Kajian Yuridis Gambar Sketsa Pengejaran Dan Penangkapan Kapal Dalam Penangana…

Salah satu masalah yang muncul dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan yakni munculnya pemikiran mengenai benar atau salah berdasarkan pada logika sederhana, seperti tindak pidana umumnya seperti pencurian, pembunuhan, tempat kejadian perkaranya berada diwilayah daratan, namun bagaimanakah olah tempat kejadian perkara di wilayah lauatan khususnya dalam tindak pidana perikanan. Permas…

Kajian Yuridis Kedudukan Tersangka Sebagai Saksi Dalam Tersangka Lain Dalam K…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1060 PAL k

Penanganan Perkara Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Ketertiban U…

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinnya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. S…

Upaya Non-Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai produk hukum yang digunakan dalam pemberantasan korupsi saat ini, kiranya perlu untuk dianalisa dari perspektif kebijakan formulasi tindak pidana . Hal ini menjadi sangat penting karena pendekatan kebijakan selalu menginngi kebijakan pemerintah untuk secara …

Kebijakan Formulasi Penanggulangan Kejahatan Cyberporn Di Indonesia

Di era modern yang berbasis teknologi ini. muncul kejahatan-kejahatan baru yang sangat meresahkan yaitu ciber crime, dan salah satunya adalah cyberporn. Kejahatan ini disebabkan karena minimnya kontrol terhadap peredaran cyberporn, baik oleh Pemerintah, aparat maupun menyedia jasa internet, kemudian mengakibatkan internet di Indonesia menjadi media non sensor yang online 24 jam dan dapat dikons…

Mekanisme Koordinasi Kelembagaan Dalam Rangka Penenggelaman Kapal Oleh Kement…

Berita tentang penenggelaman kapal negara asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia akhir-akhir ini semakin marak. Problemtika yang terjadi terkait dengan lembaga atau instansi yang berwenang melakukan penenggelaman kapal perikanan dalam koordinasi menjadi sorotan, sehingga mendapatkan atensi dari publik. Hal inilah yang memunculkan permasalahan : apakah terdapat koordinasi antar lemba…

Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Budaya Hukum

Korupsi dipandang sebagai kejahatan serius karena telah menghilangkan hak-hak ekonomi dan social masyarakat.Orang benar-benar benci korupsi, mereka bahkan mengutuk penjahat yang telah mencuri uang negara. Di sisilain, orang memiliki kebiasaan memberikan suap untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti menjadi pegawai negeri sipil, mempercepat pengolahan dokumen dan lain-lain.Sehingga pe…

Eksekusi Pidana Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Eksistensi dari penegakan hukum adalah sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Pelaksanaan isi putusan oleh jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah dituntutkan olehnya pada saat proses pemeriksaan perkara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan, sehingga hal i…

Kajian Yuridis Terhadap Tindak Persekusi Dalam Hukum Pidana

Kejahatan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari segi kehidupan manusia. Kejahatan berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi, sama halnya dengan persekusi yang makin berkembang pesat di era keterbukaan dan makin mencuat ketika dicampurkan dengan kepentingan yang berbau politik di Indonesia. Tindakan persekusi adalah tindakan memburu seseorang atau sekelompok or…

Kajian Yuridis Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Jaksa Penuntut Umum …

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa maka penanganannya dilakukan dengan luar biasa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan sarana penal untuk memberantas tindak pidana korupsi. Tujuannya untuk menjerat pelaku dan pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam menghitung kerugian keuangan terkadang jaksa penuntut umum mempergunaka…