Ditapis dengan
Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers (wartwan) Dalam Melakukan Kegiatan…
Kebebasan pers merupakan hal yang mendasar. Kebebasan dimaksud dalam konteks pelaksanaan hak, fungsi dan peran pers. Wartawan sebagai orang yang melaksanakan fungsi dan peran tersebut, mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dalam Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Namun dalam kenyataannya, kas…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1644 NIK p
Pencemaran Pada Selat Internasional Dan Tanggung Jawab Negara Pemilik Kapal
Banyaknya kasus pencemaran laut yang sering terjadi terutama di selat-selat internasional akibat dari aktifitas-aktifitas kapal menjadikan permasalahan ini sebagai suatu hal yang sangat urgent mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah 70% wilayah laut dan 30% wilayah darat serta memiliki 4 selat yang dijadikan sebagai selat internasional yaitu Selat Makassar, Selat Su…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.392 SAM p
Mekanisme Ganti Rugi Atas Tindakan Penangkapan Dan Penahanan Yang Tidak Sah O…
Praperadilan adalah sarana pengajuan tuntutan ganti rugi atas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan tuntutan pemulihan. Praperadilan adalah pengawasan horizontal terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya jika dilakukan sewenang-wenang. Salah satu hal yang dapat diajukan ganti kerugian pada praperadilan adalah penan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1643 LAH m
Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Melindungi Anak–Anak …
Pada tahun 1989, negara-negara didunia lewat PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menandatangani United Nations Convention on the Rights of the child atau Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi social, kesehatan, dan budaya. Negara–negara yang meratifikasi konvensi internasional i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.391 WAE p
Kewenangan Pemerintah Kota Ambon Dalam Pengelolaan Sampah Di Teluk Ambon
Pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk memahami peluang perubahan, maka secara regulasi Kota Ambon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Namun dengan melihat kenyataan yang tejadi dilapangan, mengindikasi bahwa terdapat kekurangan dalam kewenangan tersebut sehingga belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat tentan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.508 WAT k
Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Dan Pertanggungjawabannya
Penduduk sipil khususnya anak-anak sejak awal telah dilindungi oleh hukum internasional, hal ini secara langsung ditegaskan dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan juga Protokol Tambahan Tahun 1977. Namun berbeda pada kasus konflik bersenjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Rusia telah merekrut penduduk sipil khususnya anak-anak yang dibawah umur secara illegal. Mereka ditampung dal…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1640 FAR p
Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Keberadaan Sertif…
Sertifikat hak atas tanah sebagai produk dari pendaftaran tanah yang didalamnya memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada orang atau badan hukum. Namun terkadang sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional lebih dari satu yang mengakibatkan terjadinya sertifikat ganda. Berdasarkan uraian tersebut, maka masalah yang akan dikaji adalah (1) Bagaimana pertanggungj…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.503 TAN p
Perlindungan Konsumen Terkait Keterlambatan Pembayaran Tagihan Listrik Di Mas…
mencatat konsumsi listrik dan gas rumah tangga meningkat lebih dari 30%. Banyak pengguna listrik PLN nonsubsidi yang berkeluh kesah di media sosial lantaran tagihan listriknya naik secara tiba-tiba tak sedikit di antaranya mengaku tidak sanggup membayar tagihan listrik sehingga terancam arus listriknya akan di cabut oleh PT PLN (persero). Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis dapat …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.874 WAL p
Wewenang Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum …
Diskresi merupakan wewenang yang diberikan hukum kepada badan dan/atau pejabat administrasi negara termasuk Kepolisian di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum yang bertindak dalam situasi khusus sesuai penilaian, keyakinan, moral dibandingkan pertimbangan hukum itu sendiri. Penggunaan diskresi sangat melekat dengan penyalahgu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.506 KUR w
Penegakan Hukum Kasus Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Di Indonesia
Latar Belakang penulisan skripsi ini adalah seiring perkembangan teknologi internet yang meningkat, menyebabkan kasus pornografi melalui intenet juga meningkat, salah satunya adalah Revenge Porn (Pornografi balas dendam) berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Korban revenge porn dapat ikut terjerat Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Pornografi karena terlibat dalam konten bermuatan p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1639 MAR p
