Kajian Yuridis Terhadap Pemecatan Direksi PT. Uniqueness Sepatumas Indonesia …

Yang ter jadi di Kabupaten Jombang,Jawa Timur pada Tahun 2011 dimana Ong J imi Angest i yang menjabat sebagai Di rektur Utama PT.Uniquenes s Sepatumas Indonesia (PT.USI) melalui kuasa hukumnya mengugat Chu Ping Han selaku Di rektur Utama dan Pemegang Saham PT.USI dan Chu Chun Ta sebagai Komisar i s dan Pemegang Saham PT.USI dengan alasan kedua tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Huk…

Implikasi Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berkewarga Neg…

Hukuman mati terhadap warga negara asing di Indonesia dalam kasus kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang (NARKOBA), menjadi diskursus yang menarik perhatian, bukan saja masyarakat Indonesia tetapi juga publik di luar negeri. Bagi aktivis HAM, dan masyarakat internasional berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan kemanusiaan sehingga harus dihapuskan. Sementara dalam sistem hukum…

Tinjauan Yuridis Pengguna Jasa Prostitusi Dengan Melalui Media Online Ditinja…

Dengan perkembangan zaman prostitusi melalui internet ini membuat para pelaku dan penikmat prostitusi semakin mudah untuk melakukan transaksi tersebut. Bermula dari perkenalan, saling tukar nomer telepon hingga ketahap kesepakatan harga. Dengan banyaknya permintaan jasa pemuasan seksual bagi pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK), pengguna jasa pekerja seks komersial menjadi titik terjadiny…

Keabsahan Penertiban Sepeda Motor Yang Menggunakan Knalpot Racing oleh Kepoli…

Penertiban kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot racing sering dilakukan oleh kepolisian, padahal ada knalpot racing yang diberikan izin penggunaannya oleh dinas perhubungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Negara Mentri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor. Sehubungan dengan penjelasan diatas maka isu hukum yang diangkat penulis dalam pe…

Kajian Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Mantan Narapidana Korupsi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji studi kepustakaan atau dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta berbagai pendapat para sarjana hukum lainnya. Hak politik dalam hal ini hak memilih dan dipilih dalam politik electoral merupaka…

Pencemaran Lingkungan Laut Nasional Oleh Sampah Plastik

Permasalahan lingkungan telah menjadi salah satu isu penting dalam dunia internasional. Permasalahan lingkungan mencakup banyak hal, salah satunya adalah mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan bukan hanya terjadi di darat atapun udara, tetapi juga di lautan. Salah satu sumber polutan yang masuk ke laut adalah plastik, yang sangat berbahaya bagi organisme perairan, oleh karena itu…

Akibat Hukum Hasil Pengendalian Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) T…

APIP sebagai Aparat Pengawasan Interenal Pemerintah dalam ppengawasan dan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mena hasil pemeriksaan dapat dipakai oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa penelitian hukum normatif-empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukum normatif s…

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Rest…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pemberian Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana terkhusunya untuk wilayah Kota Ambon, dengan melihat Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor:154/Pid.Sus/ 2019/PN Amb dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban Tindak Pidana Penelitian ini merupakan penelit…

Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata di Kashmir Ditinjau dari Hukum Humaniter

Dalam Ketentuan Umum Konvensi Jenewa ditekankan bahwa para peserta agung berjanji menghormati dan menjamin penghormatan dalam berbagai keadaan. Pada kenyataannya, banyak sekali negara-negara yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa. Negara-negara yang melakukan pertikaian bersenjata kerap kali mengesampingkan masalah HAM, seperti halnya yang terjadi di wil…

Urgensi Perjanjian Bilateral Indonesia-Cina Mengenai Traditional Fishing Rights

Hak negara dalam hal eksplorasi serta eksploitasi sumber daya laut yang diatur dalam hukum internasional memiliki risiko konflik kepentigan antar negara yang cukup tinggi. Penangkapan ikan oleh nelayan tradisional yang dikenal dengan Traditional Fishing Rights sebagai bentuk implementasi hak tersebut secara eksis terus dilakukan walaupun dalam rezim hukum laut UNCLOS 1982 pengaturannya sangat t…

