Ditapis dengan
Aspek Hukum Pidana Perampasan Jenazah Akibat Covid-19 Menurut Undang-Undang N…
Masyarakat memegang peranan penting untuk patuh menjalankan peraturan dan kebijakan Pemerintah dalam menekan rantai penyebaran covid-19 misalnya seperti menggunakan masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan lain-lain. Namun kerap kali ditemukan masyarakat yang tidak melakukan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah khususnya mengenai pelaksanaan protokol kesehatan, mi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1612 PAT a
Pertangungjawaban Pidana Bendahara Dalam Tindak Pidana Korupsi Anggaran Penda…
Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Bahan Bakar Minyak Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (selanjutnya disebut Dinas LHP) Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan..telah melanggar Pasal 15 dan Pasal 150 Peraturan Pemerinntah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, namun tidak ditetapkan menjadi tersangka, padaha jika diliha…dalam fakta persidangan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1610 UBW p
Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat GeNose Pada Masa Pandemi Cov…
Pemalsuan surat disebabkan oleh perubahan yang tidak sah (tanpa izin yang sah) pada surat atau dokumen.. Ancaman terhadap pelaku perjalanan apabila ditemukan melakukan pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19 dengan tujuan berpergian di tengah wabah Covid-19, dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP. Tujuan Penelitian saat ini ialah menganalisis dan membahas bagaimana proses …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1606 MAK p
Aspek Yuridis Unsur Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosa…
Hukuman atau sanksi yang baik tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri bukan hanya tergantung pada asas-asas, sistematik perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pemerkosaan anak dituntut profesional yang disertai kema…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1604 JOH a
Putusan Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Satu) Menurut…
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan untuk pengobat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1602 HEH p
Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Korban Tind…
Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap anak berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, bahkan sampai dengan kejahatan seksual yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1601 HAB e
Kajian Yuridis Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Ganda Dalam Kasu…
Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) merupakan salah satu proses hukum yang berkaitan dengan administratif dalam memberikan kewenangan kepada para penyidik untuk dapat melakukan penyidikan. Dasar hukum yang mengatur mengenai Sprindik terdapat didalam Peraturan Kapolri Nomor No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Realita yang terjadi terdapat surat perintah penyidikan ganda …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1598 RIR k
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif
Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam pasal tersebut ancaman pidana maksimalnya adalah 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah). Akan tetapi dalam kasus Faradibah Jusuf dan rekan-rekannya, terdapat salah satu terdakwa atas nama SorayaPelu melakukan tind…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1597 TAL p
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme
Dalam pasal 281 ayat (1) dan (2) mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang berbunyi dalam ayat (1) berbunyi. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan ayat (2) berbunyi. Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1594 JAR p
Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Ambon Oleh Direktorat Reserse Nark…
t menekan angka penyalahgunaan narkotika khususnya di Kota Ambon tetapi dalam kenyataanya data statistik penyalahgunaan narkotika di Kota Ambon mengalami peningkatan mulai dari tahun 2018-2021 seperti yang tertera pada data rekapitulasi Tindak Pidana. Narkotika Tahun 2018-2021 yaitu: pada Tahun 2018 terdapat 140 kasus, Tahun 2019 tedapat 123 kasus, tahun 2020 terdapat 143 kasus sedang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1592 ANT p
Prinsip In Absensia Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Per…
Peradilan in absentia pada tindak pidana korupsi telah menjadi pro dan kontra sampai saat ini, ada anggapan bahwa peradilan in absentia merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dikarenakan terkait dengan hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang memiliki hak untuk membela dirinya dalam persidangan , disisi lain peradilan in absentia dapat dilaksanakan sejauh terdakwa tid…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1585 TAH p
Pengenaan Sanksi Pidana Denda Bagi Orang Yang Menolak Untuk Divaksin
Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden N0 99 Tahun 2020 Tentang pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19) telah mengatur mengenai sanksi bagi orang yang menolak vaksin akan dikenakan Sanksi Pidana Denda. Namun Hasil kajian Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI dari April hing…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1584 LAI p
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengguntingan Bendera Negara Republ…
Tindak pidana penghinaan bendera Merah Putih seringkali masih terus terjadi seperti yang dilakukan di beberapa wilayah yakni pembakaran bendera di Karawang Jawa Barat dan Malasya, bendera bergambar palu di Universitas Hassanudin dan bendera yang di sikat dengan sikat Water Closet (WC). Tentu bentuk penghinaan bendera Merah Putih ini melanggar ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1582 IWA p
Tindak Pidana Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Pengobatan
Ganja merupakan narkotika golongan I memuat Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai bahan pengobatan apapun. Hanya Narkotika Golongan II dan III yang dapat dijadikan sebagai bahan obat. Lebih lanjut dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur soal pengunaan Narkotika II dan III dalam jumlah terbatas dapat digunaka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1579 KAY t
Pertangungjawaban Pidana Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan RKA-S…
embimbing II. Kasus korupsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon semakin hangat diperbincangkan publik kota Ambon. DLHP Kota Ambon, dimana salah satu point yang menjadi fokus dakwaan penuntut umum adalah adanya ketidaksesuaian analisis standart belanja pada proyek pengadaan bahan bakar minyak bagi armada sampah milik pemerintah kota Ambon. Pada kasus ini didug…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1577 LOP p
Manfaat Pemindanaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika
Pemindanaan terhadap pelaku penanggaran narkotika sering dikenakan pidana berat, namun bagi para calon pelaku tidak ada efek jera, bahkan pelaku residivis atau pengulangan juga tidak pernah merasa jera. Oleh sebab itu perlu dicari alternative penyelesaian penyalahgunaan narkotika secara lebih efektif agar dapat menimbulkan efek jera baik kepada pelaku maupun calon pelaku. Penelitian in…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1573 LIL m
Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Porno Aksi Melalui Keadilan Restoratif
Masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa. Salah satu Kasus video viral yang menayangkan adegan dewasa beredar luas di media sosial pada Senin 15 November 2021 di Kota Ambon. Menurut kabar yang beredar, video tersebut sengaja disiarkan melalui saluran live streaming. Diduga adegan tersebut dilakukan di kamar sebuah hotel. Setel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1565 PUT u
Mekanisme Penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petu…
Pemasangan CCTV mempunyai tujuan guna melakukan pemantauan terhadap situasi maupun kondisi tempat tertentu, adannya CCTV dapat membantu pembuktian suatu tindak pidana pembunuhan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan membahas mekanisme penggunaan CCTV dan Kendala-kendala yang ditemui dalam penggunaan CCTV. Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1552 SAR m
Kualifikasi Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang yang Dilakukan Secara Ber…
Kebanyakan kejahatan saat ini yang ditemui adalah kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau adanya penyertaan (deelneming). Dalam tindak pidana penyertaan (deelneming) adalah sebuah istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan dan pembantuan seorang dalam melakukan tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana atau kejahatan pengrusakan terhadap barang milik orang lain ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1550 NGI k
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang T…
Penelitian in bertujuan untuk menganalisa dan membahas pengaturan dan perlindungan hak anak korban kekerasan dalam pengasuhan orang tua/wali serta menganalisa dampak kekerasan terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua/wali. Adapun penelitian in bersifat yuridis normatif, sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tekni…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1548 RET p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara