Kajian Yuridis Penahanan Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Mengenai tentang keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah …

Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapi…

Program dalam sistem pembinaan pemasyarakatan, salah satunya yaitu pemberian Asimilasi, yang merupakan bagian dari program pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan. Berkaitan dengan maraknya wabah Covid-19 saat ini, pemerintah membuat kebijakan pembebasan narapidana, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Tujuan dari penelitian ini penulis akan Mengkaji dan…

Pertanggungjawaban Tindakan Menembak Oleh Anggota Polri

Penggunaan senjata api oleh Anggota Polri di dasarkan pada Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 dan Perkap No. 8 Tahun 2009. Oleh karena itu, setiap tindakan Anggota Polri harus dapat dipertanggungjawaban. Pada dasarnya Anggota dalam menjalankan tugas di Lapangan diperhadapkan dengan keadaan bahaya, sehingga setiap anggota harus dilengkapi dengan senjata api guna menegahkan hukum di ten…

Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery …

Ketentuan tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang berhubungan dengan hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah di atur dalam Pasal 374 KUHP. Walaupun terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang ancaman pidana paling lama terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang berhubungan dengan hubungan kerja atau karena pencarian,namu…

Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah…

Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan pada prinsipnya mengutamakan tentang hak-hak tersangka pada saat proses peyelidikan sampai dengan proses penyidikan, bahwa seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 sampai 68 KUHAP, disamping itu KUHAP Tujuan dari penelitian ini mengkaji serta menganal…

Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Sipil T…

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang berarti semua sendi-sendi kehidupan negara harus harus didasarkan kepada keselarasan etika dan moral agar terciptanya suatu keadilan,yang harus didasarkan pula kepada postulat-postulat yang ada dalam hati sanubari manusia sebagai mahkluk sempurna yang mampu meletakan dasar-das…

Sarana Pidana Dalam Pelaksanaan Putusan Bawaslu Yang Tidak Dilaksanakan Oleh …

Pemilihan umum adalah proses penyaluran kedaulatan rakyat, namun banyak pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilhan Umum. Jenis penelitian yuridis normatif, tipe penelitian diskriptif, sumber bahan hukum primer,sekunder dan tresier, teknik analisa kuantitatif. Tujuan penelitian menganalisa dan membahas tentang apakah pidana dapat digunakan sebagai sarana terakhir dalam pel…

Pemenuhan Hak Anak Korban Pornografi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pemenuhan hak anak korban pornografi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, pendekatan kasus, Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum …

Tinjauan Kriminologis Perbuatan Berita Bohong (HOAX) Di Kalangan Pengguna Med…

Latar belakang dilakukannya penelitian ini dikarenakan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menghasilkan berbagai produk media sosial seperti instagram, facebook, twitter, serta whatsapp yang ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam berkomunikasi antara satu orang atau lebih. Penyampaian informasi yang dapat disalurkan secara langsung ini ternyata juga mempuny…

Penggunaan Sarana Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Maluku

Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan po…

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan merupakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamananpangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis As…

Peran Pemerintah Kota Ambon Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah …

Data dari lembaga Pemberdayaan Perempuan Kota Ambon menunjukan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga seperti penganiayaan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta pembunuhan mengalami peningkatan yang cukup tajam. Terdapat beberapa kasus yang menjadi dasar pertimbangan perlunya perlindungan kekerasan terhadap perempuan sebagimana data yang ditemukan Komis…

Hambatan Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakata…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1412 NOY h

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kasus Kekerasan Bersama Dalam…

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan peraturan yang menerapkan keadilan restoratif (restorative justice) serta diversi sebagai upaya pengalihan perkara dari litigasi ke non litigasi. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyelesaian perkara pidana wajib dilakukan upaya diversi baik di tingkat kepolisian (penyidikan), kejaks…

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Artis Yang Mengendors Investasi Bodong Pad…

Kasus penipuan berkedok investasi terus berulang bahkan sekarang ini yang terjadi adalah semakin lama semakin banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi dengan modus-modus yang semakin canggih yaitu dengan melalui sistem online. Terdapat kasus yang menarik pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur yang mengungkap kasus investasi ilegal dengan omzet hampir Rp 750.000.000.000 …

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Tiakur

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1409 LET p

Penyelesaian Perkara Penganiayaan (Vide Pasal 351 ayat (1) KUHP) Di Polsek Md…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1408 TIV p

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Badan Narkoti…

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus.Sebagaimana tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Tujuannya agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi di masyarakat, karena tin…

Penegakan Hukum Terhadap Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif Di Rum…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas penegakan hukum terhadap penyembelian ternak/sapi Ruminansia Betina Produktif Di Rumah Pemotngan Hewan Di Kota Ambon. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptifanalitis. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terknikn pengumpulan bahan hukum melalui stud…

Pengaruh Marka Jalan Dan Rambu Lalu Lintas Terhadap Tingkat Kecelakaan Lalu L…

Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Maluku Barat Daya khususnya di kota Tiakur sering sekali terjadi kecelakaan. Pembangunan jalan yang dilakukan di kota Tiakur sangatlah mendukung tujuan pemerintah, namun tentunya harus didukung dengan fasilitas pendukung jalan seperti marka jalan dan rambu lalu lintas. Perlengkapan pendukung yang menjadi perhatian yakni marka jalan dan rambu lalu li…