Ditapis dengan
Analisis Unsur Materil Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
Penghinaan dan pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, Penghinaan dan pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganal…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1160 KEL a
Kajian Yuridis Perbuatan Penggelapan Dalam Tindak Pidana Pajak
Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi disegala bidang yang salah satunya yaitu dalam bidang perpajakan. Tindak pidana penggelapan dalam bidang perpajakan tidak hanya berdampak buruk pada pendapatan negara tetapi juga berdampak buruk kepada kemakmuran rakyat. Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri adalah salah satu jenis kejahatan terhad…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1159 URU k
Studi Tentang Perilaku Pornografi Di Kalangan Mahasiswa
Di Indonesia sekarang ini Perilaku Pornografi maraknya terjadi pada anak-anak sekolah dan Perguruan tinggi, Pornografi pastilah merusak kehidupan setiap mahasiswa. Yang harusnya mahasiswa tugasnya adalah menimba ilmu tetapi kenyataannya sekarang terlibat dalam kasuskasus pornografi. “Hal ini menimbulkan permasalahan faktor-faktor apakah yang menyebabkan mahasiswa melakukan pornografi”. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1158 ATA s
Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2…
Penyidikan Tindak Pidana Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana pemilu yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah, penyidikan dilakukan setelah adanya temuan atau laporan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas dan diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainnya penyidikan oleh koordinator Polri yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, lamanya …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1157 LAT p
Analisis Kriminologis Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Ayah Kandung
Dewasa ini dalam dunia anak terjadi berbagai macam fenomena negatif yang merusak kehidupan mereka. Orang tua pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak tersebut. Namun realita, keadaan atau masalah yang terjadi saat ini ayah sebagai pelindung, pemelihara bagi keluarga atau bagi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1156 PRO a
Penegakan Hukum Pasal 124 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 …
Perlindungan hukum kepada masyarakat merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang lebih dikongkritkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 124 ayat (1) huruf e Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib menutup pintu selama Kendar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1155 SAH p
Modus Operandi Tindak Pidana Di Bidang Perbankan (Studi Kasus Pada Pengadilan…
Perkembangan tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi belum sepenuhnya diseimbangkan dengan kesiapan hukum dalam meninjaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Modus operandi kejahatan dalam bank yang terjadi ini pada kenyataannya terlalu bervariasi dan diperhadapkan dengan kenyataan ketidakjelasan dalam pengaturannya. Hal ini memunculkan permasalahan bagaimana modus operandi tinda…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1154 LOP m
Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Dalam Pelanggaran Prosedur Perjanjian …
Proses pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai bank terkait dengan perjanjian kredit di bidang perbankan menuntut untuk perlu adanya pranata hukum yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi kelalaian, kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh pegawai tersebut dengan menggunakan aturan hukum pidana. Hal ini memunculkan permasalahan bagaimana p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1153 OHO p
Studi Tentang Penerapan Pasal 303 Ayat (1) KUHP Terhadap Judi Togel Di Kota A…
Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia mengkategorikan perjudian sebagai tindak pidana meskipun cenderung bersifat kondisional. Aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas, tapi bisnis perjudian illegal di tanah air berkembang dengan sangat pesat. Seperti halnya perjudian togel yang cukup marak dikalangan masyarakat, Perjudian togel merupakan anc…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1152 LAU s
Urgensi Penjemputan Paksa Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana
Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP, oleh sebab itu dalam hal ketidakhadiran saksi di pengadilan akan berdampak terhambatnya pihak penegak hukum dalam menyelesaikan suatu proses hukum. Kenyataanya dalam kasus yayasan Al-Hilal Ambon saksi telah dipanggil berturut-turut namun tidak hadir. Penelitian ini m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1151 MAN u
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara