Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.468 KOH p

Pembentukan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Menurut Si…

Pembentukan kementerian investasi menjadi polemik karena sebagian masyarakat Indonesia menganggap pemerintah Indonesia di bawah pimpinan presiden Joko Widodo tidak konsisten dalam penanganan pandemi covid-19 hal ini disebabkan karena pemerintah yang sibuk membentuk kementerian baru dan reshuffle pada masa pandemi covid-19, pemerintah sibuk mengurus investasi di Indonesia dan dianggap …

Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pemeriksaan Maladministrasi Tes W…

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang dan tugas dalam mengawasi dan memeriksa atas dugaan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya laporan maladministrasi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh 51 pegawai KPK kepada ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh ombudsma…

Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Jalan Rusak Di Kecamatan T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.466 SAW i

Urgensi Penetapan Air Defense Identification Zone (ADIZ) Pada Ruang Udara Seb…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.312 YAR u

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Masa Pandemi Covid-19

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pemenuhan hak Pendidikan anak di masa pandemic covid-19. Metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan,pendekatan konseptual,Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Teknik pengumpulan data melalui studi kepusta…

Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Menurut Perat…

Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Terbitnya Sertifikat dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah agar pemegang hak dapat menjadikan sertifikat sebagai tanda bukti kepada pemegang hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian …

Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak

Pasal 58 KUHPerdata menyebutkan bahwa janji kawin (nikah) baru akan menimbulkan hak menuntut, apabila janji kawin (nikah) telah diberitahukan kepada Pegawai Catatan Sipil serta di ikuti dengan pengumuman kawin, sementara Pasal 29 ayat (1)) menyebutkan bahwa janji kawin baru mempunyai akibat hukum, bila janji kawin tersebut dibuat secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawina…

Pemeliharan Timbal Balik Anak Terhadap Orang Tua Menurut Undang-Undang Perkaw…

Hubungan Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak diantaranya kedudukan suami istri, harta bersama dalam perkawinan, dan pemeliharaan timbale balik antara anak dan orang tua. Selama ini anak dipelihara kalau dikasari, dipukul, atau diterlantarkan anak dapat menuntut secara hukum agar orang tua dapat diberikan sanksi berupa pencabutan hak sebagai orang tua dan diberikan pada w…

Kajian Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Fitur P…

Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yakni, suatu tindakan hukum yang dilaksanakan mempergunakan komputer, Jaringan komputer, maupun media elektronik lain. Suatu jenis fitur pelayanan paling baru dari Shopee yakni fitur Paylater. Shopee Paylater yaitu metode pembayaran yang berarti pengguna atau konsumen akan mendapatkan peminjaman secara in…

Mekanisme Penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petu…

Pemasangan CCTV mempunyai tujuan guna melakukan pemantauan terhadap situasi maupun kondisi tempat tertentu, adannya CCTV dapat membantu pembuktian suatu tindak pidana pembunuhan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan membahas mekanisme penggunaan CCTV dan Kendala-kendala yang ditemui dalam penggunaan CCTV. Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. …

Pengaturan Terhadap Organisasi Pemberontak OPM Perspektif Hukum Internasional

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebuah organisasi pemberontak di Papua yang dibentuk dengan misi ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu perjuangannya adalah berupaya mendapatkan pengakuan internasional dengan cara mendirikan Kantor OPM di Inggris. Sehingga permasalahan yang ingin dikaji adalah bagaimana pengaturan terhadap organisasi …

Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Masyarakat Adat Di Kabupaten Buru Selatan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1551 PAS p

Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Atas Tanah Adat Antara Desa Bebar Timur dan …

Skripsi ini membahas tentang Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Atas Tanah Adat antara Desa Bebar Timur dan Desa Kumur Kabupaten Maluku Barat Daya. Upayah melindungi hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah pasca reformasi dilakukan dengan berlandaskan pada pengakuan konstitusional Negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang termuat dalam Pasal 18B Ayat (2) Undan…

Kajian Yuridis Pelaksanaan Sanksi Bagi Pelanggaran Pernikahan Yang Tidak Terc…

Perkawinan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan hukum yang ada dalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yaitu perkawinan sah harus dilakukan menurut hukum agama dan kemudian dicatatkan pada instansi yang berhak mencatat bagi yang beragam islam adalah KUA dan untuk yang beraga selain islam pada lembaga KCS apabila perkawina…

Kualifikasi Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang yang Dilakukan Secara Ber…

Kebanyakan kejahatan saat ini yang ditemui adalah kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau adanya penyertaan (deelneming). Dalam tindak pidana penyertaan (deelneming) adalah sebuah istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan dan pembantuan seorang dalam melakukan tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana atau kejahatan pengrusakan terhadap barang milik orang lain ya…

Persona Non Grata Dalam Praktek Negara Rusia Dan Ukraina Beserta Implikasi Hu…

Dalam melakukan hubungan diplomatik tentu saja ada pejabat diplomatik yang menjalankan fungsinya masing-masing untuk mewakili negaranya sesuai dengan pasal 3 ayat (1) konvensi wina 1961. Hubungan diplomatik yang dijalin suatu negara tentu saja telah mendapatkan persetujuan dari negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik. Pasal 9 Konvensi Wina 1961 mengatur tentang persona non grata …

Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan

Latar Belakang penulisan skripsi ini adalahLembaga Pemasyarakatan atau lebih dikenal sebagai Lapas merupakan tempat untuk membina narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun ironisnya Lembaga Pemasyarakatan dijadikan sebagai tempat peredaran narkoba…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang T…

Penelitian in bertujuan untuk menganalisa dan membahas pengaturan dan perlindungan hak anak korban kekerasan dalam pengasuhan orang tua/wali serta menganalisa dampak kekerasan terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua/wali. Adapun penelitian in bersifat yuridis normatif, sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tekni…

Pengujian Nuklir (Rudal Balistik) Oleh Korea Utara Menurut Persfektif Hukum I…

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 secara jelas dan tegas telah menyatakan arti perdamaian dan kedamaian, hal ini tertuang dalam Pasal 1 piagam tersebut. Sejalan dengan itu salah satu bentuk ganggungan terhadap perdamaian dan kedamian sebagaiman dimaksudkan tersebut ialah pengujian nuklir. Seperti diketahui pengujian nuklir bukan lagi sesuatu yang baru, oleh karenannya negara-nega…