Pandemi Covid-19 memberikan dampak terburuk, meningkatkan kekerasan terhadap anak, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum untuk memenuhi hak-hak yang diperoleh setiap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan penyebab anak mendapatkan tindak penganiayaan pasca sekolah offline di masa pandemi covid-19 serta untuk mengkaji dan menjelaskan penanggulangan terhad…
Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, oleh karena itu aparat kepolisian sebagai penyidik memegang peranan sentral dan penting guna untuk melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelaku tindak pidana terutama dalam hal ini adalah anak sebagaiman diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 T…
Penyalahgunaan narkotika bagi para pengguna maupun pengedar pada saat ini merupakan persoalan yang terjadi secara nasional hingga internasional dan belum terselesaikan sampai saat ini. Penyalahgunaan narkotika dapat menganggu fisik, kesehatan mental serta emosi seseorang dalam lingkup masyarakat. Sehingga anak harus berhadapan dengan dengan hukum. Penerapan sanksi pidana kepada anak yan…
Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya. Masalah yang dianalisis dan dibahas da…
Pemerkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral dan tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Para pelaku dari tindak pidana pemerkosaan seringkali adalah orang- orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah…
Isu hukum dalam penilitian ini meliputi, Faktor-faktor Kriminogen terjadinya tindakan kriminal di pasar namlea kabupaten buru dan Upaya penanganan yang dilakukan polres namlea. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, di mana penelitian ini dilakukan dengan melakukan metode hukum sosiologis, atau penelitian lapangan, studi tentang peraturan hukum saat ini dan peristiwa…
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Untuk itu perlu adanya sebuah perlindungan anak yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan. Adapun…
Pekerja anak merupakan isu yang penting dan kompleks di banyak negara, termasuk di Indonesia. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja anak menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan pekerja anak. pemerintah daerah dapat memainkan peran yang…
Pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Perkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita yang dewasa tetapi sering pula terjadi pada anak-anak. Melihat akibat dari kekerasan perkosaan tersebut, negara berusaha memberikan jaminan yang halal kepada anak-anak muda dari perbuatan-perbuatan seksual yang bersifat preventif untuk mencegah kekerasan terhadap anak-ana…
Perlindungan kepada korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian korban tindak pidana sehingga lebih diperhatikan oleh Negara salah satunya adalah korban Tindak Pidana Perkosaan karena korban berhak untuk mendapatkan kompensasi yang diberikan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas…
Diversi dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 7 (tujuh) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Tetapi nyatanya ketika kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak ini sampai ke tahap pengadilan hakim beranggapan bahwa diversi dapat dilakukan dan tela…
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena setiap orang ( anak) Hak asasinya tidak diatur dalam Konstitusi bahkan di didalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat dan juga hak-hak sebagai manusia dengan demikian anak tidak boleh diterlantarkan. Dengan demikian, maka setiap anak tidak boleh dilantarkan. UndangUndang telah mengatur ter…
Negara Indonesia adalah Negara yang plural, disebut plural karena di dalamnya terdapat bermacam-macam agama, adat istiadat, bahasa serta budaya. Semuanya itu merupakan suatu warisan dan kekayaan bangsa Indonesia. Masingmasing memiliki agama, adat istiadat, suku dan bahasa serta hukum yang berlaku dalam masyarakat juga berbeda-beda. Demikian halnya dengan hukum waris, di Indonesia ada t…
Kejahatan seksual verbal anak masih menjadi masalah serius dan ini merupakan bencana sosial yang meresahkan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan terhadap anak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas Apakah pendekatan non penal efektif untuk menanggulangi kekerasan seksual verbal anak dan pendekatan non penal apa saja yang dapat digunakan dalam menanggulang…
Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar moral, asusila dan agama. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan pengertian mengenai kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,psikis. Dampak tindak pidana ini terha…
Pada tahun 1989, negara-negara didunia lewat PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menandatangani United Nations Convention on the Rights of the child atau Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi social, kesehatan, dan budaya. Negara–negara yang meratifikasi konvensi internasional i…
Tindak pidana perdagangan orang dengan konteks prostitusi ini sangat besar dampaknya terhadap korban karena hak asasi yang mereka miliki telah dirampas secara tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum pelaku. Didasari berbagai hal yang telah terjadi maka peran dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat hingga aparat penegak hukum khususnya kepolisian diharapkan dapat mencegah a…
Penelitian kemasyarakatan (LITMAS) merupakan salah satu tugas pokok dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Tugas ini dilakukan oleh petugas Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Litmas ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam proses penyelesaian perkara anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 60 ayat (4) menyatakan bahwa haki…
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Pasal 6. Dalam penerapannya masih ada yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan cara menyerang objek vital dan fasilitas publik. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak y…