Ditapis dengan
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dirampas Kebebasannya Menurut Konvensi …
di dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989. Di dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 secara garis besar hanya mengatur tentang Hak terhadap kelangsungan hidup (survival right), Hak terhadap perlindungan (protection rights), Hak untuk tumbuh kembang (development right), dan Hak anak untuk berpartisipasi (participation right). Selain itu di dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 juga tidak secara…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.277 MET p
Penerapan Alih Teknologi Dalam Penanaman Modal Asing
Ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, menyebutkan teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.776 MAS p
Itikad Baik Konsumen Dalam Pemanfaatan Air Bersih
Beberapa temuan kasus yang dilakukan oleh PDAM Kota Ambon justru konsumen selaku pelanggan tidak melakukan pemanfaatan air bersih sesuai dengan UUPK yang mengatur kewajiban konsumen terkhususnya etikad baik konsumen terhadap perusahaan yang terkandung dalam Pasal 5 huruf (b) “Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa”. Pada kenyataannya ada konsumen yang tidak …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.775 USM i
Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 1…
Penyebaran pandemic Covid 19 yang saat ini terjadi haruslah ditangani dengan cepat dan tepat oleh pemerintah salah satunya untuk membatasi pergerakan masyarakat. Pemerintah Kota Ambon pula mengeluarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor. 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif Di Kota Ambon sebagai sarana agar masyarakat mematuhi k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1499 PAT p
Perlindungan Hukum Bagi Penduduk Sipil Di Wilayah Konflik Armenia Azerbaijan
Konflik bersenjata merupakan perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antar negara yang disertai angkatan bersenjata negara. Keberadaan perang yang pada kenyataannya, terkadang dapat melanggar Hak Asasi Manusia serta ketentuan-ketentuan perang yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Maka pada dasarnya suatu konflik bersenjata, perlu dilakukan dengan d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.276 TIM p
Perlindungan Hukum Hak Anak Pekerja Migran Dalam Prespektif Hukum Nasional
Sekitar 80 persen perempuan yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar negeri, dengan rata-rata usia produktif berkisar antara 18-40 tahun. Pada rentang usia tersebut, berkaitan erat dengan masa reproduksi, jumlah ini berdampak pada besarnya jumlah anak yang ditinggalkan ibu dalam usia dini. Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.275 MAR p
Implementasi Hak Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah D…
Penulisan Hukum skripsi ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai hak-hak tersangka yang dilindungi dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan.serta mengetahui seberapa besar masalah yang terjadi dalam pelaksanaan hak-hak tersangka tersebut. Selain itu, penulisan hukum ini juga bertujuan untuk memenuhi syarat ditentukan dalam meraih gelar sarjana ( S1) pada Fakultas Hukum Universitas…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1498 RUM i
Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan
Tindak pidana penyuapan adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas suatu kepentingan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Adapun tujuan dari penilitian untuk menganalisi dan menjelaskan proses penyidikan dan m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1497 WEN p
Tanggung Jawab Pengangkut Speedboat Terhadap Barang Bawaan Penumpang Akibat D…
Berdasarkan penuturan salah satu korban kecelakaan speedboat yang terjadi pada hari Jumat tujuh belas november dua ribu tujuh belas, sekitar pukul 15.00 WIT, bahwa korban belum mendapatkan konpensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas rusak dan hilangnya barang bawaannya dari pelaku usaha atau pengangkut tersebut. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Per…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.774 HAN t
Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Sungai Nil Dalam Pemanfaatan Bagi Neg…
Hukum internasional adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara karena wilayah termasuk dalam salah satu karakteristik terbentuknya suatu negara yang diatur dalam Konvensi Montovideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah dimana tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Kedaulatan tertinggi suatu negara dibatasi oleh ba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.274 LAI p
Kedudukan Surat Edaran Pemerintah Kota Ambon Nomor: 443/11/Se/2020 Tentang Pe…
