Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak (Kajian Undang-Undang…

Dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak diversi bisa dilakukan apabila adanya kesepakatan dari pihak korban dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. maka memunculkan masalah Apakah penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversi sudah sesuai dengan Undang-Undang N…

Fungsi Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (…

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Anak saat ini sering sekali menjadi korban dari perbuatan tak manusiawi dan tak beradab ini. Dengan diundangkan UU No. 11 Tahun 2012 yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak, maka Pemerintah Kota Ambon telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pe…

Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Maluku (Studi Terhadap Pe…

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan ol…

Pertambangan Batu Cinnabar Tanpa Izin Di Kabupaten Seram Bagian Barat (Tinjau…

Pengaturan pertambangan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sehingga seluruh kegiatan pertambangan mengacuh dari Undang-Undang tersebut sebagai dasar hukumnya. Dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan kegitan pertambangan dilakukan dengan adanya izin, bila kegiatan pertambangan dilakukan tidak dengan izin maka tindakan tersebut merupakan ti…

Penegakan Hukum Terhadap Perkara Anak (Studi Kasus Di Polsek Salahutu)

Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) atau peraturan perundang-und…

Unsur Kerugian Negara Dana Alokasi Umum Pengadaan Grand Desain Master Plan E-…

Tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime. Selain itu, dampak tindak pidana korupsi selama ini juga telah menghambat kelangsungan pembangunan nasional kususnya bagi rak…

Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita oleh korban atau ahli warisnya. Dan setiap Anak berhak memperoleh restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana …

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan…

Skripsi ini membahas tentang apa dasar komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan upaya eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi dilandaskan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan s…

Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki(suami), orang dekat yang masih mempunyai hubungan keluaraga atau bukan keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdiri dari beberapa jenis, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Penelantaran perempuan. Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk tindakan paksaan yang b…

Teknik Under Cover Buying Dalam Kasus Narkotika Serta Kedudukannya Dalam Huku…

Salah satu teknik dalam penanganan tindak pidana narkotika adalah teknik undercover buying dalam Juklap, atau under cover buy dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan teknik pembelian terselubung namun kedudukan dari teknik ini apakah bertentangan atau tidak dengan hukum acara pidana. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui …

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Untu…

Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana yang berupa perbatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib bagi pelaku tindak pidana, secara konsep seharusnya Narapidana mendapatkan pembinaan yang efektif di Lembaga pemasyarakatan sehingga setelah bebas mereka tidak melakuk…

Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Wilayah Kepulauan Maluku

Pemilihan Umum adalah salah satu pergantian kekuasaan dengan cara damai, pergantian ini mulai dari lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati sampai pada legislatif yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat baik ditingkat nasional maupun daerah, namun dalam proses ini sering terjadi tindak pidana. Tindak pidana Pemilu yang terjadi Maluku den…

Kekuatan Alat Bukti Outopsi Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Dalam Tahap…

Proses pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu tindak pidana pada tahap penyidikan di tingkat penyidik kepolisian maupun dimuka persidangan pengadilan. Penerapan hukum materil dalam kasus-kasus kongkrit yang dihadapi dalam tahap penyidikan pembuktian yang dilakukan demi untuk membuat terang suatu kasus maupun pembuktian di pengadilan, mencerminkan atau mewujudkan …

Penanganan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Oleh Penyidik

Penyebaran berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh media-media komunikasi yang sudah memiliki nama, namun saat ini semua orang juga dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Informasi-informasi yang disebarkan oleh individual inilah yang lebih sering tidak memiliki pertanggung jawaban atas kebenaran informasi tersebut yang berisi mengenai Berita Bohong yang dapat menimbulk…

Studi Tentang Proses Penyelesaian Perkelahian Antara Negeri Mamala Dan Negeri…

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Polisi memiliki peran sentral untuk membantu menyelesaikan konflik dan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat termasuk di dalamnya penanganan konflik. Namun, polisi bukanlah aktor utama dalam menentukan kebijakan dalam penanganan konflik sosial dalam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan…

Transaksi Penjualan Organ Tubuh Manusia Secara Illegal Melalui Internet (Kaji…

Sesusai dengan yang tertera pada pancasila dalam sila yang ke-2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu: melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh bangsa tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dun…

Analisis Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Di Dalam Gam…

Negara Indonesia adalah negara yang cukup maju dalam perkembangannya di bidang teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam kemajuan jaringan internet, jual-beli online (khususnya dalam game online) semakin marak dari tahun-ke tahun. Hal tersebut juga seiring dengan maraknya praktik kejahatan berupa penipuan dalam jual-beli online itu sendiri. Dalam proses transaksinya yaitu…

Koordinasi Fungsional Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Penyeludupa…

Dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan pemerintah, setiap orang dalam pemerintahan harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan wewenang yang telah ditetapkan oleh peratuan perundangundangan. Penulisan ini berkaitan penyidikan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan, maka terdapat tiga lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum…

Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anggota Polri Dalam Menjalankan Perint…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1167 SIR k

Peranan Polisi Perairan Dalam Memberantas Tindak Pidana Penyelundupan Di Pera…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1166 MUA p