Ditapis dengan
Implikasi Penggunaan Senjata Pemusnah Massal terhadap Prinsip-prinsip Hukum H…
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Implikasi penggunaan senjata pemusnah massal terhasap prinsip-prinsip Hukum Humaniter, serta mencoba mengeksplorasi dinamika keamanan internasional, terutama kepemilikan senjata pemusnah massal. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas at…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.150 SYA i
Prespektif Hukum Diplomatik Pemindahan Kedutaan Besar Suatu Negara
Hukum Diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip - prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip - prinsip tersebut dituangkan di dalam instrument - instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional. H…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.147 MAN p
Pelanggaran Perbatasan Udara Negara Indonesia Oleh Pesawat Sipil Asing Di Tin…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelanggaran yang terjadi pada perbatasan udara Negara Indonesia oleh pesawat sipil asing, ditinjau dari hukum udara. Metode penelitian yang gunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi,…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.144 KUR p
Implikasi Hukum Self Defence Terhadap Penerapan Pasal 5 Persetujuan Nato Tahu…
Self Defence adalah hak untuk membela diri yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB yang tertuang dalam Pasal 51 Piagam PBB. Hak ini dapaat digunakan suatu Negara dalam rangka mempertahankan diri dari sebuah serangan dari Negara lain, akan tetapi hak tersebut tidak semerta-merta hanya menjadi alasan suatu Negara yang diserang untuk melakukan penyerangan balasan yang pada akhirnya serangan te…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.143 IBR i
Penyelesaian Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Melalui Jalur Perdata
Upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi melalui jalur perdata terdapat beberapa tahap yaitu, pembacaan gugatan, jawaban gugatan, tanggapan gugatan, tahap pembuktian kesimpulan putusan dan eksekusi terhadap aset hasil korupsi yang kemudian dimasukan ke kas negara. Perhitungan dan penentuan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh pihak berwenang dapat dijadikan alat bukti oleh Kepo…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.684 AFI p
Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata Terkait Dengan Adanya Kata Sepakat Dalam Pel…
Seiring perkembangan jaman, arisan yang dulunya dilaksanakan dengan cara konvensional yakni dengan cara bertemu langsung beralih menggunakan sistem online, kata sepakat dalam pelaksanaan arisan online merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam pelaksanaan arisan online, sehingga mereka yang sepakat mengikat dirinya melalui akun media sosial yang telah disediakan oleh pelaksana arisan on…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.683 HAU p
Kajian Terhadap Perkawinan Panjar Di Desa Batu Karang Kabupaten Buru Selatan …
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.sebagaina yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan mengingat perkawinan Panjar Di Desa Batu Karang, bahkan apabila dikaitkan dengan aspek Hak Asasi Manusi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.682 HUK k
Kajian Yuridus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 118 / PDT. G / 2015 / P…
Penelitian ini mengkaji atas putusan pengadilan negeri ambon No. 118 / PDT. G / 2015 / PN. AB Terhadap sengketa tanah Eigendom Verponding No. 1066 yang dalam isi putusannya menyatan bahwa “gugatan yang di ajukan oleh penggugat di batalkan atau tidak dapat di terimah karena bukti-bukti yang di ajukan oleh penggugat tidak benar atau mengada-ngada, dan eksepsi oleh tergugat di terimah” sesuai …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.681 HAS k
Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Adat Atas Tanah Di Negeri Buano Utara Kecama…
Penyelesaian sengketa tanah pada lima So,a di Negeri Buano Uatara baik itu So,a atau Nuru Naini atau Soa Hitimala dengan tempatnya di daerah Tetuni Barkate (Tanjung Pamali), Nuru Huhuni atau Soa Nurlette dengan tempatnya di Haulisi Huhuni (Pulau Pua) dan daerah Henaolu, Nuru Na’ani atau Soa Tamalene dengan tempatnya di Huhun Eliopit (Gunung Eliopit), Nuru Eti atau Soa Tuhuteru setelah dat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.679 NUR p
Perkawinan Adat Sihit Di Pulau Buru Di Kaitkan Dengan Undang-Undang No 1 Tahu…
Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai satu unsur dalam kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara yang di atur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupun tidak tertulis (hukum adat). Perkawinan adat pada Desa Batu Karang Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan juga memberikan kebebasan bagi kedua belah pihak yang mau melakukan perkawinan dengan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.678 SOL p
Penguasaan Hak Atas Tanah Yang Status Haknya Tidak Jelas
Masalah pertanahan terus-menerus ada dalam proses kehidupan bangsa kita. Berbagai daerah di nusantara tentunya memiliki karakteristik permasalahan pertanahan yang berbeda diantara satu wilayah dengan wilayah lainya. Keadaan ini semakin nyata sebagai akibat dari dasar pemahaman dan pandangan orang Indonesia terhadap tanah. Kebanyakan orang memandang tanah sebagai sarana tempat tinggal dan member…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.677 PAT p
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pembeli Dalam Perjanjian Jua…
Dalam melakukan suatu perjanjian jual beli, para pihak yang melakukan transaksi jual beli ini mempunyai perannya masing-masing untuk memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang dilakukan oleh mereka sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian jual beli ini mengatur tentang berbagai transaksi jual beli baik benda bergerak ataupun tidak bergerak seperti rumah, tanah d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.676 REA p
Pemenuhan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA …
Cuti Mengunjungi Keluarga atau CMK merupakan jenis hak yang dapat diperoleh seorang warga binaan pemasyarakatan. Jenis hak ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sehingga pasal ini menjadi dasar hukum bagi warga binaan untuk mendapatkan hak tersebut. Namun dalam pelaksanaannya hak cuti mengunjungi keluarga tersebut belum dapat dirasakan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1062 MEI p
Kajian Yuridis Gambar Sketsa Pengejaran Dan Penangkapan Kapal Dalam Penangana…
Salah satu masalah yang muncul dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan yakni munculnya pemikiran mengenai benar atau salah berdasarkan pada logika sederhana, seperti tindak pidana umumnya seperti pencurian, pembunuhan, tempat kejadian perkaranya berada diwilayah daratan, namun bagaimanakah olah tempat kejadian perkara di wilayah lauatan khususnya dalam tindak pidana perikanan. Permas…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1061 PAN k
Penanganan Perkara Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Ketertiban U…
Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinnya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. S…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1059 TIT p
Upaya Non-Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai produk hukum yang digunakan dalam pemberantasan korupsi saat ini, kiranya perlu untuk dianalisa dari perspektif kebijakan formulasi tindak pidana . Hal ini menjadi sangat penting karena pendekatan kebijakan selalu menginngi kebijakan pemerintah untuk secara …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1058 SOP u
Mekanisme Koordinasi Kelembagaan Dalam Rangka Penenggelaman Kapal Oleh Kement…
Berita tentang penenggelaman kapal negara asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia akhir-akhir ini semakin marak. Problemtika yang terjadi terkait dengan lembaga atau instansi yang berwenang melakukan penenggelaman kapal perikanan dalam koordinasi menjadi sorotan, sehingga mendapatkan atensi dari publik. Hal inilah yang memunculkan permasalahan : apakah terdapat koordinasi antar lemba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1056 MAB m
Kajian Yuridis Terhadap Tindak Persekusi Dalam Hukum Pidana
Kejahatan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari segi kehidupan manusia. Kejahatan berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi, sama halnya dengan persekusi yang makin berkembang pesat di era keterbukaan dan makin mencuat ketika dicampurkan dengan kepentingan yang berbau politik di Indonesia. Tindakan persekusi adalah tindakan memburu seseorang atau sekelompok or…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1053 PAT k
Kajian Yuridis Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Jaksa Penuntut Umum …
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa maka penanganannya dilakukan dengan luar biasa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan sarana penal untuk memberantas tindak pidana korupsi. Tujuannya untuk menjerat pelaku dan pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam menghitung kerugian keuangan terkadang jaksa penuntut umum mempergunaka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1052 LAK k
Kajian Kriminologis Tentang Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga
Kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk kekerasan yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ancaman pidana terhadap kekerasan psikis pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9000…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1051 SOU k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara