Image of Kajian Yuridis Terhadap Eksekusi Aset Badan Usaha Milik Negara Dalam Perkara Perdata

SKRIPSI PERDATA

Kajian Yuridis Terhadap Eksekusi Aset Badan Usaha Milik Negara Dalam Perkara Perdata



Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pengaturanya diatur dalam Undang Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun terdapat kasus tidak dapatnya dieksekusi gugatan perdata atas objek kekayaan BUMN karena Pengadilan masih menafsiran harta kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang tunduk pada undang undang Perbendaharaan Negara. Sehingga permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenaipembatalan merek terdaftar yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya.
Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti dengan bersifat analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum BUMN (persero) dalam hal status keuangan yang awalnya bersumber dari keuangan negara namun dalam pengelolaannya telah dilepaskan atau dipisahkan dari keuangan neagra, sehingga tegasnya uang BUMN (Persero) bukan lagi uang negara, sehingga pembelian sejumlah asset BUMN (Persero) dengan menggunakan uang BUMN (Persero) merupakan asset BUMN (Persero) dan bukan asset negara. Pengaturan pemisahan uang negara yang dikelola oleh BUMN (Persero) secara tegas dan jeals diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Sementara dalam hal kedudukan hukum BUMN (Persero) sebagai badan hukum privat merupakan subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban hukum secara perdata oleh karena itu dapat digugat secara perdata pula yang berdampak pula pada eksekusi asset BUMN (Persero) tersebut. Eksekusi asset BUMN (Persero) dapat dilakukan terhadap asset yang adalah milik BUMN (Persero)


Ketersediaan

SE.758 ALF k1SE.758 ALF kPerpus. Fak. HukumTersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
SE.758 ALF k
Penerbit Fakultas Hukum Unpatti : Ambon.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SE.758
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain


Lampiran Berkas



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this