Kekuatan Pembuktian Dalam Pemeriksaan Setempat Sebagai Pendukung Alat Bukti D…

Pemeriksaan Setempat adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada Hakim atau Majelis Hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan, yang mana pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh Hakim atau Majelis Hakim Perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Pemeriksaan Setempat ini sendiri di…

Kajian Yuridis Kesaksian Palsu dalam Pembuktian Tindak Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1688 LAT k

Keabsahan Proses Pembuktian Perkara Pidana dalam Persidangan yang Bersifat On…

Persidangan elektronik/online sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020, telah memberi andil positif pada proses pembuktian dalam persidangan perkara pidana di Indonesia. Penulisan dengan judul : “Keabsahan Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Bersifat Online”, memiliki rumusan masalah apakah proses pembuktian perkara pidana yang dilakukan secara on…

Pemalsuan Bukti C1 Pada Proses Pemilihan Legislatif (Studi Kasus Pada Direkto…

Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Prov. Maluku dari Partai Gerindra atas nama John Lewerissa dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Pemalsuan surat inipun terjadi antara Robby Gaspersz dan John Lewerissa dalam dokumen rekapan pemungutan suara C1. Secara yuridis tindak pidana pemalsuan yang terjadi merupakan bentuk kejahatan yang bertentangan dengan Pas…

Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Studi Putusan Pengadilan Ne…

Indonesia merupakan negara hukum, tetapi dalam penegakan hukumnya masih terdapat bagian yang rapuh, yang di mana dalam kasus pembunuhan ini seorang hakim yang tugasnya mengadili dan tidak memihak (impertial jugde) seharusnya mampu untuk memberikan keadilan yang sama dimata hukum melalui alat bukti dalam suatu perkara. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus memeliki dasar pertimb…

Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti Pasca Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016

Pembuktian harus sesuai dengan alat bukti pada pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun dalam perkembangannya alat bukti diperluas dengan memasukan alat bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk Menganalisis dan membahas kekuatan alat bukti CCTV dalam perkara pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi NO…

Pembuktian Unsur Materil Atas Perbuatan Berita Bohong Melalui Jejaring Sosial

Berita hoax sekarang ini sedang tersebar diberbagai media, baik itu media cetak maupun online. Mirisnya kebanyakan dari masyarkat kurang peduli denga adanya hal tersebut. Berita hoax adalah berita palsu yang diada-ada atau diputarbalikan dari realitas sesungguhnya. Berita hoax banyak tersebat di berbagai media. Mulai dari broadcast message, media cetak maupun media online. Bahkan beberapa media…

Unsur Kesalahan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Fisik (Dalam Undang-Undang…

Kesalahan adalah dasar pertanggung jawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa si pembuat dan hubungna batin antara si pembuat dengan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan yang lazim sebagai kemampuan untuk bertanggung jawab, sedangkan hubungan antara keadaan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Da…

Upaya Pembuktian Dalam Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadapa Anak

Pembuktian dalam hokum acara pidana merupakan bagian yang sangat penting dan memegang peranan yang strategis dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Membuktikan mengandung maksud dan tujuan untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa. Banyak perkara termasuk perkara anak di pengadilan semakin meningkat sehingga terkesan untuk penulis menyusun skripsi dengan judul ini. Jenis peneli…

Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki(suami), orang dekat yang masih mempunyai hubungan keluaraga atau bukan keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdiri dari beberapa jenis, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Penelantaran perempuan. Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk tindakan paksaan yang b…

Penggunaan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pembuktian Tindak P…

Setiap kasus tindak pidana tidak terlepas dari proses pembuktian yang dapat menjadi tolak ukur dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, beberapa kali dalam suatu sidang di pengadilan harus menggunakan teknologi telekonferensi (teleconference) untuk mendengarkan keterangan saksi atau keterangan ahli yang karena suatu alasan tertentu tid…

Kekuatan Pembuktian Pembacaan Keterangan Saksi Yang Tidak Di Sumpah Persidangan

Keterangan saksi adalah alat bukti yang sah sebagaimana telah di atur dalam pasal 184 KUHAP,Keterangan Saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang iadengarsendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alas an dari pengetahuannya itu(Pasal 1 ayat 27 KUHAP. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi yang diberikan di persid…

Kekuatan Pembuktian Kesaksian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

none

Keterangan Penyidik Pada Pembuktian Di Tingkat Pengadilan

Saksi verbalisan atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (“BAP”) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga, untuk menjawab bantahan terdakwa,…

Pembuktian Kekerasan Fisik Terhadap Suatu Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah…

Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembuktian kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Umumnya, kekerasan fisik sangatlah mudah dengan bukti Visum et repertum ditambah dengan bukti saksi, maka telah te…

Kekuatan Alat Bukti Rekam Medis Dalam Tahap Pembuktian Tindak Pidana Malprakt…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.997 TIT k

Kekuatan Pembuktian Melalui Kesaksian Yang Diberikan Melalui Video Conference…

Ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP, spintas memang ketentuan tersebut mensyaratkan kehadiran secara fisik di muka persidangan, akan tetapi kehadiran secara fisik di muka persidangan dalam hal ini harus diartikan kehadiran fisik keterangan kesaksiannya. Namun, kenyataannya tidak lagi seorang saksi harus diwajibkan hadir dalam persidangan namun hanya dengan video conference. Pada penelit…

Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistematik dan meluas, pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain dengan cara penerapan “Sistem Pembuktian Terbalik” yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.Artinya, terdakwa sudah dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan sebaliknya.Berdasarkan uraian…

Kajian Asas Unus Testis Nullus Testis Terhadap Pembuktian Kekerasan Seksual D…

Kekekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk tindakan paksaan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar dan / tidak disukai. Pemaksaan dengan tujuan komersial, dan / tujuan tertentu. Dalam kenyataannya kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga banyak menimpa kaum perempuan hal ini sebagai akibat kaum perempuan itu dianggga…

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Persamaan Pada Pokoknya Hak Atas Merek T…

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa. Dalam syarat/ pengakuan timbulnya hak atas merek bagi kepemilikan merek menurut sistem konstitusi adalah mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jendral HKI sebagaimana terdapat UU Merek Nomo…