Ditapis dengan
Perlindungan Hukum Terhadap Yonex sebagai Merek Dagang Terkenal
Merek (trademark) sebagai tanda pembeda yang digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa. Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HAKI) yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang perlu untuk dilindungi. Raket Yonex sebagai Merek dagang terkenal merupakan salah satu produk olahraga yang sering dipalsukan dan cukup sulit untuk dibedakan antara yang palsu dan y…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.731 TEF p
Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Bagasi Berbayar Oleh Lion Air Group
Setelah mendapatkan izin oleh Kementrian Perhubungan terkait dengan diterapkannya sistem penerapan bagasi berbayar, sebagai pelaku usaha maskapai penerbangan Lion Air Group masih saja kurang memperhatikan keamanan terhadap barang bawaan penumpang pada bagasi tercatat yang merupakan bagasi berbayar tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, menggunakan pend…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.730 ORA p
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penodaan Agama (Tin…
Pertimbangan dalam menentukan pentingnya delik agama dalam hukum pidana Indonesia adalah bagaimana mewujudkan rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama sebagai suatu kepentingan hukum sekaligus kepentingan umum bagi setiap masyarakat yang sudah sepatutnya dilindungi. Berdasarkan pasal 156 KUHP menghendaki bahwa perlindungan terhadap “orang”, baik orang itu termasuk dalam “…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1384 SOP k
Pengaturan Hukum Tentang Penangkapan Ikan Pada Zona Laut Lepas Berdasarkan FA…
Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measure by Fishing Vessels on the High Seas (yang selanjutnya disingkat Food and Agriculture Organization Compliance Agreement 1993) mengatur mengenai, upaya konservasi dan pengelolaan kekayaan hayati di laut lepas dengan meningkatkan pengawasan peran Negara bendera dalam praktik pembenderaan kembali kapal penan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.208 MAH p
Perildungan Hukum Bagi Anak yang Terlibat Dalam Konfik Bersenjata Di Tinjau D…
Pemanfaatan anak dalam suatu konflik bersenjata dapat meliputi perekrutan anak sebagai tentara anak dan partisipasi anak dalam permusuhan. Rekrutmen termasuk segala cara (baik formal maupun de facto) yang mana seorang menjadi anggota angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, tercakup di dalamnya mobilisasi (wajib militer), rekrutmen secara suka rela maupun rekrutmen dengan paksaan. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.207 HAS p
Perlindungan Hukum Terhadap ABK WNI Yang Dipekerjakan Di Kapal Asing
HAM sebagai hak universal dan hak absolut bagi manusia, hak yang universal tersebut diberikan sebagai akibat dari martabat seseorang sebagai manusia yang berlaku dimana saja, kapan saja dan dalam situasi apapun. Dalam upaya memproteksi hak- hak asasi manusia, PBB membuat badan khusus yang mengeluarkan konvensi-konvensi Internasional seperti Universal Declaration of Human Right 1948, Cov…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.206 LEW p
Perlindungan Hukum Anggota Eks ISIS Oleh United Nations High Commissioner For…
Hukum pengungsi internasional mengatur bahwa tidak semua orang atau kelompok yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah negara lainnya dengan serta merta dikaterogikan sebagai pengungsi. Merupakan fakta bahwa anggota eks ISIS mereka ini juga telah meninggalkan wilayah konflik dan ditampung di kamp pengungsian Al-Hol. Namun demikian kebanyakan dari eks anggota ISIS meninggalkan negara …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.205 AUL p
Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pemerintah Negeri Atas Tanah Dati Pusaka
Pemerintah Negeri Tawiri melakukan pengakuan dan pengalihan tanah Dati Pusaka yang pemiliknya masih memiliki hak atas tanah tersebut. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Pasal 27 di mana pemilik tanah Dati Pusaka tersebut masih ada dan tanah tersebut belum pernah dialihkan kepada pihak manapun. Pengakuan juga merupakan suatu tindakan yang dapat d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.727 HAL p
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tin…
Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum pemerintah Indoensia telah meletakan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam penetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1380 LAT p
Perjanjian Kerja Penetapan Upah Oleh PT. Reminal Utama Sakti
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Keputusan Gubernur Maluku Nomor 268 Tahun 2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Maluku, yang mewajibkan perusahaan dalam menetapakan upah buruh minimal Rp 2.604.961 (dua juta enam ratus empat ribu sempilan ratus enam puluh satu rupiah) Selanjutnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 88 ayat (2) dan (3), selanjutnya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.726 SEL p
