Tanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Data Pokok Pendidikan Secara Online Terhada…

Sistem Data Pokok Pendidikan, disingkat Dapodik telah menjadi satusatuanya acuan dalam pengumpulan data pendidikan di Indonesia, namun sistem ini tidak efektif penerapannya disebabkan karena beberapa faktor, seperti letak geografis,tidak semua kecamatan memiliki jaringan internet yang memadai, sarana transportasi yang terbatas dan iklim yang sewaktuwaktu tidak bersahabat sehingga membuat par…

Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan kepada Desa untuk mengatur, mengontrol, dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desanya sendiri. Dalam ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur terkait pertanggungjawaban Kepala Desa dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban ADD/DD. Namun dalam perkembangannya pengelolaan dana desa sudah banya…

Penegakan Hukum Administrasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tiakur

taan sangat dibutuhkan mengingat pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pembangunan yang meningkat secara pesat pada wilayah perkotaan, sehingga memang sangat dibutuhkan penegakan hukum terhadap ruang terbuka hijau. Penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau menjadi kendala yang sangat banyak mengingat tidak horminsnya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara deatail akan…

Efektifitas Penerapan Sistem CAT (Computer Assisted Test) Dalam Seleksi Calon…

Pemerintah melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas, seleksi pengembangan karier, dengan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT). CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor …

Penertiban Buku Oleh Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Masyarakat merupakan perwujudan dari hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga negara memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 28 bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- und…

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Apakah BPD berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan DD dan apakah pengawasan BPD terhadap pengelolaan DD bersifat mengikat secara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan statute approach atau pendekatan peraturan perundang - undangan dan conseptual approach atau pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dit…

Penertiban Penjualan Compact Disc Dan Video Compact Disc Bajakan Oleh Pemerintah

Semakin pesatnya pertumbuhan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap hiburan termasuk yang dikemas dalam bentuk Compact Disc (CD) dan Video Compact Disc (VCD), sering terjadi peredaran dan penjualan CD dan VCD bajakan. Perlindungan terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta terabaikan akibat maraknya peredaran dan penjualan CD dan VCD bajakan di Kota Ambon. Permasalahan dalam penelitian…

Kekuatan Hukum Putusan MA No. 20P/HUM/2017 Terhadap Peraturan Tata Tetib Dewa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.397 REN k

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketentraman Da…

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya di Kota Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya. Oleh karena itu, pemelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi konseptual yang memiliki validitas akademik dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum ta…

Tanggung Jawab PT. Gemala Borneo Utama Terhada Perncemaran Lingkungan Hidup D…

Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi dipertambangan emas Pulau Romang ditemukan wilayah tersebut tercemari bahan beracun yang sangat berbahaya bagi masyarakat, hal ini yang menjadi pertimbangan mantan Gubernur Maluku Said Assagaff menghentikan sementara kegiatan operasi pertambangan di Pulau Romang. Menurut penelitian dilaboratorium ada sat B3 dalam hal ini bahan mercuri dan sianida ya…

Penerapan Asas Kehati-Hatian Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Eksploi…

Pencemaran lingkungan hidup di Pulau Romang oleh PT. Gemala Borneo Utama sudah membuat ketakutan terhadap penduduk sekitar serta sudah menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup dan masyarakat yang tinggal disekitar tambang emas di Pulau Romang. Penjelasan Pasal 2f UUPPLH menyatakan yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa:“Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/a…

Perkawinan Adat Wuwluli Lauly dan Pengaruhnya Terhadap Penentuan Ahli Waris d…

Proses perkawinan adat Wuwluli Lauly (yang terdepan) terjadi ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan ada dalam suatu hubungan (berpacaran) telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan dalam bentuk Perkawinan adat Wuwluli Lauly maka selanjutnya laki-laki dan perempuan menyampaikan kepada orang tua masing-masing, dan apabila disetujui oleh kedua orang Tua masing-masing maka kedua belah…

Perjanjian Pinjaman Online Illegal Antara Debitur Dan Kreditur Illegal

Praktek Pinjaman Online Illegal masih tetap marak beredar padahal Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah mengamanatkan bahwa Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pada kegiatan Pinjaman online para pihak akan saling mengikatkan diri pa…

Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Akta Kelahiran Anak Luar Nikah Di Kabupat…

Penulisan ini berkaitan dengan Akta Kelahiran Anak Luar Nikah, dimana masalah yang sering dihadapi oleh petugas yang melayani pembuatan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru adalah adanya ketidakjujuran dari sebagian orang yang melaporkan permohonan pembuatan Akta Kelahiran, dimana sering terjadi ada orang datang ke kantor Dinas Kependudukan dan…

Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Antara Ohoi Ad Dan Ohoi Ohoiraut Di Kei Besar

Munculnya sengketa tanah merupakan awal keberatan tuntutan suatu kepemilikan hak atas tanah, dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut. Masyarakat Ohoi Ad dan Ohoi Ohoiraut tidak dapat menyelesaikannya karena masih mempertahankan kepentingan masing-masing. Hal ini yang menjadi kajian bagi memunculnya permasalahan : Penulisan tentang bagaimana penyelesaian sengketa tana…

Gugatan Perdata Oleh Jaksa Dalam Pengembalian Aset Negara Hasil Korupsi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.717 SAM g

Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sesama Jenis Yang Terjadi Di Indonesia Di…

Undang – Undang Perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan yang diakui di Indonesia adalah Perkawinan antara laki – laki dan perempuan. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari – hari ada perkawinan yang dilakukan yaitu perkawinan dengan sesama jenis seperti, laki – laki dengan laki – laki atau sebaliknya perempuan dengan perempuan. Adapun yang menjadi masalah dalam skripsi ini …

Legalitas Hak Milik Atas Pemakai Pertama Merek Dagang Depot Hongkong

Perlindungan hukum merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016) Pasal 3. Dikatakan dalam Pasal 3 “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.” RL adalah pemilik Rumah Makan Depot Hongkong yang terletak di kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon…

Culpa Lata Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Penerapan Culpa dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Penerapan tindak pidana kealpaan kerap kali dikaitkan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hal ini karena adanya anggapan bahwasannya semua kecelakaan yang terjadi di dalam lalu lintas jalan raya terjadi bukan karena kehendak dari para pihak, melainkan karena adanya unsur ketidaksengajaan atau ketidakhatihatian atau bahkan kecerobo…

Taktik Dan Teknik Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Kekerasan Seksual Dala…

Penilitian dalam skripsi ini mengenai Taktik Dan Teknik Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Sebagaimana proses penanganan perkara pidana pada umumnya, proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan berlaku sesuai system peradilan pidana di Indonesia yaitu Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan. Proses penyidikan yang merupakan kompetensi pe…