Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2022 Tentan…

Kesehatan lingkungan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang sangat beragam dan dari tahun ke tahun belum dapat terselesaikan dengan baik. Masalah yang terjadi antara lain permasalahan pencemaran, baik pencemaran air, pencemaran udara, maupun pencemaran tanah. Pokok permasalahan yang diangkat dalam studi ini adalah bagaimana pengelolaan sampah di daerah pesisir Kecamatan Kota Masohi…

Peran Pemerintah Daerah Kota Ambon Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Ana…

Anak terlantar merupakan anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. pemerintah pun memang telah diamanatkan untuk mengurus anak-anak terlantar, yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritiual, maupun sosial. dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon…

Pengaturan Hak Parenta Yang Ada di Negeri Paperu

Mata rumah parentah adalah matarumah atau keturunan yang berdasarkan hukum adat, adat istiadat setempat, dan sejarah merupakan keturunan yang secara genealogis menjadi pemegang kekuasaan dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Negeri. Yang berhak menjadi pemimpin atau kepala pemerintahan negeri adalah orang yang berasal dari matarumah parentah yang sudah di…

Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 …

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah bagian dari sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perppu didefinisikan sebagai undang-undang yang sebagian besar harus ditulis dalam undang-undang, tetapi digunakan sebagai peraturan pemerintah karena kebutuhan mendesak. Undang-undang/perppu berada pada urutan ketiga dalam hierarki undang-undang, menurut Undang-Undang Nomor …

Penegakan Sanksi Disiplin Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Menjalankan Tugas

Perlunya sanksi disiplin diterapkan terhadap ASN yang tidak menjlankan tugas karena ASN di Kabupaten Kepulauan Aru Banyak yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk penegakan sanksi disiplin bagi ASN yang tidak menjalankan tugas dan untuk menganalisa akibat hukumnya. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian…

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Proses Pengadaan Tan…

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan serta bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kema…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Aksesibilitas Bagi Penyand…

Disabilitas”sering diartikan seperti sakit atau cedera yang merusak dan membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang tidak biasa. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang”non disabilitas. Sesuai dengan ketentuan UndangUndang No.8 Tahun 2006 tentang perlindungan terhada…

Pengaturan Obyek Pajak Restoran Di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 T…

Perkembangan proses bisnis pajak di daerah harus diatur dalam pengaturan pelaksanaan perpajakan yang jelas guna menghindari terjadinya mis interpretasi di lapangan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memperjelas pengaturan obyek pajak restoran di daerah. Akan tetapi, permasalahan yang kemudian muncul ialah sampa…

Pengajuan Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Melewati Tenggan…

Tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/86 yaitu 90 hari menjadi hal yang penting untuk diperhatikan bagi setiap penggugat yang merasa dirugikan atas diterbitkannya/diumumkannya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/G/…

Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Malam Hari

Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai : 1.pengaturan tenaga kerja wanita ditempat hiburan malam dilihat dalam, Pasal 76 menjelaskan bahwa pekerja yang tidak memenuhi usia yang ditentukan (kurang dari 18 tahun) tidak diperkenankan bekerja sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini, dimana yang dimaksudkan agar keamanan dari pekerja wanita di malam hari dija…

Hak Masyarakat Adat Negeri Haya Atas Wilayah Hutan Petuanan Negeri

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B dan Pasal 33 ayat 3 menggarisbawahi bahwa masyarakat hukum adat mempunyai wilayah ulayat, yang didalamnya termasuk hutan adat. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur tentang hutan adat. Pengakuan ini belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi masyarakat hukum adat karena banyaknya upaya eksploitasi dan penga…

Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kota Ambon, yang berakibat semakin banyak timbulan sampah. Pertambahan jumlah volume sampah adalah berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Pengelolaan sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemprosesan akhir. Berdasarkan uraian di a…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Ambon

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk mendapatkan pemenuhan tak terkeculi anak jalanan. Dalam Perda kota Ambon Nomor 23 Tahun 2017 pasal 1 Angka 54 huruf I menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan Perlindungan salah satunya bagi anak Jalanan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi pada kenya…

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas Oleh Pejabat Pe…

Pengawasan penegakan hukum terhadap pelanggar pengguna kendaraan dinas oleh pejabat pemerintah, dilakukan berdasarkan asas desentralilasi dimana Pemerintahan Pusat melipahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti atau mengurus daerahnya masing masing. Setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik n…

Fungsi Kontrol Pemerintah Daerah Yang Terjadi Di Dalam Proses Pembangunan Inf…

Fungsi kontrol pemerintah daerah merupakan salah satu fungsi pemerintah daerah yang sangat penting dalam mengawasi jalannya pembangunan di daerah yang dipimpinnya. Fungsi kontrol pemerintah daerah meliputi pengawasan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah. Fungsi kontrol pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Pembangunan Jalan Di Pulau L…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.533 HAR t

Keabsahan Tindakan Bupati Maluku Barat Daya Dalam Mengeluarkan Instruksi Nomo…

Salah satu kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penanganan dan mengatasi penyebaran pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan vaksinasi terhadap seluruh masyarakat maupun aparatur negara termasuk PNS. Berbagai telah dilakukan oleh Pemda Kab. MBD tetapi belum juga menyadarkan masyarakat maupun PNS yang berada di wilayah Kab. MBD. Hal ini berdampak pada capaian va…

Kerugian Negara Dalam Penyalahgunaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

BUM Desa merupakan wadah yang dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa. Pembentukan BUM Desa adalah legal, karena merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan diperkuat dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa. Dalam menjalankan usahanya BUM Desa membutuhkan modal, modal yang dapat diterima oleh BUM…

Kewenangan Polisi Perairan Dan Udara Di Wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Aru

Kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan perairan Indonesia terkhusus di Kabupaten Kepulauan Aru perlu dilakukan. Hal ini dirasa penting karena diwilayah perairan Kabupaten kepulauan Aru merupakan lintas pelayaran dan sering terjadi berbagai tindak kejahatan yakni illegal fishing, illegal logging. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah daerah bahkan penegakan hukum…

Sertifikat Vaksin Covid-19 Sebagai Syarat Bagi Pelaku Perjalanan

Dalam situasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sertifikat vaksin dapat dijadikan sebagai syarat bagi seseorang yang mengadakan perjalanan, hal tersebut termuat didalam Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Trnsportasi Laut Pada Masa Pendemi Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran (SE) K…