Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan Putusan Pengadilan Negeri Am…

Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dengan permasalahn sepele misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena dendam lama yang di lakukan oleh korban yang memberikan doronga…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTEN KREATOR TIKTOK DALAM PENGUNAAN KOMERSIAL…

Tiktok merupakan aplikasi media sosial yang memukinkan penguna untuk membuat video pendek, yang dalam pembuatan video pada aplikasi tiktok juga timbul hak cipta oleh pembuat video, yang hak ciptnya dilindungi seperti dijelaskan pada pasal 40 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta . Oleh karena itu, dalam hal terjadinya pengunanan dari pihak stasiun tv untuk pengunaan komers…

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kasus Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putu…

Pertimbangan hakim terhadap kasus penelantaran rumah tangga sangat penting mengingat penelantaran rumah tangga merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga, karena kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi. Sehingga dibutuhkan pertimbangan hakim yang…

Pengaruh Penggunaan Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Terhadap Reso…

Hak veto diatur dalam Pasal 27 Piagam PBB, suatu keputusan yang akan diputuskan harus berdasarkan kelima anggota tetap DK PBB. Hak veto sering digunakan oleh negara-negara anggota tetap DK PBB untuk menolak resolusi yang tidak sesuai dengan kepentingan politik mereka, sehingga mengganggu proses keputusan yang demokratis dan efektif. Dampak ini dapat menghapuskan proses pembuatan keputus…

Pengalihan Hak Tagi Dengan Cessie Oleh Pihak Bank Pada Perjanjian Kredit,

cessie adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pengalihan hak taggih denga…

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Nasional Halo Halo Bandung Pad…

Tindakan pelanggaran terhadap karya cipta lagu yang diubah lirik serta aransemennya tanpa izin oleh pihak asing merupakan bagian dari pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dilindungi oleh Berne Convention, perlindungan diberikan bagi Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi. Perlindungan hukum di Indonesia di atur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Ten…

Perlindungan hukum hak cipta atas lagu yang berbasis kecerdasan buatan(Artifi…

Edisi

terbaru

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

Perlindungan hukum hak cipta atas lagu yang berbasis kecerdasan buatan(Artificial intelligence)

No. Panggil

SE.1201 NUR e1

Female Genital Mutilation Dan Pertanggungjawabannya Menurut Hak Asasi Manusia

Female Genital Mutilation (FGM) adalah segala praktik pemotongan, pengikisan, atau penusukan atau praktik lainnnya dengan tujuan untun menghilangkan sebagian atau seluruh organ genital wanita, seringkali dilakukan atas alasan budaya. World Health Organization mengatakan terdapat kurang lebih 200 juta wanita di seluruh dunia telah menjalani praktik FGM. Praktik ini menghadapi perselisi…

Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musi…

Pemutaran musik atau lagu di kafe dan restoran sudah sangat banyak dijumpai atau ditemukan pada zaman sekarang. Bukan tanpa alasan, pemutaran musik atau lagu di kafe dan restoran bertujuan untuk menarik minat konsumen agar pelaku usaha mendapatkan keuntungan ekonomi. pemutaran musik atau lagu secara komersial di kafe dan restoran oleh pelaku usaha ini diharuskan wajib membayar royalti sesu…

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Persetubuhan Terhadap Anak …

Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur secara spesifik mengenai tindakan persetubuhan terhadap anak tetapi dalam kenyataanya Putusan Pengadilan Negeri Saumlakki memutuskan pidana terhadap anak yang kedapatan melakukan hubungan suam…

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Royalty Atas Hak Cipta Karya Lagu

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.978 IMU p

Dampak Usaha Penangkapan Telur Ikan Terbang Terhadap Hak Ulayat Laut Masyarak…

Hak ulayat laut merupakan hak sepenuhnya masyarakat hukum adat setempat serta memiliki kewajiban untuk mempertahankan hak ulayatnya, dan menjaga sumber daya alam laut secara bersama-sama masyarakat hukum adat. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada orang lain dari luar masyarakat hukum adat tersebut yang memperole isin dari pemerintah dan masyarakat hukum adat, untuk mengembangk…

Tanggung Jawab Pengedar Film Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Tanpa Izin Pe…

Saat ini banyak pelaku pengedar film yang dengan mudah mendapatkan informasi melalui media sosial yang berkembang di kalangan masyarakat, khususnya sinimetografi. Sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UndangUndang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang perfilman dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang N…

Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut

Pengangkutan barang melalui laut merupakan faktor terpenting dalam mendistribusikan barang yang telah diproduksi agar sampai ke pihak yang menggunakan barang tersebut. Dalam pengangkutan barang melalui laut, ada perjajian antara pengirim dan pengangkut barang yang dinamai perjanjian pengangkutan antara pengirim barang dengan pengangkut yang kemudian melibat pihak-pihak yang lain seper…

Sengketa Tanah Marga Yang Berstatus Hak Guna Usaha

Sengketa pertanahan yang terjadi dilahan HGU pada tanah marga ipanama adalah kurangnya pemahaman pada masyarakat serta tidak adanya keterbukaan dan kejujuran dari pihak pengelolah terhadap penggunaan lahan. Dengan tidak adanya batas pemanfaatan/penggunaan lahan dari PT.SDW pada surat pernyataan dan keterangan yang dibuat pada tahun 1987 yang mengakibatkan sengketa pertanahan berlanjut h…

Analisa Putusan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembunuhan Yan…

Saat ini banyak pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang membuat anak mudah dipengaruhi sehingga melakukan tindakan yang tidak berkenan. Salah satu faktanya dapat dilihat dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Rahman Bahari Ramadhan Alias Babang terhadap korban bernama Firman Alias Tole yang disidangkan di pengadilan negeri Ambon…

Peralihan Hak Milik Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Negeri Soya)

Tanah Adat merupakan milik dari suatu kesatuan masyarakat hukum Adat, yang pemanfaatannya dapat digunakan dan dinikmati oleh pemiliknya atau bahkan orang lain, baik terhadap hak-hak yang tedapat dibawah maupun di atas tanah tersebut. Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Maka dengan dialihkannya suatu ha…

Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi…

Pengaturan sanksi pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Un dangundang Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi di Indonesia masih sangat kontroversial dalam pelaksanaannya karena adanya kontradiksi antara penegakan hukum tindak pidana korupsi serta penegakan hak asasi manusia (HAM) yang sali…

Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Pem…

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta…

Pengambilan Rekaman dan Penyebaran Potongan Film Tanpa Hak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi (Pasal 9), dan hak moral (Pasal 5) terhadap ciptaan yang mereka buat. Hak ini hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta, selain pencipta dan pemegang hak cipta diwajibkan untuk mendapatkan izin. Namun terdapat perbuatan pengambilan rekaman dan penyebaran…