masalah yang diteliti dalam penulisan ini adalah apakah kedudukan Surat Edaran Pemerintah kota Ambon No. No.443/11/SE/2020 merupakan bagian dari jenis Peraturan Perundang-Undangan? dan Bagaimana akibat Hukum terhadap keberadaan Surat Edaran Pemerintah Kota Ambon No 443/11/SE/2020 yang mengatur aktivitas kehidupan warga kota Ambon? Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan h…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.446 TOA k
Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan (Putusan Nomor :…
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 3. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1496 KOT k
Status Hukum Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti Izin Belajar
Lahirnya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan kesempatan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS. Hal ini dilakukan melalui pengembangan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian izin belajar dan tugas belajar yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya guna menindaklanjuti Pasal 7…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.445 KNY s
Study Terhadap Perbuatan Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dalam Kaitannya Dengan…
Pada era sekarang ini teknologi semakin berkembang dan banyak sekali bisnis yang dibuat berbasis online dan juga banyak sekali masyarakat yang melakuan interaksi di dunia maya dari pada di dunia nyata. Oleh sebab itu, bentuk tindak pidana penipuan pun ikut berkembang seiring dengan adanya teknologi dan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri mereka masih saja belum memahami secara baik bagaimana…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1495 TUP s
Sistem Pemerintahan Desa Di Kabupaten Buru Selatan
Kesatuan masyarakat hukum adat di Pulau Buru terbagi menjadi beberapa wilayah dengan berpusat pada suatu wilayah tertentu. Dimana, pemimpin di tingkat Regenschaap disebut dengan gelar Jou atau Raja sebagaimana di Maluku Tengah. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat juga sistem pemerintahan desa yang terdapat kepala desa dan staf pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.444 SAL s
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Proses …
Kejahatan (Crime) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (Juvenile Delinquency) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Penyimpangan perilaku yang terdapat dikalangan anak, bahkan terdapat pula anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Penyimpa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1494 LEK p
Penggunaan Senjata Kimia Oleh Negara Suriah Dalam Konflik Bersenjata
Pengaturan Hukum tentang larangan Penggunaan senjata kimia termuat dalam Deklarasi St. Petersburg 1868, Deklarasi Brusleess 1874 , Deklarasi Den Haag 1899, Konvensi Den Haag ke IV 1907, Protokol jenewa 1925, Deklarasi paris 1989 kemudian tahap akhir pengaturan penggunaan senjata kimia lebih jelas dan spesifik dalam Konvensi Senjata Kimia 1993 atau Konvensi Larangan Pengembangan, Produksi, …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.273 SOL p
Implikasi Hukum Dari Aktivitas Masyarakat Di Perbatasan Darat Malaysia-Indonesia
Skripsi ini membahas tentang implikasi hukum dari aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan darat Malaysia Indonesia. Terhadap upaya pencegahan masuknya barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk menganalisis implikasi hukum kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) terhadap upaya pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.272 GAI i
Modus Operandi Perbuatan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Tindak Pidana Korups…
Seiring dengan perkembangannya, tindak pidana korupsi tentunya merupakan suatu kejahatan luar biasa (Extra ordinari crime) dan bukan hanya itu saja namun berkembangnya tindak pidanaa korupsi tentunya berkembang dengan berbagai bentuk dan modus. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu bentuk tindak pidana korupsi yakni tindak pidana korupsi di bagian pengadaan barang dan jasa. Tindak pidana ko…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1493 KAR m
Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan W…
Secara umum telah banyak terjadi kasus penyalahgunaan wewenang perwakilan diplomatik yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang di negara penerima (receiving state). Perwakilan diplomatik yang menyalahgunakan wewenang tersebut karena adanya hak kekebalan dan imunitas yang melekat pada dirinya. Sebagai perwakilan diplomatik atau pejabat diplomatik harus sadar bahwa ia mewakili negarany…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.271 RAH t
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara