Penerapan Hukum Islam Dalam Pengelolaan Rahn (Gadai Emas) Pada PT. Pegadaian

Seiring berkembangnya gadai di Indonesia yang semakin menunjukan kemajuannya, terutama dalam pegadaian syariah untuk meningkatkan usaha micro kecil dan menjauhkan dari praktik gadai yang merugikan masyarakat itu sendiri, dengan adanya gadai syariah yang berlandaskan syariat Islam. Maka permasalahan yang dihadapainya pun semakin bertambah, banyak pegadaian yang mengalami masalah dalam menerapkan…

Analisis Yuridis Proses Pewarisan Terhadap Harta Perkawinan Dalam Masyarakat …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.612 LIL a

Pendaftaran Desain Industri Oleh Pendesain Baju Kaos Khas Maluku Di Kota Ambon

Dikota Ambon, terdapat banyak pendesain baju kaos khas Maluku yang tidak mendaftarkan karya intelektual mereka khususnya dibidang desain industri untuk mendapatkan perlindungan hukum dari DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) karena minimnya pengetahuan bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang kekayaan intelektual. Maka sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman pelaku usaha tentan…

Pelaksanaan Amar Putusan Hakim Tentang Pembebanan Biaya Perkara Dalam Perkara…

Secara yuridis Pembebanan biaya perkara telah diatur di dalam Pasal 181 HIR/Pasal 192 RBg ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara laki isteri, keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga seme…

Perwakilan Ijab Qabul Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa yang berhak mengucapkan qabul nikah ialah mempelai pria secara pribadi…

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Tenaga Kerjayang Mengalami Kecelakaan Kerja

Hak-hak yang dimiliki pekerja yang telah dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwasanya setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan yang terdiri dari keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat dan nilai-nilai agama.didalam surat perjanjian kerja wa…

Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dan Anak Setelah Suami Melakukan Pernikah…

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban tersebut merupakan sebuah timbal balik atas ikatan yang suci terhadap kedua insan yang telah terikat dan disahkan baik oleh negara maupun agama. Di luar dari pada itu, faktanya di Indonesia terjadi banyak sekali perkawinan yang dikenal dengan nikah siri yang ol…

Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kasus Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidu…

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Gunung Botak sudah mengkhawatirkan dan membuat ketakutan terhadap penduduk sekitar serta sudah menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup dan ini dikategorikan perbuatan melawan hukum. Dalam pandangan UUPPLH perbuatan melawan hukum tersebut bertentangan dengan Pasal 87 UUPPLH, juga perbuatan itu bertentangan dengan pengaturan Pasal 1365 Kitab Und…

Penyelesaian Perjanjian Sewa Menyewa Sepeda Motor Di Kota Ambon Di Tinjau Dar…

Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya diera globalisasi ini sangat penting terutama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia untuk memenuhi kebetuhan hidupnya harus saling mengadakan interaksi sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum. Sebagaimana tel…

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Motor Bekas

Perjanjian jual beli yang dilakukan pada dealer motor memiliki suatu klausula baku yang sama bagi setiap konsumennya. Klausula tersebut menempatkan pihak konsumen berada di posisi yang sulit, apalagi konsumen tersebut tidak mengerti hukum. Dalam klausula baku yang ditetapkan oleh dealer motor baru, konsumen tidak dapat memilih apa yang dicantumkan dalam klausula perjanjian tersebut. Adapun pen…

Analisa Yuridis Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri …

Terjadinya suatu perceraian Terjadinya suatu perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut yaitu terhadap status suami-istri yang menjadi mantan suami dan mantan istiri, kedudukan anak, maupun hak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Untuk menentukan status kepemilikan harta bersama setelah perceraian sangatlah penting untuk memperol…

Kajian Yuridis Eksekusi Atas Penetapan Pengadilan Terhadap Ganti Kerugian Dal…

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Eksekusi atas Penetapan Pengadilan atas Konsinyasi terhadap Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Underpass untuk Kepentingan Umum, bahwa Bahwa Pasca putusan Konsiyasi dimaksud, maka sesuai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dinya…

Akibat Hukum Terhadap Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum kepada anak, dalam hal pengangkatan anak, maka diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pen…

Implementasi Perjanjian Ibadah Haji Oleh Biro Perjalanan Ibadah Haji Di Tinja…

Dalam penyelenggaraan Ibadah Haji para pihak akan melakukan pendaftaran haji sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perjanjian Perjalanan Ibadah Haji pada Biro Perjalanan Ibadah Haji (selanjutnya disingkat PMA Nomor 13 Tahun 2018) Pasal 7 huruf a menyatakan Jemaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri sebesar setoran awal Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yakni …

Strategi Serta Peran Hakim Dalam Mediasi Telekonferensi

Dalam persidangan perkara perdata terdapat upaya penyelesaian sengketa secara damai yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Upaya perdamaian di persidangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Untuk saat ini, pengaturan teknis dari Pasal 130 HIR/154 RBg diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perdamaian itu se…

Pelaksanaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Dan Fatwa Dewan …

Ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (intersat/fa’idah) dimana pasal 2 menyatakan Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, serta dalam pasal 1 Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakatakan Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba dan pasal 6 m…

Kajian Yuridis Perjanjian Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/…

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Akan tetapi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama dalam masa ikatan perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan ini tentu berpengaruh terhadap harta be…

Kajian Yuridis Atas Tanggal Kadaluarsa Pada Produk Roti/Kue Dalam Kemasan Yan…

Pada era perdagangan bebas belakangan ini, Balai POM dihadapkan pada tantangan beredarnya produk Roti/Kue dalam Kemasan berlabel yang beredar di masyarakat. Pencantuman label pada kamasan pada semua makanan Roti/Kue dalam Kemasan, tidak menggunakan ketentuan yang mengatur tentang Label pada Produk Makanan. Balai POM dalam tugasnya, mewakili Pemeritah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Label P…

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Desain Industri Bak Mandi Plastik

Desain Industri merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang telah dilindungi Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun pengertian unsure kebaruan dalam suatu Desain Industri belum jelas diatur dalam Undang-undang. Sehingga merugikan pendaftar pertama seperti kasus Tan Suryanto Jaya Vs Djaka Agustina di Pengadilan Niaga Medan. Sehingga permasalahan yang di kaji dalam penelitian i…

Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.588 WEM p