Aspek Yuridis Eksploitasi Anak Melalui Penjaringan Minat Olahraga

Eksploitasi Terhadap anak kerap terjadi di Indonesia mulai terlihat dan dilakukan oleh organisasi yaitu terkecil. Perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi bagi pekerja anak haruslah menapat perlindungan dari Negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua. Jadi orang tua, keluarga, masyarkat dan Negara bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban…

Penyalagunaan Kesepakatan Kerja sama Maritim Di Selat Malaka Antara Indonesia…

Indonesia sebagai negara kepulauaan dengan wilayah laut yang luas serta memiliki batas laut dengan banyak negara. Salah satunya bersinggungan dengan Negara Malaysia yang kemudian bersepakat untuk menjalin kerja sama berupa suatu perjanjian diantara kedua negara. Namun dalam kenyataannya masih terdapat penyalagunaan kesepakatan kerja sama yang menimbulkan masalah dalam batas laut Indonesia terut…

Implikasi Hukum Kekuatan Mengikat Dari Putusan Pengadilan Internasional

Setelah suatu negara terikat dalam perjanjian Internasional melalui cara-cara pada tahapan selanjutnya adalah kewajiban untuk melaksanakan perjanjian Internasinal tersebut. pengesahan dan pelaksanaan perjanjian Internasional adalah dua hal yang berkaitan erat satu sama lain. Council of Europe mencantumkan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian Internasional dalam definisi Ratifikasi atau penge…

Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Nominee Dalam Kepemilikan Tanah di Negeri …

Problem dalam penelitian ini masih pada praktek penguasaan tanah kepemilikan oleh orang asing melalui perjanjian nominee dengan menggunakan kedok warga negara sehingga jika tidak melanggar UU. Tindakan ini disahkan oleh notaris / PPAT yang notabene memahami hukum yang berlaku dengan jelas. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas, kekuatan mengikat, dan sebagai akib…

Implementasi Konvensi Hak Politik Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Conventi…

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia semata – mata karena Ia adalah manusia. Hak ini juga melekat pada diri perempuan yang adalah manusia, perempuan memiliki hak yang sama dengan pria, bahkan dalam bidang politik tanpa ada diskriminasi. Convention on the Political rights of women 1953 di buat untuk melindungi hak politik kaum perempuan, Negara Indonesia merupakan salah satu nega…

Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di D…

Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selain itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung, namun dalam pelaksanaanya menimbulkan persoalan-persoalan, salah satunya yang ingin dikaji dalam penulisan ini yaitu pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di desa Benjina. Permasalah dalam penulisan ini yaitu…

Perampasan Harta Terpidana Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri Oleh Pemerintah…

Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari, korupsi hampir terjadi di setiap aspek kehidupan masyarakat yang kemudian berkembang dan tidak hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala internasional sehingga terbentuklah United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang kemudian telah diratifikasi oleh Indonesia. UNCAC dibentuk untuk membantu negara mengambil aset hasil korupsi yang …

Perlindungan Hukum Akibat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya Yang D…

Penegakan Hukum pada dasarnya harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan operasi pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya oleh aparat penegak hukum merupakan salah satu bentuk penegakan hukum dalam bidang lalu lintas sebagai sebuah upaya dari pemerintah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keselamatan serta ketaataan hukum masyarakat dalam bidan…

Hak Wilayah Petuanan Masyarakat Hukum Adat Rumah Olat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.377 MAR h

Analisis Yuridis Penjualan Pakaian Bekas Di Tinjau Dari Undang – Undang Nom…

Pengaturan impor pakaian bekas ini diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (1) setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Kemudian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor dalam Pasal 2 dinyatakan …