Fornication Sebagai Faktor Kriminogen Dalam Masyarakat Suatu Studi Tentang So…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.06 SIA f

Tinjauan Penerapan Pasal 284 KUHP Tentang Perzinahan Sebagai Delik Aduan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.05 DEL t

Perspektif Azas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana (Suatu Studi Kasus)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.04 LAR p

Persepsi Kalangan Hukum Terhadap Aktivitas Prostitusi Di Lokasi Ramah Indah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.03 RAH p

Suatu Tinjauan Terhadap Pasal 11 UU No. 4 Tahun 1990 (Serah Simpan Karya Ceta…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.02 SEL s

Dampak Konflik Bersenjata Terhadap Ketahanan Pangan Dan Tanggung Jawab Food a…

Konflik bersenjata telah menimbulkan kekejaman dan dampak yang menyebabkan terancamnya ketahanan pangan. Upaya pencegahan dampak konflik bersenjata yang terjadi dapat ditempuh dengan melibatkan badan organisasi internasional yang membantu dalam upaya pencegahan terancamnya ketahanan pangan. Salah satunya ialah Food and Agriculture Organization (FAO) yang menangani masalah pertanian dan p…

Tanggung Jawab Korporasi Rumah Sakit Dalam Kasus Malpraktek Medik Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.01 SAL t

Yurisdiksi Negara Pantai Terhadap Kapal Asing Yang Memuat Limbah Bahan Berbah…

Yurisdiksi negara pantai ialah suatu kewenangan negara untuk menjalankan peraturan perundang-undangan di wilayah teritorialnya untuk mengatur orang, harta benda, dan peristiwa yang terjadi pada wilayah darat, perairan laut, dan ruang udara di atasnya. Pentingnya mematuhi ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 dan peraturan perundang-undangan Indonesia tentang kapal asing pengan…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekera…

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat Non disabilitas. Keberadaan penyandang disabilitas haruslah mendapatkan tempat dan perlindungan secara khusus, dalam lingkungan terdekat seperti orangtua, keluarga, dan masyarakat sekitar agar penyandang disabilitas tetap merasa memiliki dan kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Pad…

Badan Bank Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Negara Indonesia memiliki luas tanah yang cukup luas namun masih terdapat banyak tanah terlantar yang tidak jelas pemanfaatannya. Tanah-tanah terlantar ini tersebut cenderung dimanfaatkan hanya sebagai objek spekulasi. Oleh karena itu melalui penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan badan bank tanah dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum berdasarkan peraturan pemerintah …

Modus Operandi Penipuan Berkedok Investasi Di Media Sosial

Penipuan berkedok Investasi menggunakan modus operandi berupa iming-iming menerima keuntungan yang banyak dalam waktu yang singkat. Melaui media sosial, pelaku melakukan broadcast berisikan rencana investasi dan hasil yang akan didapatkan nanti pada komunitas online (forum) dimana korban tergabung didalamnya. Setelah korban mempercaya broadcast tersebut dan mulai menghubungi pelaku, kem…

Pengaturan Hukum Laut Internasional Terhadap Tabrakan Kapal Yang Disengajakan

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki panjang pantai dan laut yang sangat luas di dunia dan kaya dengan sumber daya kelautan yang harus dilindungi, namun letaknya yang strategis dan ramai dilayari oleh kapal- kapal asing menjadikan Indonesia juga menjadi jalur pelayaran internasional yang rawan terjadi kecelakaan kapal. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kapal…

Pertanggungjawaban Terhadap Pelanggaran Penggunaan Bom Cluster Menurut Hukum …

Bom cluster mempunyai efek yang cukup berbahaya terhadap masyarakat sipil dan bisa memakan korban jiwa dikarena bom ini pada saat diluncurkan ke area yang menjadi target sasaran biasanya tidak akan meledak secara bersamaan bahkan ledakannya bisa terjadi dikemudian hari atau bahkan pada saat masa perang itu berakhir. Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya hadir untuk berusaha melind…

Implimentasi Aksi PBB Dalam Mencegah Dan Menghapus Perdagangan Senjata Ilegal

Perdagangan Internasional adalah sebuah hal yang nyata dan menjadi kebutuhan tiap Negara, namun juga terjadi Perdagangan Senjata Ilegal yang mengancam keaman negara maka dari itu PBB membuat Upaya Untuk Mengurangi Perdagangan Senjata Ilegal Dengan adanya UNTOC tahun 2000 dan Bagaimana Implementasi Aksi PBB dalam Mencegah dan Menghapus Perdagangan Senjata Ilegal. Jenis Penelitan yang dig…

Problematika Legalissi Ganja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20…

Legalisasi ganja merupakan diskursus yang terus berkembang dalam beberapa decade terakhir. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ganja mulai dilihat sebagai komoditas yang memiliki potensi lain diluar dari statusnya sebagai obat-obatan terlarang. Namun, di Indonesia sendiri penggunaan ganja masih dilarang meskipun untuk kebutuhan pengobatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat…

Penerapan Pasal 49 Ayat 1 KUHP Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusa…

Pelaku penganiayaan seharusnya dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 351 Ayat 1 KUHP. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, penganiayaan tersebut dilakukan pembelaan terpaksa karena merasa keselamatan diri terancam. Maka memunculkan masalah bagaimanakah penerapan noodweer pada Pasal 49 Ayat 1 KUHP sebagai alasan pengha…

Spionase Pejabat Diplomatik Rusia Terhadap Negara Denmark Dalam Hukum Diplomatik

Spionase ialah kegiatan intelijen pada suatu negara atau perusahaan yang mencari informasi yang bersifat rahasia. Kegiatan spionase berfokus pada pengumpulan informasi non-publik melalui cara-cara rahasia. Spionase yang dilakukan pejabat diplomatik Rusia kepada negara Denmark hingga terjadinya pengusiran terhadap pejabat diplomatik Rusia terkait tindakan mata-mata yang tidak dapat dit…

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Anak-Anak Dan Pertanggungjawabannya Me…

Ditetapkanya Konvensi Hak Anak (KHA), dan Konvensi ILO No. 182 untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak salah satunya adalah eksploitasi terhadap anak. Tetapi dalam kenyataanya masih banyak kejahatan eksploitasi terhadap anak yang terjadi di Filipina padahal Fiipina merupakan peserta dari Konvensi tersebut. Hal ini yang memotivasi penulis untuk mengkaji pelanggar…

Pengaturan tentang Penerbangan Komersial dan Tanggung Jawab Negara

Pada kegiatan pengangkutan resiko terjadinya kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari sehingga unifikasi pengaturan mengenai hal tersebut merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan. Pemerintah tidak hanya bertugas menerbitkan berbagai aturan tetapi juga melaksanakan sertifikasi dan pengawasan guna menjamin terselenggaranya transportasi udara yang memenuhi standar kesel…

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan dengan Pemuf…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan permufakatan jahat dan untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Amb. Penelitian ini dilaksanakan di BNN Kota Ambon dengan menggunankan data primer dan sekunder. Pengumpulan Data primer …