Pelaksanaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Dan Fatwa Dewan …

Ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (intersat/fa’idah) dimana pasal 2 menyatakan Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, serta dalam pasal 1 Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakatakan Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba dan pasal 6 m…

Kajian Yuridis Perjanjian Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/…

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Akan tetapi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama dalam masa ikatan perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan ini tentu berpengaruh terhadap harta be…

Kajian Yuridis Atas Tanggal Kadaluarsa Pada Produk Roti/Kue Dalam Kemasan Yan…

Pada era perdagangan bebas belakangan ini, Balai POM dihadapkan pada tantangan beredarnya produk Roti/Kue dalam Kemasan berlabel yang beredar di masyarakat. Pencantuman label pada kamasan pada semua makanan Roti/Kue dalam Kemasan, tidak menggunakan ketentuan yang mengatur tentang Label pada Produk Makanan. Balai POM dalam tugasnya, mewakili Pemeritah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Label P…

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Desain Industri Bak Mandi Plastik

Desain Industri merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang telah dilindungi Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun pengertian unsure kebaruan dalam suatu Desain Industri belum jelas diatur dalam Undang-undang. Sehingga merugikan pendaftar pertama seperti kasus Tan Suryanto Jaya Vs Djaka Agustina di Pengadilan Niaga Medan. Sehingga permasalahan yang di kaji dalam penelitian i…

Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.588 WEM p

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Sebagai Dampak Dari Merger Perseroan Terb…

Merger atau penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Ala…

Tanggung Jawab PT. Lion Ekspress Akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya …

PT Lion Ekspress sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan barang, telah menerima titipan suatu barang dari orang atau perusahaan yaitu pihak pengirim, pengiriman barang pada era sekarang ini makin sering dilakukan. Banyak perusahaan saat ini yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Alasan banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman ini tidak terlepa…

Tingkat Pemahaman Masyarakat Mengenai Makanan Dan Minuman Kemasan Yang Mendek…

Keamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk, menjadi perhatian tersendiri bagi para konsumen pada khususnya dan produsen pada umumnya. Dalam mengkonsumsi suatu produk makanan dan minuman kemasan konsumen seharusnya dapat mengetahui keamanan dari produk makanan dan minuman tersebut seperti bahan apa yang terkandung dalam produk makanan dan minuman, kandungan gizi dalam produk makanan …

Tinjauan Yuridis Terhadap Keberatan Ruben Onsu Atas Pemakaian Merek Bensu Ole…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keberatan Ruben Onsu atas Merek terdaftar milik Jessy Handalim. Bensu yang digunakan oleh Jessy Handalim yang diklaimnya sebagai singkatan dari namanya dan sudah melekat dengan citra dirinya sebagai seorang artis terkenal. Dasar hukum yang dirujuk oleh Ruben Onsua adalah berkaitan dengan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 te…

Kajian Yuridis Tentang Koperasi Yang Didirikan Dengan Akta Di Bawah Tangan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, dimana Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil ini memberi makna yang lebih mendalam bahwa proses menetapkan anggaran dasar koperasi dan lembaran akta pendiriannya harus dibuat oleh Not…

Pemberantasan Dan Pencegahan Kejahatan Terorisme Dalam Prespektif Hukum Inter…

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan dan perdamaian dunia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan mengkaji ketentuanketentuan hukum internasional, konvensi, pri…

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Desa Paperu Kecamatan Saparua

hak ulayat merupakan hak yang melekat sebagai kompetensi khas masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan untuk mengurus dan mengatur tanah dan isinya, dengan daya laku ke dalam dan keluar masyarakat hukum adat itu. Sifat yang khas tersebut, seperti tidak dapat dipindahtangankan atau bersifat kembang kempis, menjadikan hak ulayat sebagai hak yang istimewa. Dalam penulisan ini, penulis…

Analisis Yuridis Penyelesaian Pelangaran Terhadap Perkawinan Adat Dalam Masya…

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) latar belakang terjadinya perkawinan berbeda strata Marna (derajat atas) dan strata stam (derajat bawah) di Dusun Yawuru, Kecamatan Pulau-pu…

Efektifitas Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pembajakan Hak Cipta Karya Sinematog…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembajakan yang terjadi dalam bebagai bentuk, salah satunya adalah pembajakan konten unggahan (upload) yang dapat berupa penyebaran kembali film setelah sebelumnya diunduh (download) tanpa izin dari pencipta, bahkan terhadap film yang original dan tidak disertakan identitas pengunggah film, padahal Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta t…

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perjanjian Penetapan …

Kemajuan ekonomi perdagangan merupakan salah satu factor utama dari globalisasi yang semakin mendorong bangsa Indonesia ketergantungan dalam aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Dalam proses pemenuhan konsumsinya manusia akan saling ketergantungan satu sama lain. Dalam praktik persaingan usaha banyak pelaku usaha yang menerapkan cara – cara tidak sehat. Salah satunya yaitu larangan perj…

Aspek Keadilan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Antara Warga Binaan Pemasyarakatan…

melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana …

Tinjauaun Yuridis Terhadap Pewaris Dan Ahli Waris Yang Meninggal Secara Bersa…

Dasar hukum pewarisan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang proses pembagian harta warisan 830, 832, 833. Selanjutnya undang-undang nomor 1 tentang perkawinan. Kemudian undang-undang KUH Perdata pasal 852 dan pasal 1022 mengenai pembagian kelompok ahli waris. Proses meninggalnya pewaris tanpa keturunan serta adanya ahli waris pengganti terdapat dalam pasal 854, 855, …

Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Terhadap Bagasi Milik Penumpang Yang Mengal…

Perusahaan Penerbangan atau pengangkutan udara merupakan penyediaan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat mengingat kebutuhan manusia yang semakin hari semakin bertambah sehingga perusahaan penerbangan sangat dibutuhkan untuk menjadi sarana penunjang dalam memenuhi kebutuhan. Dan seperti yang kita ketahui dalam penyelenggaran usahanya, penerbangan memiliki banya resiko yang dapat mer…

Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawasan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Awal pembentukan otoritas jasa keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan bank indonesia.krisis pada tahun 1997-1998 yang melanda indonesia mengakibatkan banyaknnya bank yang mengalami kolaps, sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank lain, maka akhirnya pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor ja…

Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Foto Profile Orang Lain Di Media Sosia…

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi khususnya komputer sebagai perangkat penge…