Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Petuanan Yang Di Man…

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketetntuan hukum dari kesewenangan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tana…

Peranan Masyarakat Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Adat Akibat M…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.618 SAL p

Tingkat Pemahaman Masyarakat Mengenai Makanan Dan Minuman Kemasan Yang Mendek…

Keamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk, menjadi perhatian tersendiri bagi para konsumen pada khususnya dan produsen pada umumnya. Dalam mengkonsumsi suatu produk makanan dan minuman kemasan konsumen seharusnya dapat mengetahui keamanan dari produk makanan dan minuman tersebut seperti bahan apa yang terkandung dalam produk makanan dan minuman, kandungan gizi dalam produk makanan …

Kajian Yuridis Atas Pentingnya Kontrak Antara Investor Dan Masyarakat Hukum A…

Pelaksanaan kegiatan investasi yang terjadi adalah berdasarkan ijin dari Pemerintah Pusat, para penanam modal langsung menghubungi Gubernur, Bupati atau Walikota tanpa melakukan pendekatan dengan masyarakat (Masyarakat Hukum Adat). Berdasarkan ijin Gubernur, Bupati atau Walikota para penanam modal langsung memasuki lahan yang dituju untuk kegiatan investasi tanpa menghubungi Masyarakat Huku…

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Desa Paperu Kecamatan Saparua

hak ulayat merupakan hak yang melekat sebagai kompetensi khas masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan untuk mengurus dan mengatur tanah dan isinya, dengan daya laku ke dalam dan keluar masyarakat hukum adat itu. Sifat yang khas tersebut, seperti tidak dapat dipindahtangankan atau bersifat kembang kempis, menjadikan hak ulayat sebagai hak yang istimewa. Dalam penulisan ini, penulis…

Hak Masyarakat Hukum Adat Nuaulu Terhadap Penentuan Identitas Agamanya Terkai…

Ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 ayat (5) dinyatakan bahwa Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagaimana agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat keperca…

Aspek Keadilan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Antara Warga Binaan Pemasyarakatan…

melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana …

Kedudukan Anak Dalam Hukum Waris Adat Di Dusun Nyama Kecamatan Moa Kabupaten …

Tradisi hukum adat tentang kedudukan anak dalam hukum waris adat pada Dusun Nyama Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya sudah ada sejak dahulu kala dimana pembagian harta tersebut dibagi sesuai angka genap dan angka yang ganjil. Anak yang lahir pada angka ganjil akan mewarisi warisan dari ayahnya begitu pula anak yang lahir pada angka genap akan mewarisi warisan dari ibunya. Hal ini be…

Analisis Yuridis Tanah Bekas Erfpacht No. 2 Yang Terletak Di Petuanan Negeri …

Pendudukan Pemerintah Hindia Belanda sebagai penjajah di Bumi Nusantara memberikan dampak kerugian bagi masyarakat pribumi dengan membawa aturan perundang-undangannya sendiri telah berdampak dualisme hukum yang diterapkan di Indonesia. Asas Domeinverklaring yang dibawa oleh pemerintah Belanda diterapkan pada setiap daerah jajahan, demi mengakomodir tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan oleh p…

Pembagian Waris Adat Di Tanah Negeri Hative Besar

Penilitian dalam skripsi ini mengenai Pembagian Waris Adat Di Tanah Negeri Hative Besar. Waris adat adalah proses pengoperan atau penerusan menurut kebiasaan hukum adat, kebiasaan manusia dimana hal tersebut dilakukan secara berluang-ulang dan terstruktur dan dapat disebut adat. Adat juga dalam konstitusi dikuatkan dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian Negara mengakui dan menghorm…