Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Berita tentang penenggelaman kapal negara asing yang mencuri ikan di
perairan Indonesia akhir-akhir ini semakin marak. Problemtika yang terjadi terkait
dengan lembaga atau instansi yang berwenang melakukan penenggelaman kapal
perikanan dalam koordinasi menjadi sorotan, sehingga mendapatkan atensi dari
publik. Hal inilah yang memunculkan permasalahan : apakah terdapat koordinasi
antar lembaga dalam rangka penenggelaman kapal perikanan oleh Menteri
Kelautan dan Perikanan (Pemerintah) Republik Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian
bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum
dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum dan infomasi penunjang
kemudian diidentifikasikan selanjutnya disistematisasi untuk dilakukan penafsiran
dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa menurut Undang-Undang, ada dua cara
penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu
penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan dan tertangkap tangan. Untuk
itu terdapat koordinasi antara lembaga dalam rangka penenggelaman kapal perikanan
oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (pemerintah) Republik Indonesia, namun
koordinasi lembaga itu belum berjalan atau terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan
karena belum jelas pengaturan mengenai standar operasional atau pedoman
pelaksanaan pemusnahan atau penenggelaman kapal perikanan yang didalamnya
mengatur tentang penyelenggaraan, mekanisme, dan tata cara pemusnahan kapal
untuk dijadikan landasan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun
Kejaksaan dalam pelaksanaan penenggelaman kapal perikanan yang melakukan
Illegal Fishing di wilayah perairan Indonesia.