHPerdata Ayat (3) menyebutkan bahwa “suatu perbuatan harus dilakukan dengan itikad baik”, tetapi dalam prakteknya masih banyak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dalam melakukan transaski jual beli secara online yang obyekny…
Transaksi tanah adat dalam persekutuan masyarakat adat masih banyak terjadi kasus sengketa atas tanah adat, tentunya cara penyelesaian yang dipilih oleh masyarakat adat bertujuan untuk dapat dengan mudah menyelesaikan sautu sengketa/masalah yang dihadapi, sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dengan kedua cara (litigasi da…
Perkembangan zaman dari waktu ke waktu semakin meningkat, hal ini didukung oleh intelektualitas manusia sebegai landasan mengapa teknologi dan zaman modern dapat hadir di saat ini. Seiring berkembangnya zaman, hukum sebagai suatu peraturan yang mengikat manusia guna membawa kesejahteraan juga harus berkembang demi memberi batasan bagi manusia khalayak. Pada saat ini, kenyataannya berbed…
Terbatasnya sumber dana yang mampu mengatasi kebutuhan angsuran masyarakat lapisan bawah yang berpenghasilan rendah merupakan alasan pendorong berkembangnya Perusahaan Pembiayaan Konsumen . Dalam pembiayaan butuh suatu perjanjian, perjanjian adalah suatu hubungan hukum harta benda/kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada salah satu pihak untuk memperoleh …
UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Ayat 1 dan 2 yang mengatur, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsikan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau perdagangankan. Dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 96 ayat 1, Pasal 97 ayat 1 dan Pasal 98 ayat 1 menjelaskan tent…
Tanah telantar berawal dari adanya pemberian hak atas tanah kepada orang-perorangan maupun badan hukum. Dengan adanya pemberian hak maka kewenangan negara dibatasi untuk penguasaan. Hal ini, berarti setiap pemegang hak dapat menggunakan tanahnya sesuai amanat Pasal 20 – Pasal 45 UU No. 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksana lainnya. Hal ini dikecualikan jika pemegang hak atas tanah ti…
Perkembangan zaman selalu berbanding lurus dengan berkembangnya teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan seperti internet, walaupun bermanfaat internet juga dapat memberikan kerugian khusunya mengenai hak cipta. Di internet banyak sekali situs-situs penyedia streaming gratis yang menyebarkan karya sinematografi (film) tanpa izin dari Pemegang hak cipta dimana hal ini telah melanggar hak ek…
Jual beli tanah pada prinsipnya merupakan suatu perjanjian baik dalam bentuk Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli maupun dalam bentuk Akta Jual Beli dimana pihak yang mempunyai tanah berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak pembeli, baik terhadap tanah hak milik pribadi maupun terhadap Tanah warisan. Tanah warisan adalah tanah yang …
MenurutPasal 832 ayat (1) KUHPerdata,yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, selanjutnya dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata Ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Oleh karen…
Membahas tentang sertifikat elektronik yang masih menjadi permasalahan dalam pembuatan sertifikat tanah. Sertifikat elektronik awalnya tidak sejalan dengan pertimbangan Peraturan Menteri tersebut karena di kalangan masyarakat muncul kebijakan yang menuai banyak kontra, Sistem pendaftran tanah berdasarkan peraturan yang diterbitkan pemerintah yaitu PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendafta…
Perjanjian jual beli yang terjadi mungkin saja menggunakan obyek milik pihak ketiga dalam kaitan dengan kasus ini pihak bank sebagai pihak ketiga yang memegang sertifikat tanah milik penjual (pembeli pertama) sebagai jaminan pembayaran cicilan rumah. itikad baik datang dari pihak pembeli kedua (penggugat) dengan membayar rumah tersebut kepada penjual (tergugat), dan sepakat menanggung s…
Permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah penyalahgunaan karya cipta buku melalui media internet dapat di pidana? dan 2. Bagaimanakah bentuk ganti rugi terhadap penyalahgunaan karya cipta buku dalam aspek perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis, bahan hukum yang digunakan adalah …
Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis diatur dalam TRIPs pasal 22 ayat 3 yang berbunyi: “Seorang anggota, ex officio bila perundangundangannya membolehkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan menolak atau membatalkan pendaftaran merek dagang yang mengandung atau merupakan suatu indikasi geografis sehubungan dengan barang yang tidak berasal dari daerah yang disebutk…
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual melalui peraturan tersebut Pemerintah memberikan izin kepada konten kreator yang telah memiliki sertifikat kekayaan intelektual dijadikan sebagai jaminan kredit dibank. Akan tetapi, masih adanya simpangsiur dalam pene…
Masuknya ketentuan BPJS sebagaimana yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 sebagai syarat peralihan hak atas tanah ditengah masyarakat menuai beberapa kontroversi serta kritikan, sebab hal ini tidak ada kaitannya antara jual beli tanah dengan BPJS kesehatan. Pemerintah seharusnya meningkatkan transparansi pengelolaan dan pelayanan BPJS kesehatan jika ingin menarik masyarakat menjadi…