Analisa Yuridis Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri …

Terjadinya suatu perceraian Terjadinya suatu perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut yaitu terhadap status suami-istri yang menjadi mantan suami dan mantan istiri, kedudukan anak, maupun hak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Untuk menentukan status kepemilikan harta bersama setelah perceraian sangatlah penting untuk memperol…

Kajian Yuridis Eksekusi Atas Penetapan Pengadilan Terhadap Ganti Kerugian Dal…

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Eksekusi atas Penetapan Pengadilan atas Konsinyasi terhadap Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Underpass untuk Kepentingan Umum, bahwa Bahwa Pasca putusan Konsiyasi dimaksud, maka sesuai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dinya…

Akibat Hukum Terhadap Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum kepada anak, dalam hal pengangkatan anak, maka diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pen…

Implementasi Perjanjian Ibadah Haji Oleh Biro Perjalanan Ibadah Haji Di Tinja…

Dalam penyelenggaraan Ibadah Haji para pihak akan melakukan pendaftaran haji sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perjanjian Perjalanan Ibadah Haji pada Biro Perjalanan Ibadah Haji (selanjutnya disingkat PMA Nomor 13 Tahun 2018) Pasal 7 huruf a menyatakan Jemaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri sebesar setoran awal Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yakni …

Strategi Serta Peran Hakim Dalam Mediasi Telekonferensi

Dalam persidangan perkara perdata terdapat upaya penyelesaian sengketa secara damai yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Upaya perdamaian di persidangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Untuk saat ini, pengaturan teknis dari Pasal 130 HIR/154 RBg diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perdamaian itu se…

Pelaksanaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Dan Fatwa Dewan …

Ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (intersat/fa’idah) dimana pasal 2 menyatakan Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, serta dalam pasal 1 Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakatakan Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba dan pasal 6 m…

Kajian Yuridis Perjanjian Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/…

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Akan tetapi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama dalam masa ikatan perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan ini tentu berpengaruh terhadap harta be…

Kajian Yuridis Atas Tanggal Kadaluarsa Pada Produk Roti/Kue Dalam Kemasan Yan…

Pada era perdagangan bebas belakangan ini, Balai POM dihadapkan pada tantangan beredarnya produk Roti/Kue dalam Kemasan berlabel yang beredar di masyarakat. Pencantuman label pada kamasan pada semua makanan Roti/Kue dalam Kemasan, tidak menggunakan ketentuan yang mengatur tentang Label pada Produk Makanan. Balai POM dalam tugasnya, mewakili Pemeritah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Label P…

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Desain Industri Bak Mandi Plastik

Desain Industri merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang telah dilindungi Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun pengertian unsure kebaruan dalam suatu Desain Industri belum jelas diatur dalam Undang-undang. Sehingga merugikan pendaftar pertama seperti kasus Tan Suryanto Jaya Vs Djaka Agustina di Pengadilan Niaga Medan. Sehingga permasalahan yang di kaji dalam penelitian i…

Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.588 WEM p

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Sebagai Dampak Dari Merger Perseroan Terb…

Merger atau penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Ala…

Tanggung Jawab PT. Lion Ekspress Akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya …

PT Lion Ekspress sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan barang, telah menerima titipan suatu barang dari orang atau perusahaan yaitu pihak pengirim, pengiriman barang pada era sekarang ini makin sering dilakukan. Banyak perusahaan saat ini yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Alasan banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman ini tidak terlepa…

Tingkat Pemahaman Masyarakat Mengenai Makanan Dan Minuman Kemasan Yang Mendek…

Keamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk, menjadi perhatian tersendiri bagi para konsumen pada khususnya dan produsen pada umumnya. Dalam mengkonsumsi suatu produk makanan dan minuman kemasan konsumen seharusnya dapat mengetahui keamanan dari produk makanan dan minuman tersebut seperti bahan apa yang terkandung dalam produk makanan dan minuman, kandungan gizi dalam produk makanan …

Tinjauan Yuridis Terhadap Keberatan Ruben Onsu Atas Pemakaian Merek Bensu Ole…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keberatan Ruben Onsu atas Merek terdaftar milik Jessy Handalim. Bensu yang digunakan oleh Jessy Handalim yang diklaimnya sebagai singkatan dari namanya dan sudah melekat dengan citra dirinya sebagai seorang artis terkenal. Dasar hukum yang dirujuk oleh Ruben Onsua adalah berkaitan dengan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 te…

Kajian Yuridis Tentang Koperasi Yang Didirikan Dengan Akta Di Bawah Tangan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, dimana Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil ini memberi makna yang lebih mendalam bahwa proses menetapkan anggaran dasar koperasi dan lembaran akta pendiriannya harus dibuat oleh Not…

Pemberantasan Dan Pencegahan Kejahatan Terorisme Dalam Prespektif Hukum Inter…

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan dan perdamaian dunia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan mengkaji ketentuanketentuan hukum internasional, konvensi, pri…

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Desa Paperu Kecamatan Saparua

hak ulayat merupakan hak yang melekat sebagai kompetensi khas masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan untuk mengurus dan mengatur tanah dan isinya, dengan daya laku ke dalam dan keluar masyarakat hukum adat itu. Sifat yang khas tersebut, seperti tidak dapat dipindahtangankan atau bersifat kembang kempis, menjadikan hak ulayat sebagai hak yang istimewa. Dalam penulisan ini, penulis…

Analisis Yuridis Penyelesaian Pelangaran Terhadap Perkawinan Adat Dalam Masya…

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) latar belakang terjadinya perkawinan berbeda strata Marna (derajat atas) dan strata stam (derajat bawah) di Dusun Yawuru, Kecamatan Pulau-pu…

Efektifitas Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pembajakan Hak Cipta Karya Sinematog…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembajakan yang terjadi dalam bebagai bentuk, salah satunya adalah pembajakan konten unggahan (upload) yang dapat berupa penyebaran kembali film setelah sebelumnya diunduh (download) tanpa izin dari pencipta, bahkan terhadap film yang original dan tidak disertakan identitas pengunggah film, padahal Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta t…

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perjanjian Penetapan …

Kemajuan ekonomi perdagangan merupakan salah satu factor utama dari globalisasi yang semakin mendorong bangsa Indonesia ketergantungan dalam aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Dalam proses pemenuhan konsumsinya manusia akan saling ketergantungan satu sama lain. Dalam praktik persaingan usaha banyak pelaku usaha yang menerapkan cara – cara tidak sehat. Salah satunya yaitu larangan perj…