Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Dalam Pencabutan Layanan …

Keputusan pemerintah mencabut keempat layanan tersebut kontradiktif dengan komitmen pemerintah selama ini. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan merupakan salah satu perwujudan pemenuhan hak asasi manusia, oleh karena itu pemerintah mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia tersebut.Hal ini memunculkan masalah : apakah pencabutan layanan…

Pengaruh Miras Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Kepulauan T…

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Walaupun payung hukum untuk melindungi korban darikekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan huk…

Penerapan Perbuatan Turut Serta Dalam Penanganan Tindak Pidana

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan Berdasarkan hasil pembahasan diatas terkait konstruksi…

Prinsip-prinsip Dasar Pengaturan Ketentuan Umum Hukum Pidana Dengan Pembentuk…

Dinamika sistem hukum di Indonesia tanpa terkecuali sistem hukum pidana nasional menghendaki Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur hukum pidana materil diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai induk dari pada hukum pidana. Hal ini tentu menyebabkan terjadinya implikasi, sehingga tak jarang terjadi konflik norma antara KUHP dan Undang-undang Khusus diluar KUHP. Metode yang digu…

Modus Operandi Mucikari Yang Mempekerjakan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersia…

Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindung kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Anak merupakan generasi penerus bangsa tentunya perlu mendapatkan pendidikan yang baik agar potensi-potensi untuk yang mereka miliki dapat berkembang, selanjutnya sanksi penegas hukum agar tidak mempekerjakan anak dapat dilhat dalam Undang-Undan…

Analisis Yuridis Tentang Overcapacity Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuh…

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Kemudian overcapacity merupakan suatu kondisi dimana telah terjadi kelebihan daya tampung warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah Apakah overcapacity di lembaga pemas…

Peran Aparat Kepolisian Dalam Melindungi Masyarakat Dari Kejahatan Kekerasan …

Kejahatan dalam era modernisasi di Indonesia membawa implikasi bagi kerja polisi. Yakni, polisi akan lebih besar lagi tanggung jawabnya mengamankan masyarakat dari berbagai kejahatan. Bentuk pengamanan ini bukan hanya dituntut dengan cepatnya penyelesaian perkara, tapi tuntutan hak-hak asasi manusia.Kejahatan kekerasan seperti yang telah terjadi beberapa Bulan lalu di kota Dobo Kabupaten Kepula…

Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Pada …

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice system), maka pidana merupakan suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang langsung menyangkut pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas, lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang controve…

Dampak Hukum Tidak Diberikannya Tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyi…

Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil sehingga semua komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana memiliki tugasnya masing-masing namun saling berkaitan satu sama lain sehingga dalam menjalankan tugasnya penyidik memiliki kewajiban, salah satunya adalah kewajiban untuk memberitahu penuntut umum apabila akan melakukan penyidikan sesuai yang telah diamanat…

Tinjauan Yuridis Kesalahan Pelaku Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem bernegara, karena sangat berpotensi merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana tidak hanya melibatkan kalangan pejabat dan pegawai negeri sipil saja tetapi juga melibatkan korporasi sebagai badan hukum yaitu subjek hukum yang mempunyai peluang dalam melakukan tindak pidana korupsi…

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Sebagia Korban Kekerasan S…

Perkerja seks komersial adalah seseorang yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seks untuk tujuan ekonomi. Pelacuran atau prostitusi adalah penjual jasa seksual. Pelacuran profesi menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan, biasanya pelayanan ini dalam bentuk penyerahan tubuhnya. Sebelum adanya istilah pekerjaan seks komersial, istilah lain yang juga mengacu pada pelayanan…

Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Keuangan Terhadap Tindak Pidana yang Dilaku…

Berkembangnya masyarakat indonesia dengan dipermudah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sistem kredit untuk peminjaman di bank atau non bank. Dalam melakukan penagihan kredit bermasalah pihak lembaga keuangan (non bank) menggunakan jasa debt collector untuk melakukan penagihan kredit yang bermasalah tetapi debt collector sering melakukan tindak pidana kekerasan untuk menjalankan tugasny…

Perlindungan Hukum Bagi Demonstran Terhadap Tindakan Penganiayaan Oleh Anggot…

Anggota Polri selalu dituntut untuk melayani, mengayomi dan menegakan hukum secara baik dan profesional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun manakalah dalam kehidupan tersebut, Anggota Polri melakukan suatu tindakan penganiayaan kepada peserta aksi demonstrasi saat berunjuk rasa atau melakukan demonstrasi, sehingga memunculkan permasalahan: bagaimana penegakan hukum terhadap oknum Pol…

Studi Tentang Penyebaran Berita Bohong Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 19…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1261 KNA s

Kajian Non Penal Dalam Pencegahan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial

dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, kewarganegaraan, agama dan lainlain. Kejahatan ujaran kebencian (Hate Speech) ini dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, jejaring media sosial, penyampaian d…

Kajian Yuridis Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Masyarakat Yan…

Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yangdilarang dalam hukum pidana karenapenggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian, untuk itudalam KUHPidana telah dirumuskan dandiancamkan pidana terhadap berbagai cara danakibat dari perbuatan yang menggunakankekerasan. Larangan terhadap penggunaankekerasan secara bersama dapat ditemukanantaralain dalam…

Perampasan Harta Terpidana Korupsi Yang Meninggal Dunia

Perbuatan korupsi dapat menyebabkan Kerugian terhadap keuangan negara sehingga pemberantasan dan pencegahanpun harus dilakukan propesional dengan tahap penyitaan sampai pada tahap perampasan, untuk menanggulanginya maka secara khusus diaur dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang revisi pemberantasan ti…

Aspek Hukum Pidana Penyediaan Fasilitas Khusus Bagi Ibu Menyususi

Upaya penyediaan fasiltas khusus Ibu menyusui merupakan upaya perlindungan terhadap anak.Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan Negara, Pemerintah,Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua yang meliputi perlindungan di bidang Agama,Pendidikan,Kesehatan dan Sosial. Oleh karena itu penyediaan fasilitas khusus ibu menyusui merupakan kewajiban Negara maupun Pemerintah yang harus dipenuh…

Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti Pasca Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016

Pembuktian harus sesuai dengan alat bukti pada pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun dalam perkembangannya alat bukti diperluas dengan memasukan alat bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk Menganalisis dan membahas kekuatan alat bukti CCTV dalam perkara pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi NO…

Kajian Yuridis Perbuatan Makar Dalam Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pida…

Negara Indonesia sebagai Negara bekas jajahan Negara Belanda dalam konstruksi hukumnya masih mengadopsi beberapa substansi Hukum colonial berdasarkan asas conkordansi yang dapat ditemui pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, seperti salah satunya yakni Perbuatan pidana atas usaha pengkhianatan terhadap negara/kemanan negara/makar di atur dalam KUHPidana pada buku kedua mengenai kejahatan pada B…