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bongkar Muat Mobil Kontener Di Kota Ambon
kota Ambon nomor 51 tahun 2018 Tentang Pengaturan Jam Oprasional Kendaraan Alat Berat/Angkutan Peti Kemas dan Truck/Kendaraan Besar dan Kendaraan Lain Sejenisnya Dalam Wilayah Kota Ambon. Di Kota Ambon mobil kontener beroperasi bukan saja pada jam malam tetapi pada waktu lalulintas masih sangat ramai pada jam 20.00 wit dan tidak sesuai dengan Perwali kota ambon hal ini tentu saja membawa kemace…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.872 ANG t
Pengawasan Pada Wilayah Perbatasan Menurut Hukum Internasional
Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya seperti yuridiksi dan kedaulatan negara, politik,sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan. Dalam kacamata para ahli geografi poitik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi boundary dan frontier. Boundary digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (bound or li…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.385 SUI p
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Fisi…
Kekerasan adalah tindakan melukai fisik seseorang baik disengaja ataupun tidak. Kekerasan adalah kata yang biasa diterjemahkan dari violence, yang dalam bahasa asing disebut violentia.Violence erat berkaitan dengan gabungan kata latin “vis” (daya, kekuatan) dan “latus” yang berasal dari ferre (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Berdasarkan data-data yang terkumpul dari…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1634 TAL k
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Ambon
Terdapat banyak pakaian bekas diperjual belikan di pasar-pasar maupun lewat online shop di kota Ambon. Pakaian bekas yang diperjual belikan adalah pakaian yang di import langsung dari Singapura maupun Malaysia yang dijual dengan harga yang lumayan fantastis bahkan lebih mahal dari pakaian baru. Pakaian bekas yang diperjual belikan bahkan belum dicuci. Konsumen merupakan pihak pemakai …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.869 LAT p
Invasi Rusia Terhadap Ukraina Menurut Hukum Internasional
Ukraina dan Rusia pada awalnya menyatu menjadi satu negara besar Asosiasi Soviet. Asosiasi Soviet adalah negara besar, termasuk negara adidaya setelah perang besar kedua. Ukraina adalah negara Asosiasi Soviet sebelum nya dan negara ini terletak di timur tetangga Rusia dimana Rusia adalah penerima manfaat utama dari Asosiasi Soviet. Invasi yang dilakukan militer Rusia ke Ukraina ditemu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.380 JAM i
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perjanjian Kerjasama Internasional
Perkembangan masyarakat internasional yang berdampak pada regionalisasi politik dan ekonomi juga terdapat tuntutan otonomi lokal mempengaruhi pola hubungan internasional, sejalan dengan hal tersebut muncul aktor-aktor baru dimana pemerintah daerah turut berperan dalam mengadakan perjanjian kerjasama internasional. Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.379 WAT k
Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Tujua…
Tindak pidana perdagangan orang dengan konteks prostitusi ini sangat besar dampaknya terhadap korban karena hak asasi yang mereka miliki telah dirampas secara tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum pelaku. Didasari berbagai hal yang telah terjadi maka peran dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat hingga aparat penegak hukum khususnya kepolisian diharapkan dapat mencegah a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1631 NGA u
Kerugian Nasabah Akibat Kesalahan Pejabat Perbankan
Bank sebagai lembaga keuangan menyediakan jasa keuangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membutuhkan masyarakat dalam menjalakan roda perekonomian negara dengan membangun hubungan dengan nasabah yang berdasarkan atas hukum serta kepercayaan sebagai dasar landasan hubungan antara bank dengan nasabah. Sebagai seorang nasabah, tentu menginginkan dana yang disimpannya di Ban…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.868 LAM k
Penanganan Tindak Pidana Prostitusi Terselubung Pada Tempat Hiburan Malam Di …
Penanganan Tindak Pidana Prostitusi Terselubung Pada Tempat Hiburan Malam Di Kota Dobo Oleh Polres Kepulauan Aru.difokuskan dengan permasalahan sebagai berikut : apa yang melatarbelakangi terjadinya prostitusi ditempat hiburan malam di kota dobo dan bagaimana penanganan tindak pidana prostitusi pada tempat hiburan malam oleh Polres Kepulauan Aru. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1630 ARL p
Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Perjanjian Kerja
Hukum ketenagakerjaan menjamin setiap pekerja berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan salah satunya diwujudkan dalam bentuk upah dan pengusaha dilarang membayar upah dibawah ketentuan upah minimum. Hal ini mempertegas diberikannya perlindungan hukum pekerja guna menjamin terpenuhinya hak dasar pekerja. Namun, dalam praktiknya masih terdapat pengusaha yang memberikan upah p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.867 SIA p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara