Tanggungjawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM berat telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam kenyataanya pelanggaran ham berat masih terjadi di Indonesia salah satunya yang terjadi di Aceh Selatan yang dikenal sebagai tragedi Jambo Keupok Peristiwa Tragedi Jambo Keupok berawal dari inform…

Analisis Yuridis Terhadap Tiindak Pidana Kekerasan Seksual Tehadap Anak

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian Hukum Normatif. Penelitian memiliki dua rumusan masalah inggin mencari tahu pertanggung jawab pidana pelaku tindak pidan kekerasan seksual terhadap anak.Untuk mengganlisi dan menggetahui peran dari pada penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak. Dan untuk menggetahui upaya huku…

Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Robot Trading Sebagai Suatu Kej…

Pasar modal tidak luput dari penyalagunaan oleh pihak tertentu untuk memperkaya dirinya secara melawan hukum. Kejahatan di bidang pasar modal tergolong rumit dan sulit untuk dibuktikan. Penggunaan Robot Trading dalam pasar modal seringkali disalahgunakan sehingga berkakibat terjadinya tindak pidana penipuan. tindak pidana penipuan oleh Robot Trading belum diatur secara jelas pada Undang…

Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap Terhadap Tanah Komunal…

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menurus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tan…

Embargo Terhadap Negara Dalam Keadaan Darurat Dan Pemenuhan HAM

Hukum internasional melakukan embargo kepada suatu negara dengantujuan mempersulit negara dalam mendapat berbagai komoditas, utamanya berupabarang-barang kebutuhan. Hal ini dipicu oleh konfik yang dibuat oleh suatu negara,dimana beberapa negara pelaku embargo berharap kebijakan embargo ini mampu memaksa negara lain untuk mau bersama menyelesaikan konflik yang terjadidisuatu negara yang m…

Hambatan Dalam Penindakan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana…

Sebagai pilar dalam menjaga ketertiban dunia dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Polri dituntut untuk dapat menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku. Namun pada kenyataannya masih ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Anggota Polri, salah satunya ialah pelanggaran Asusila. Sistem Penegakan Hukum dipertanyakan dalam perka…

Upaya Pencegahan Kekerasan Fisik Terhadap Istri Oleh Suami (Studi Kasus Pada …

Tindak kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap istri, adalah tindakan hukum yang sering terjadi. Menurut UU PKDRT, KDRT terhadap istri bukan hanya terjadi di tempat umum, namun juga sangat umum di rumah. Peristiwa terjadinya beberapa tindakan kekerasan dalam rumah tangga, terutama pada isteri, bisa dikatakan sebagai korban. Terkait kekerasan terhadap perempuan ialah di ranah pri…

Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pem…

Tindak pidana merupakan perbuatan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Dewasa ini semakin marak terjadinya kenakalan anak yang termasuk tindak pidana salah satunya yaitu pemerkosaan dan sangsi hukum bagi pelaku pemerkosaan sesuai KUHP pasal 285 adalah hukuman penjara selama 12 tahun. Akan tetapi penanggulangan perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus dibedakan dengan penanga…

Penerapan Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu-Lintas

Kecelakaan lalu-lintas menjadi bukti lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu-lintas yang ada dijalan. Walaupun ada faktor lain selain faktor manusia, seperti faktor kendaraan (sarana), faktor jalan (prasarana) dan faktor lingkungan (alam). Diantara faktor-faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan …

Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Penyebar Ancaman Melalui Media Sosial

Teknologi merupakan sesuatu yang bersifat netral, dalam hal ini diartikan bahwa teknologi itu bebas, teknologi tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang berniat jahat atau untuk menyalahgunakannya, dengan demikian teknologi biasa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbuln…

Keabsahan Peralihan Harta Warisan Berdasarkan Surat Keterangan Wasiat

Kedudukan ahli waris dalam pembagian harta warisan berdasarkan surat keterangan wasiat adalah harus sesuai dengan kedudukan ahli waris berdasarkan Undang-undang dan surat wasiat maka ahli waris hanya keluarga yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan ahli waris berdasarkan Undang-Undang. Berkaitan dengan akibat suatu tindakan atau peristiwa hukum dapat berakibat hukum bagi orang i…

Kajian Aspek Pidana Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia Secara I…

Kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) indonesia secara ilegal oleh warga negara asing (WNA) masih menjadi masalah yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Syarat seorang WNA memiliki sebuah KTP Indonesia secara legal diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan undangundang nomor 23 tahun 2006 tentan administrasi kependudukan. Sehingga apakah kepemilikan KTP Indone…

Akibat Hukum Bagi Anak Di Luar Kawin Yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran

lahiran anak. Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka permasalahan dalam penulisana ini adalah dengan adanya realitas yang terjadi bahwa si anak yang lahir di luar nikah telah mengikuti Ibunya yang belum menikah sehingga tidak memiliki kartu keluarga untuk membuat akta kelahiran melalui Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga anak te…

Juru Damai Dalam Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Dengan Menggunakan Adat…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.961 TUA j

Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan, dengan partisipasi aktif pelaku, korban, dan masyarakat. Pencurian sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak milik pribadi juga dapat diatasi melalui pendekatan Restorative Justice. Berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2021 yang mana suatu perbuatan yang a…

Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi…

Pengaturan sanksi pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Un dangundang Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi di Indonesia masih sangat kontroversial dalam pelaksanaannya karena adanya kontradiksi antara penegakan hukum tindak pidana korupsi serta penegakan hak asasi manusia (HAM) yang sali…

Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Pem…

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta…

Kekuatan Hukum Mengikat Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya T…

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan maka, permasalahan dalam penulisana ini adalah diskresi oleh Kepala Desa Kokwari yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai bentuk dugaan korupsi dalam hal penyalah gunaan Dana Desa. Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan sidang pemeriksaan terhadap Kepala Desa Kokwari dan mem…

Pemekaran Kecamatan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Syarat-syarat pembentukan kecamatan diatur dalam Pasal 221 dan Pasal 222 UU No. 23 Tahun 2014 dan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 PP No. 19 Tahun 2008. Persyaratan-persyaratan tersebut perlu diperhatikan agar pemekaran kecamatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yan…

Legalitas Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Perkara…

Hasil audit kerugian negara merupakan alat bukti utama dalam tindak pidana korupsi maka yang berwenang menetapkan unsur kerugian negara itu harus lembaga yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Karena jika hasil audit kerugian negara yang ditetapkan untuk dijadikan alat bukti oleh lembaga yang tidak berwenang maka akan berdampak terhadap kekuatan alat bukti tersebut dal…