Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan pidana
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembuktian kekerasan fisik
adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
Umumnya, kekerasan fisik sangatlah mudah dengan bukti Visum et repertum
ditambah dengan bukti saksi, maka telah terpenuhinya bukti permulaan yaitu dua
alat bukti yang dijadikan sebagai dasar penyidikan suatu tindak pidana. Dengan
demikian, masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana bentuk
pembuktian kekerasan fisik terhadap suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga?
Metode penelitian, yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif
dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan
adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum
dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan
menggunakan analisis kualitatif.
Hasil dan penelitian menunjukan bentuk kekerasan terhadap suatu tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk pembuktian menurut pasal
55 UU PKDRT Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi
korban saja suda cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila
disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Dalam hal ini pembuktian harus
dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat
pembuktian yang ditentukan oleh Undang-Undang (minimal dua alat bukti) dan
kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan
hakim akan kesalahan terdakwa. Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti
keterangan saksi korban sebagai pelapor dan bukti surat berupa Visum et
repertum.