Akibat Hukum Pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Ol…

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. SPDP dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/Korban, dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan. Apabila dalam waktu 60 hari penyidik belum tindaklanjuti dengan p…

Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Terhadap HAM Akibat Perang Saudara…

Perang saudara atau dalam hukum internasional disebut dengan noninternational armed conflict yang terjadi di Kamerun antara pemerintahan yang sah dan kelompok pemberontak di Kamerun menyebabkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu mengenai pengaturan perang saudara di suatu negara dalam …

Keabsahan Pelantikan Gubernur Maluku

Proses dan tata cara pelantikan gubernur pemenang pilkada pada hakikatnya merupakan bagian dari analisis yang peneliti lakukan berkenaan dengan perwujudan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. S…

Keabsahan Perubahan Alokasi Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Corona Viru…

Prioritas penggunaan anggaran Dana Desa setiap tahunnya telah diatur secara yuridis. Pada tahun 2020 akibat menyebarnya covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan regulasi bahwa Dana Desa tahun 2020 diprioritaskan untuk penyediaan jaring pengaman sosial di desa berupa BLT. namun pada implementasinya, ditemukan Kepala Desa yang ternyata menggunakan anggaran penyediaan BLT untuk pembi…

Akibat Hukum Kepala Daerah Tidak Melanjutkan Hasil Audit Inspektorat Daerah

Pembimbing II. Keberadaan Inspektorat daerah membantu kepada daerah mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 216 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan ol…

Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak

Pasal 58 KUHPerdata menyebutkan bahwa janji kawin (nikah) baru akan menimbulkan hak menuntut, apabila janji kawin (nikah) telah diberitahukan kepada Pegawai Catatan Sipil serta di ikuti dengan pengumuman kawin, sementara Pasal 29 ayat (1)) menyebutkan bahwa janji kawin baru mempunyai akibat hukum, bila janji kawin tersebut dibuat secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawina…

Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Humaniter

Penggunaan pesawat tanpa awak (drone) dalam konflik bersenjata marak terjadi saat ini. Pro kontra terhadap penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata masih sering bermunculan hingga saat ini. Disatu sisi, keberadaan pesawat tanpa awak sebaiknya dilarang untuk digunakan dalam kondisi apapun mengingat akuransi penggunaanya disaat konflik masih dipertanyakan. Tujuan dari peneli…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Akibat Kerugiaan Yang Dialami Konsumen Bukalapak

Pembelian secara online sangat membantu konsumen yang membeli barang dengan menggunakan handphone tanpa harus pergi ketempat pelaku usaha. Dengan adanya marketplace secara online memudahkan pelaku usaha menjual barang dan jasa kepada konsumen. Di dalam Proses terjadinya perjanjian jual beli secara online antara pelaku usaha dengan konsumen seringkali terjadi wanprestasi atau ingkar janj…

Akibat Hukum Terhadap Limbah Sampah Plastik Di Teluk Ambon Berdasarkan Undang…

Berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total sampah di Indonesia tahun 2019 mencapai 68 juta ton dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, seringkali menyebabkan mereka membuang sampah sembarangan tempat, seperti membuang sampah di selokan, kali, dan bahkan di lautan. Di Kota Am…

Keabsahan Dan Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Adat Melalui Hib…

Peeralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindakan hak dari suatu pihak kepada pihak lain. Beberapa cara peralihan hak atas tanah antara lain yaitu : jual beli,tukar-menukar hibah, pemberian menurut adat , pemasukan dalam perusahaan (imbreng) dan wasiaat. Peralihan hak atas tanah adat yang terjadi karena suatu tindakan hukum (perbuatan hukum) dalam bentuk hibah …

Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa Sesuai Undang-Undang N…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.426 FAT k

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif adalah dari sisi peraturan perundang-undangan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan peraturan daerah selain itu masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau…

Keabsahan Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Oleh Penjabat Bupati Seram Bag…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan surat keputusan dan akibat hukum yang dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan ini mengatur tentang syarat sahnya keputusan yang memuat unsur pejabat berwenang, prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Penjabat Bupati Seram Bagian Timur mengelu…

Akibat Hukum Tidak Diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (S…

Penyampaian SPDP kepada JPU merupakan kewajiban penyidik sejak dimulainya penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Dalam praktiknya, yang sering terjadi adalah SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Alasan tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis. Akibat d…

Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Pemerintah Kabupaten Ma…

Pemerintah Kabupaten MBD selama periode kepemerintahan tahun 2018 dan 2019 telah melakukan pengangkatan atau promosi, pemindahan atau mutasi serta pemberhentian PNS pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama sebanyak tiga (3) kali. Perubahan struktural khususnya pada jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilakukan oleh Bupati Benyamin Th. Noach diduga bertentangan dengan Peraturan Pemerin…

Tanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Data Pokok Pendidikan Secara Online Terhada…

Sistem Data Pokok Pendidikan, disingkat Dapodik telah menjadi satusatuanya acuan dalam pengumpulan data pendidikan di Indonesia, namun sistem ini tidak efektif penerapannya disebabkan karena beberapa faktor, seperti letak geografis,tidak semua kecamatan memiliki jaringan internet yang memadai, sarana transportasi yang terbatas dan iklim yang sewaktuwaktu tidak bersahabat sehingga membuat par…

Kedudukan Resolusi PBB Sebagai Sumber Hukum Internasional Dan Akibat Hukumnya…

PBB merupakan organisasi internasional yang berperan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional khususnya dalam mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai dan berdasarkan pada prinsip keadilan serta hukum internasional.Dalam melaksanakan tujuan tersebut, PBB dapat mengeluarkan suatu resolusi yang mengikat bagi negara-negara anggota PBB khususnya negara-negara konflik.Adanya p…

Akibat Hukum Hasil Pengendalian Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) T…

APIP sebagai Aparat Pengawasan Interenal Pemerintah dalam ppengawasan dan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mena hasil pemeriksaan dapat dipakai oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa penelitian hukum normatif-empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukum normatif s…

Akibat Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putus…

Lemahnya pelaksanaan putusan PTUN adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTUN sehingga pelaksanaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat TUN. Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah p…

Akibat Hukum Dari Proses Diversi Yang Tidak Mencapai Kesepakatan Antara Pelak…

Di Indonesia kedudukan hukum anak telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 31 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga sebagai ang…