Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana. Proses penyidikan telah diatur secara jelas dalam KUHAP. Akan tetapi guna mendapatkan informasi dari tersangka penyidik melakukan proses penyidikan bertentangan dengan Pasal 52 KUHAP dimana terdapat tindakan kekrasan yang dilakukan penyidik seperti memukul menggunaka…
Kemajuan teknologi telah berkembang pesat dan perbuatan pidana pun bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, dari kejahatan berbasis, perjudian online, penipuan, investasi bodong. Ramai diperbincangkan belakangan ini yakni judi berkedok investasi, atau lebih dikenal dengan binary option, hal ini dikarenakan banyaknya iklan yang di publish oleh influencer mengenai keuntungan besar …
Narkotika merupakan obat yang sangat bermanfaat dalam bidang pelayanan kesehatan karena zat yang dimiliki oleh narkotika sangat efektif untuk menghilangkan rasa sakit dan mengobati penyakit kronis lainnya sehingga negara harus menjamin ketersediaan narkotika baik melalui produksi dalam negeri maupun import bagi masyarakat. Narkotika beredar luas dalam kehidupan masyarakat, dan menembus …
Kemajuan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat tetapi tidak sedikit menimbulkan dampak negative. Kemudahan kebebasan berpendapat dengan mengandalkan teknologi membawa perkembangan baru dalam jenis-jensi kejahatan yaitu munculnya ujaran kebencian atau hate speech yang dilakukan di media social baik berupa ketikan maup…
Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya. Masalah yang dianalisis dan dibahas da…
Kejahatan tindak pidana narkotika yang saat ini perkembangannya sangat pesat ditambah dengan perkembangan dunia teknologi pada masa sekarang ini memberikan ancaman yang serius terhadap masing-masing Negara pada umumnya dan Negara Indonesia pada khususnya. Walaupun begitu efek jera terhadap sanksi atas hukuman ini dianggap belum memiliki efek jera.Salah satu kasus narkotika ialah dikota …
Perjudian online telah menjadi fenomena yang semakin meluas di era digital ini, termasuk di Kota Ambon. Tindakan ini menimbulkan banyak permasalahan hukum dan sosial yang memerlukan penanganan serius. Bahwasanya perjudian itu telah dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia sehingga siapapun yang melakukan perbuatan tersebut akan dihukum sesuai dengan ketentuan Undang–Undang yang b…
Tugas dan etika profesi Polisi,diizinkan untuk mempunyai senjata api sebagai upaya pertahanan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Asas dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pemenuhan Kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain kepemilikan senjata api yang dimiliki oleh Polisi senjata api juga b…
Putusan Pengadilian Militer III-18 Ambon dengan Nomor : 94-K/PM III18/AD/IX/2018 adalah kasus tindak pidana penganiayaan. Pada dasarnya bahwa Putusan Pengadilan Militer bersifat tertutup bagi Anggota TNI itu sendiri, sehingga pandangan umum tidak pernah melihat hal tersebut. Putusan yang dilakukan juga kadang kurang memberikan adanya rasa keadilan bagi diri anggota TNI yang menjadi ter…
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparatur negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu sebagai penegak hukum maka polisi dituntut profesional, proforsional dalam menjalankan tugasnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang tidak menutup bany…
Polisi sebagai lembaga pertama yang dihadapkan dengan korban kekerasan seksual mempunyai peran yang signifikan dalam pemenuhan hak warga negara terhadap kepastian dan kesetaraan hukum. Namun dalam realitas penegakan hukumnya pengabaian hak penyintas dalam beracara menjadi permasalahan yang menambah trauma korban kekerasan seksual. Proses pemeriksaan yang menyebabkan reviktimisasi ini me…
Penelitian ini membahas mengenai kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan No 1/Pid.B/2022/Pn Amb. Dimana meninggalnya Schwarcof Etus Kainama dengan pelaku ialah Heron Dominggus Pattiwael yang di vonis penjara 4(empat) tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon karena terbukti melanggar pasal 351 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Dalam kasus ini, terdapat unsur …
Pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian yang dapat diartikan sebagai pencurian khusus, yaitu pencurian dengan cara tertentu sehingga lebih berat dan ancaman hukuman maksimum yang lebih tinggi. Permaslahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya kepolisian polresta pulau ambon dan pualupulau lease dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum …
Pemerkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral dan tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Para pelaku dari tindak pidana pemerkosaan seringkali adalah orang- orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah…
Disparitas pidana merupakan masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi. Putusan PN Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb dengan putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, formasi majelis hakim sama. Perbuatan pidana yang dilakukan sama pada waktu dan tempat yang sama namun, pada putusannya berbeda. Pada Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb a.n terdakwa RMS, j…
Isu hukum dalam penilitian ini meliputi, Faktor-faktor Kriminogen terjadinya tindakan kriminal di pasar namlea kabupaten buru dan Upaya penanganan yang dilakukan polres namlea. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, di mana penelitian ini dilakukan dengan melakukan metode hukum sosiologis, atau penelitian lapangan, studi tentang peraturan hukum saat ini dan peristiwa…
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Untuk itu perlu adanya sebuah perlindungan anak yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan. Adapun…