Keabsahan Jual Beli Tanah Petuanan di Kei Kecil
Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya. Tanah dianggap sebagai satu-satunya sumber untuk mendapatkan pendapatan dan kekayaan sebab tanah diyakini dapat menghasilkan produksi dalam jumlah dan mutu yang melebihi bahan mentah. Keabsahan jual beli tanah dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.723 KOE k
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Karya Fotografi Yang Diedarkan Tanp…
Karya fotografi merupakan salah satu bentuk hak cipta yang dilindungi hukum sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf k UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga memberikan kepastian hukum kepada pencipta karya fotografi sebagai bentuk nyata dari perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah. Namun dalam prakteknya banyak terjadi pelanggaran terhada…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.725 NOY p
Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Penahanan Yang Tidak Sah Disertai …
Proses penegakan hukum di Indonesia didasarkan pada KUHAP yang menjamin adanya kepastian hukum sebagai bentuk dari perlindungan hukum kepada tersangka. Hal tersebut merupakan bagian dan konsekuensi Indonesia sebagai Negara hukum yang mana wajib menjamin adalah perlindungan Hak Asasi Manusia yang di implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan benegara. Dalam proses penegakan hukum pidana,…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1378 SOA p
Upaya Penyidik Dalam Menangani Kasus Penipuan Berkedok Arisan Online ( Studi …
Arisan online Merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, ternyata dalam perkembangan juga telah membawa dampak negative bagi manusia dan lingkungannya, yaitu dalam bentuk perbuatan kejahatan dari pelanggaran, yang kemudian muncul istilah cybererime, yang merupakan perkembagan lebih la…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1379 DOM u
Kajian Penyelesaian Sengketa Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di De…
Tanah merupakan sumber daya yang menopang kehidupan manusia tidak jarang dengan kedudukan tanah yang sangat penting menyebabkan sengketa tanah antar manusia, akibat dari proses pemberian/ hibah bersadarkan surat pelepasan hak yang dibatalkan oleh salah satu pihak yang mengkleim bahwah objek/ tanah yang berikan/ dihibakan oleh salah satu pihak bukan merupakan miliknya yang mengakibatkan obj…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.724 LES k
Mengefektifkan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Kepul…
Dalam tahapan penanganan tindak pidana perikanan, Undang-undang Perikanan memberikan kewenangan kepada 3 (tiga) instansi yang berwenang melakukan proses penyidikan, yakni Penyidik Perwira TNI AL, Polri dan PPNS Perikanan, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pengaturan dan pembatasan kewenangan penyidikan ini tentu berdampak pada efektif atau tidak efektifnya …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1376 ADR m
Pungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanpa Objek Retribusi Oleh Di…
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberizn izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Ciri-ciri retribusi daerah adalah dipungut oleh Daerah berdasarkan prestasi yang diberikan daerah secara langsung, dan dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang dise…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1375 HAR p
Kedudukan Pemerintah Negeri Amahai Sebgai Pembari Hibah Terhadap Hak - Hak Ta…
Tanah adalah objekhukum agraria dalam aspek yuridis yang berkaitan dengan hak atas tanah, hak tanah dapat dialihkan dan beralih. Hibah adalah salah satu bentuk hak atas tanah yang dialihkan tentunya dengan syarat tertentu, namun salah satu syarat hibah tidak dilaksanakan. Apakah hibah tersebut sah dengan salah satu syarat yang tidak dilaksanakan? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.722 SAP k
Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Kasus Pencabulan Anak
Anak sangat rentan terhadap kekerasan, baik yang dialaminya di ranah privat maupun publik. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru harus mengalami berbagai tindakan kekerasan, termasuk dari orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan baginya. Meskipun dalam berbagai peraturan yang memberikan perlindungan terhadap anak, dirumuskan ancaman pidana yang berat, khususnya ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1374 TUH p
Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Kepulauan (Studi Pada …
Realitasnya proses penegakan hukum di wilayah kepulauan berbeda dengan wilayah kontinental. Meskipun dengan mempergunakan teori-teori penegakan hukum yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh, seperti undang-undang, aparat penegak hukum maupun budaya masyarakat, namun faktor wilayah kepulauan merupakan masalah tersendiri di luar faktor-faktor tersebut. Peneliti…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1372 LAS u
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara