Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pemerintah Kota Ambon, melalui Sekretaris Kota (Sekkot), telah menerbitkan
surat pemberitahuan Nomor 660-11/5642/Sekkot pada tanggal 14 Agustus 2018
kepada Resto Planet. Isi surat pemberitahuan, pendiri atau pelaku usaha supermarket
dan restoran planet 2000 wainitu diberikan tenggang waktu sampai 17 Agustus 2018
untuk melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan saluran
drainase untuk pembuangan limbah, Pencemaran lingkungan yang dilakukan Resto
Planet tentu sangatlah merugikan masyarakat wainitu sehingga menimbulkan
kerugian baik dari segi materil maupun immaterial dan dapat dikatakan bahwa
tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatan
tersebut bersifat merugikan dan melanggar undang-undang serta melanggar
kepentingan umum.
Penulisan ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif atau
penelitian hukum kepustakaan, yang bersifat deskriptif analisis dengan
mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil dari penelitian ini adalah Akibat dari pada kesalahan yang timbul akibat
pencemaran lingkungan oleh Pelaku Usaha Resto Planet maka pelaku harus
bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakan pencemaran lingkungan hidup yang
menimbulkan kerugian bagi warga Wainitu. Tanggungjawab Resto Planet terhadap
pencemaran lingkungan hidup yaitu tanggungjawab keperdataan berupa ganti rugi.
Kemudian dikualifikasikan dalam Pasal 87 UUPPLH, mengatur mengenai upaya
penyelesaian sengketa baik di dalam atau pun di luar pengadilan, sehingga
masyarakat Wainitu menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non
litigasi.