Akibat Hukum Kepala Daerah Tidak Melanjutkan Hasil Audit Inspektorat Daerah

Pembimbing II. Keberadaan Inspektorat daerah membantu kepada daerah mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 216 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan ol…

Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak

Pasal 58 KUHPerdata menyebutkan bahwa janji kawin (nikah) baru akan menimbulkan hak menuntut, apabila janji kawin (nikah) telah diberitahukan kepada Pegawai Catatan Sipil serta di ikuti dengan pengumuman kawin, sementara Pasal 29 ayat (1)) menyebutkan bahwa janji kawin baru mempunyai akibat hukum, bila janji kawin tersebut dibuat secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawina…

Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Humaniter

Penggunaan pesawat tanpa awak (drone) dalam konflik bersenjata marak terjadi saat ini. Pro kontra terhadap penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata masih sering bermunculan hingga saat ini. Disatu sisi, keberadaan pesawat tanpa awak sebaiknya dilarang untuk digunakan dalam kondisi apapun mengingat akuransi penggunaanya disaat konflik masih dipertanyakan. Tujuan dari peneli…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Akibat Kerugiaan Yang Dialami Konsumen Bukalapak

Pembelian secara online sangat membantu konsumen yang membeli barang dengan menggunakan handphone tanpa harus pergi ketempat pelaku usaha. Dengan adanya marketplace secara online memudahkan pelaku usaha menjual barang dan jasa kepada konsumen. Di dalam Proses terjadinya perjanjian jual beli secara online antara pelaku usaha dengan konsumen seringkali terjadi wanprestasi atau ingkar janj…

Akibat Hukum Terhadap Limbah Sampah Plastik Di Teluk Ambon Berdasarkan Undang…

Berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total sampah di Indonesia tahun 2019 mencapai 68 juta ton dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, seringkali menyebabkan mereka membuang sampah sembarangan tempat, seperti membuang sampah di selokan, kali, dan bahkan di lautan. Di Kota Am…

Keabsahan Dan Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Adat Melalui Hib…

Peeralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindakan hak dari suatu pihak kepada pihak lain. Beberapa cara peralihan hak atas tanah antara lain yaitu : jual beli,tukar-menukar hibah, pemberian menurut adat , pemasukan dalam perusahaan (imbreng) dan wasiaat. Peralihan hak atas tanah adat yang terjadi karena suatu tindakan hukum (perbuatan hukum) dalam bentuk hibah …

Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa Sesuai Undang-Undang N…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.426 FAT k

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif adalah dari sisi peraturan perundang-undangan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan peraturan daerah selain itu masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau…

Keabsahan Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Oleh Penjabat Bupati Seram Bag…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan surat keputusan dan akibat hukum yang dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan ini mengatur tentang syarat sahnya keputusan yang memuat unsur pejabat berwenang, prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Penjabat Bupati Seram Bagian Timur mengelu…

Akibat Hukum Tidak Diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (S…

Penyampaian SPDP kepada JPU merupakan kewajiban penyidik sejak dimulainya penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Dalam praktiknya, yang sering terjadi adalah SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Alasan tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis. Akibat d…