Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan jenis kontrak yang rutin
dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi aneka kebutuhan dalam penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan. Dalam praktek kontrak pengadaan barang/Jasa kedudukan
pemerintah biasanya lebih kuat dan lebih dominan dari pihak swasta, hal mana kontrak
tersebut telah dibuat dalam bentuk kontrak standar, karena telah disiapkan terlebih dahulu
oleh salah satu pihak yang lainya dalam hal ini pihak swasta hanya dihadapkan pada
pilihan untuk menerima atau menolak kontrak tersebut. Hal ini tentunya tidak sesuai
dengan asas-asas dalam hukum perjanjian, yang mana para pihak memiliki kedudukan
yang sama dan diberikan kebebasan untuk menentukan isi perjanjian tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang
mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh bahan
hukum sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturanperaturan
hukum yang berkaitan dengan masalah apakah kontrak pengadaan barang dan
jasa pemerintah telah memenuhi norma yang dikenal dalam hukum perjanjian ?
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pengadaan barang/jasa dapat tercapai
dengan baik, maka semua pihak dalam pengadaan barang/jasa harus mengikuti norma
yang berlaku. Sebagaimana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang/jasa
terdiri dari norma tidak tertulis dan norma tertulis. Norma tidak tertulis pada umumnya
adalah norma yang bersifat ideal, sedangkan norma tertulis pada umumnya adalah norma
yang bersifat operasional. Norma ideal pengadaan barang/jasa antara lain tersirat dalam
pengertian tentang hakikat, filosofi, etika, profesionalisme dalam bidang pengadaan
barang/jasa. Adapun norma pengadan barang/jasa bersifat operasional pada umumnya
telah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa
undang-undang, peraturan, pedoman, petunjuk dan bentuk produk hukum lainnya.