Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putus…

Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi nomor 451/Pid.B/2021/PN.Amb, dalam memutuskan perkara, kebebasan hakim akan dibatasi dengan dengan peraturan perundang-undangan (hukum acara pidana), layaknya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga dalam memutuskan perkara tindak pidana perkosaan haruslah dengan mempunyai dasar pe…

Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Togel Online Pada Polres Maluku Tengah

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Togel Online Pada Polres Maluku Tengah serta upaya penanggulangan perjudian togel online pada Polres Maluku Tengah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian Polres Maluku Tengah. Populasi, sampel dan responden Penyidik POlres Kabupaten Maluku Tengah dan 5 anggota masya…

Analisa Yuridis Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan N…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1702 IZA a

Penggunaan Kekerasan Oleh Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus…

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana. Proses penyidikan telah diatur secara jelas dalam KUHAP. Akan tetapi guna mendapatkan informasi dari tersangka penyidik melakukan proses penyidikan bertentangan dengan Pasal 52 KUHAP dimana terdapat tindakan kekrasan yang dilakukan penyidik seperti memukul menggunaka…

Pertanggungjawaban Pidana Influencer Sebagai Afiliator Dalam Kasus Binary Opt…

Kemajuan teknologi telah berkembang pesat dan perbuatan pidana pun bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, dari kejahatan berbasis, perjudian online, penipuan, investasi bodong. Ramai diperbincangkan belakangan ini yakni judi berkedok investasi, atau lebih dikenal dengan binary option, hal ini dikarenakan banyaknya iklan yang di publish oleh influencer mengenai keuntungan besar …

Tinjauan Yuridis Penetapan Tersangka Ujaran Kebencian Oleh Penyidik/Penyelidi…

Kemajuan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat tetapi tidak sedikit menimbulkan dampak negative. Kemudahan kebebasan berpendapat dengan mengandalkan teknologi membawa perkembangan baru dalam jenis-jensi kejahatan yaitu munculnya ujaran kebencian atau hate speech yang dilakukan di media social baik berupa ketikan maup…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Stud…

Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya. Masalah yang dianalisis dan dibahas da…

Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika

Kejahatan tindak pidana narkotika yang saat ini perkembangannya sangat pesat ditambah dengan perkembangan dunia teknologi pada masa sekarang ini memberikan ancaman yang serius terhadap masing-masing Negara pada umumnya dan Negara Indonesia pada khususnya. Walaupun begitu efek jera terhadap sanksi atas hukuman ini dianggap belum memiliki efek jera.Salah satu kasus narkotika ialah dikota …

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Ambon

Perjudian online telah menjadi fenomena yang semakin meluas di era digital ini, termasuk di Kota Ambon. Tindakan ini menimbulkan banyak permasalahan hukum dan sosial yang memerlukan penanganan serius. Bahwasanya perjudian itu telah dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia sehingga siapapun yang melakukan perbuatan tersebut akan dihukum sesuai dengan ketentuan Undang–Undang yang b…

Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pasca Putusan Pengadilan …

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparatur negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu sebagai penegak hukum maka polisi dituntut profesional, proforsional dalam menjalankan tugasnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang tidak menutup bany…

Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana

Polisi sebagai lembaga pertama yang dihadapkan dengan korban kekerasan seksual mempunyai peran yang signifikan dalam pemenuhan hak warga negara terhadap kepastian dan kesetaraan hukum. Namun dalam realitas penegakan hukumnya pengabaian hak penyintas dalam beracara menjadi permasalahan yang menambah trauma korban kekerasan seksual. Proses pemeriksaan yang menyebabkan reviktimisasi ini me…

Kajian Yuridis Pembunuhan Tidak Disengaja Di Tinjau Dari Hukum Pidana Menurut…

Penelitian ini membahas mengenai kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan No 1/Pid.B/2022/Pn Amb. Dimana meninggalnya Schwarcof Etus Kainama dengan pelaku ialah Heron Dominggus Pattiwael yang di vonis penjara 4(empat) tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon karena terbukti melanggar pasal 351 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Dalam kasus ini, terdapat unsur …

Kajian Yuridis Kesaksian Palsu dalam Pembuktian Tindak Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1688 LAT k

Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah Kan…

Pemerkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral dan tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Para pelaku dari tindak pidana pemerkosaan seringkali adalah orang- orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah…

Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1685 AKH p

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Untuk itu perlu adanya sebuah perlindungan anak yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan. Adapun…

Perampasan Harta Kekayaan Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dengan 2 (dua) cara melalui jalur pidana dan jalur perdata dalam jalur pidana dapat ditempu melalui proses peradilan baik penyidikan, penuntutan hinggah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sangsi pidana merupakan cara yang tepat menghadapi suatu perbuat…

Perlindungan Hukum Bagi Laki-Laki Dewasa Sebagai Korban Tindak Pidana Peleceh…

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh lakilaki dewasa ketika menjadi korban, kasus tersebut terabaikan. Karena, aturan yang belaku saat ini lebih berorientasi kepada penghukuman terhadap pelaku dibandingkan memberikan perlindungan terhadap korban. KUHP tidak menjelaskan mengenai pelecehan seksual tetapi menjelaskan mengenai pecabulan yang di…

Kedudukan Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Agains…

Negara-negara yang telah meratifikasi Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, Indonesia wajib untuk menerapkan seluruh hak asasi perempuan berdasarkan konvensi ini. Tapi dalam kenyataanya di Indonesia masih banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan baik itu dalam kekerasan maupun dalam hal pemenuhan …

Pemenuhan HAM Pada Masyarakat Pada Saat Pandemic Covid-19 Ditinjau Dengan Huk…

ing bagi kepentingan dalam seluruh manusia apa lagi bagi orang- orang yang rentan terkena dampak covid-19. Badan organisasi kesehatan, penanganan pendidikan, perkerjaan, dunia telah menjabarkan bagaimana tata cara pencegahan bagi masyarakat, baik kelompok, individu, ataupun kelompok masyarakat berkebutuhan khusus lainnya.Tantangan bagi pengaturan tentang kewajiban Negara dalam pemenuha…