Perkawinan Adat Sihit Di Pulau Buru Di Kaitkan Dengan Undang-Undang No 1 Tahu…

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai satu unsur dalam kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara yang di atur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupun tidak tertulis (hukum adat). Perkawinan adat pada Desa Batu Karang Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan juga memberikan kebebasan bagi kedua belah pihak yang mau melakukan perkawinan dengan …

Eksistensi Hukum Adat Pidana Ayamaru Kampung Waigo Sorong Selatan Provinsi Pa…

Upaya penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan suatu upaya yang bertujuan melindungi dan untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluru rakyat Indonesia. Penegakan hukum pidana akan mencapai puncaknya apabila semua peraturan / perundang- undangan sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai bangsa yang terdiri dari aspek kemajemukan, hukum merupakan salah satu alternat…

Studi Khusus Tentang Model Penyelesaian Kasus Pembunuhan Dalam Struktur Masya…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.998 NUR s

Kajian Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Antara Negeri Halong D…

Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat hukum Indonesia yang dalam perkembangannya selalu retan terhadap perkembangan zaman. Masyarakat hukum adat dalam hukum positif Indonesia mendapat pengakuan, serta penghormatan terhadap hak- haknya. namun dalam kenyataannya banyak terjadi pelanggaran terhadap hak – hak dari masyarakat hukum adat tersebut. Pelanggaran terhadap …

Status Hukum Terhadap Tanah Hasil Reklamasi Pantai Dalam Wilayah Kesatuan Mas…

Dalam wilayah Kota Ambon terdapat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki wilayah petuanan darat dan laut. Terhadap wilayah petuanan laut ada berbagai aktivitas diantaranya pembangunan Jembatan Merah Putih, sepanjang pesisir Halong, Lateri terdapat pembangunan di bidang perindustrian dan rumah-rumah penduduk sehingga melakukan Reklamasi. Reklamasi yang terjadi di pesisir teluk Ambon B…

Analisa Yuridis Terhadap Proses Jual Beli Tanah Adat Di Negeri Tawiri

Masalah pertanahan terus mencuat dalam proses kehidupan bangsa kita. Berbagai daerah di nusantara tentunya memiliki karakteristik permasalahan pertanahan yang berbeda diantara satu wilayah dengan wilayah lainya. Keadaan ini semakin nyata sebagai akibat dari dasar pemahaman dan pandangan orang Indonesia terhadap tanah. Kebanyakan orang memandang tanah sebagai sarana tempat tinggal dan membe…

Hukum Waris Adat Dalam Perspektif Hukum Berkeadilan Gender

Penelitian ini mengenai pembagian warisan dimana masih banyak terdapat ahli waris yang kurang puas dengan apa yang diperolehnya, walaupun telah diketahui bahwa pembagian yang sudah diterima tersebut merupakan pembagian berdasarkan aturan hukum adat pada masing masing daerah, hal ini juga berpengaruh pada kedudukan perempuan dalam hukum adat, yang akan memicu timbulnya berbagai persoalan hukum. …

Kajian Terhadapap Perkawinan Lari Berdasarkan Hukum Adat Di Kabuaten Buru Sel…

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang di atur oleh aturanaturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupun tidak tertulis (hukum adat).Adat perkawinan pada Desa Mepa Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan juga memberikan kebebasan memilih dari kedua belah pihak dari calon suami dan calon istri,ada…

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Petuanan Yang Di Man…

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketetntuan hukum dari kesewenangan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tana…

Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Adat Di Negeri Assilulu

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sama halnya dengan hukum perkawinan adat di negeri Assilulu. Perkawinan adat di Negeri Assilulu merupakan perkawinan adat yang terbilang unik dan layak dijaga kelestariannya untuk anak cucu agar tak hilang digerus zaman. Untuk mengabsahkan perkawinan…

Peranan Masyarakat Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Adat Akibat M…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.618 SAL p

Kajian Yuridis Atas Pentingnya Kontrak Antara Investor Dan Masyarakat Hukum A…

Pelaksanaan kegiatan investasi yang terjadi adalah berdasarkan ijin dari Pemerintah Pusat, para penanam modal langsung menghubungi Gubernur, Bupati atau Walikota tanpa melakukan pendekatan dengan masyarakat (Masyarakat Hukum Adat). Berdasarkan ijin Gubernur, Bupati atau Walikota para penanam modal langsung memasuki lahan yang dituju untuk kegiatan investasi tanpa menghubungi Masyarakat Huku…

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Desa Paperu Kecamatan Saparua

hak ulayat merupakan hak yang melekat sebagai kompetensi khas masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan untuk mengurus dan mengatur tanah dan isinya, dengan daya laku ke dalam dan keluar masyarakat hukum adat itu. Sifat yang khas tersebut, seperti tidak dapat dipindahtangankan atau bersifat kembang kempis, menjadikan hak ulayat sebagai hak yang istimewa. Dalam penulisan ini, penulis…

Hak Masyarakat Hukum Adat Nuaulu Terhadap Penentuan Identitas Agamanya Terkai…

Ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 ayat (5) dinyatakan bahwa Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagaimana agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat keperca…

Kajian Yuridis Terhadap Pengadaan Hak Atas Tanah Adat Untuk Kepentingan Umum

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Pengadaan Hak Atas Tanah Adat Untuk Kepentingan UmumAdat di Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah untuk Pembangunan Pasilitas Listrik Tenaga Uwappada tahun 2007 yang saat ini objek tersebut menjadi permasalahan anatara sebagian pihak yang mengakui mempunya hak pengusaan dan kepemilikan atas objek d…

Kedudukan Anak Dalam Hukum Waris Adat Di Dusun Nyama Kecamatan Moa Kabupaten …

Tradisi hukum adat tentang kedudukan anak dalam hukum waris adat pada Dusun Nyama Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya sudah ada sejak dahulu kala dimana pembagian harta tersebut dibagi sesuai angka genap dan angka yang ganjil. Anak yang lahir pada angka ganjil akan mewarisi warisan dari ayahnya begitu pula anak yang lahir pada angka genap akan mewarisi warisan dari ibunya. Hal ini be…

Penegakan Hukum Adat Hawear (Sasi) Dalam Masyarakat Adat Kei

Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Dalam masyarakat adat Maluku khususnya masyarakat Kei Ohoi Debut Kecamatan Manyeuw ada suatu kebiasaan adat yang dikenal dengan hawear (sasi). Hawear (s…

Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat (Studi Di Desa Wa…

Pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain untuk menjadi anak sendiri dan dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji yaitu bagaimana kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut hukum adat desa waenono yang tidak mempunyai saudara laki-laki. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam hukum adat desa waenono yang tidak mem…

Analisis Yuridis Tanah Bekas Erfpacht No. 2 Yang Terletak Di Petuanan Negeri …

Pendudukan Pemerintah Hindia Belanda sebagai penjajah di Bumi Nusantara memberikan dampak kerugian bagi masyarakat pribumi dengan membawa aturan perundang-undangannya sendiri telah berdampak dualisme hukum yang diterapkan di Indonesia. Asas Domeinverklaring yang dibawa oleh pemerintah Belanda diterapkan pada setiap daerah jajahan, demi mengakomodir tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan oleh p…

Pembagian Waris Adat Di Tanah Negeri Hative Besar

Penilitian dalam skripsi ini mengenai Pembagian Waris Adat Di Tanah Negeri Hative Besar. Waris adat adalah proses pengoperan atau penerusan menurut kebiasaan hukum adat, kebiasaan manusia dimana hal tersebut dilakukan secara berluang-ulang dan terstruktur dan dapat disebut adat. Adat juga dalam konstitusi dikuatkan dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian Negara mengakui dan menghorm…