Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Sebagia Korban Kekerasan S…

Perkerja seks komersial adalah seseorang yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seks untuk tujuan ekonomi. Pelacuran atau prostitusi adalah penjual jasa seksual. Pelacuran profesi menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan, biasanya pelayanan ini dalam bentuk penyerahan tubuhnya. Sebelum adanya istilah pekerjaan seks komersial, istilah lain yang juga mengacu pada pelayanan…

Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Keuangan Terhadap Tindak Pidana yang Dilaku…

Berkembangnya masyarakat indonesia dengan dipermudah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sistem kredit untuk peminjaman di bank atau non bank. Dalam melakukan penagihan kredit bermasalah pihak lembaga keuangan (non bank) menggunakan jasa debt collector untuk melakukan penagihan kredit yang bermasalah tetapi debt collector sering melakukan tindak pidana kekerasan untuk menjalankan tugasny…

Perlindungan Hukum Bagi Demonstran Terhadap Tindakan Penganiayaan Oleh Anggot…

Anggota Polri selalu dituntut untuk melayani, mengayomi dan menegakan hukum secara baik dan profesional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun manakalah dalam kehidupan tersebut, Anggota Polri melakukan suatu tindakan penganiayaan kepada peserta aksi demonstrasi saat berunjuk rasa atau melakukan demonstrasi, sehingga memunculkan permasalahan: bagaimana penegakan hukum terhadap oknum Pol…

Studi Tentang Penyebaran Berita Bohong Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 19…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1261 KNA s

Kajian Non Penal Dalam Pencegahan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial

dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, kewarganegaraan, agama dan lainlain. Kejahatan ujaran kebencian (Hate Speech) ini dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, jejaring media sosial, penyampaian d…

Kajian Yuridis Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Masyarakat Yan…

Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yangdilarang dalam hukum pidana karenapenggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian, untuk itudalam KUHPidana telah dirumuskan dandiancamkan pidana terhadap berbagai cara danakibat dari perbuatan yang menggunakankekerasan. Larangan terhadap penggunaankekerasan secara bersama dapat ditemukanantaralain dalam…

Perampasan Harta Terpidana Korupsi Yang Meninggal Dunia

Perbuatan korupsi dapat menyebabkan Kerugian terhadap keuangan negara sehingga pemberantasan dan pencegahanpun harus dilakukan propesional dengan tahap penyitaan sampai pada tahap perampasan, untuk menanggulanginya maka secara khusus diaur dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang revisi pemberantasan ti…

Aspek Hukum Pidana Penyediaan Fasilitas Khusus Bagi Ibu Menyususi

Upaya penyediaan fasiltas khusus Ibu menyusui merupakan upaya perlindungan terhadap anak.Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan Negara, Pemerintah,Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua yang meliputi perlindungan di bidang Agama,Pendidikan,Kesehatan dan Sosial. Oleh karena itu penyediaan fasilitas khusus ibu menyusui merupakan kewajiban Negara maupun Pemerintah yang harus dipenuh…

Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti Pasca Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016

Pembuktian harus sesuai dengan alat bukti pada pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun dalam perkembangannya alat bukti diperluas dengan memasukan alat bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk Menganalisis dan membahas kekuatan alat bukti CCTV dalam perkara pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi NO…

Kajian Yuridis Perbuatan Makar Dalam Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pida…

Negara Indonesia sebagai Negara bekas jajahan Negara Belanda dalam konstruksi hukumnya masih mengadopsi beberapa substansi Hukum colonial berdasarkan asas conkordansi yang dapat ditemui pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, seperti salah satunya yakni Perbuatan pidana atas usaha pengkhianatan terhadap negara/kemanan negara/makar di atur dalam KUHPidana pada buku kedua mengenai kejahatan pada B…

Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus A…

Upaya perlindungan hukum terhadap anak lebih ditekankan pada hak-hak anak. Demikian juga halnya dengan anak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak pidana lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Demikian juga halnya dengan anak didik pemasyarakatan perlindungan hukumnya lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak didik pemasyarakatan. Hal ini memunculkan p…

Pengambilan Barang Milik Negara Sebagai Tindak Pidana

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan audit terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan terungkap bahwa ada sejumlah Barang Milik Negara yang belum dikembalikan ke negara. Pengambilan sejumlah barang milik negara tersebut dilakukan oleh Roy Suryo pada masa jabatannya sebagai mantan menteri pemuda dan olahraga (Menpora) sehingga meni…

Problema Hukum Penyimpanan Benda Sitaan Berupa Narkotika Oleh Penyidik Direkt…

Kepolisian mempunyai tempat khusus untuk menyimpan benda sitaan penyidikan yaitu Dittahti untuk mempermudah proses administrasi peradilan, namun demikian dalam sejumlah perkara tindak pidana narkotika saat ini, barang bukti yang disita dari terdakwa tidak disimpan di tempat penyimpanan Kepolisian yang seharusnya yaitu Dittahti melainkan disimpan sendiri oleh penyidik di tempat–tempat yan…

Kajian Yuridis Penentuan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam Kasus Prostitusi…

Prostitusi online merupakan kejahatan kesusilaan yang menggunakan media online dalam melakukan transaksi, baik itu lewat, facebook, twitter, instagram. Karena dalam melakukan transaksi mucikari menggunakan media online membuat polisi kesulitan dalam menentukan tempat kejadian perkara (TKP). Hal ini menimbulkan permasalahan Bagaimana menentukan tempat kejadian perkara (TKP) dalam kasus prostitus…

Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Tindak Pidana Incest (Studi Kasus Pada P…

Incest merupakan hubungan sedarah berupa tindakan seksualitas yang oleh undang-undang melanggar hukum karena menyebabkan sakit pada kejiwaan dan batin serta dapat membuat masa depan korban menjadi suram, incest diatur dalam KUHAP pasal 294 ayat (1) yang mengancam siapa saja seorang yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya diatur pula dalam UU No. 35 Tahun …

Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Hoaks Melalui Media Sosial Dalam Perspektif…

Kasus hoaks ataupun kasus terindikasi hoaks melalui media sosial terus meningkat tajam melalui hoaks di media sosial dan bagi pelaku dapat dikenakan sanksi, dimana sanksi bagi pelaku hoaks dalam UU ITE pada Pasal 28 ayat (1) dan (2). Hal ini memunculkan permasalahan, apakah penjatuhan sanksi terhadap pelaku hoaks melalui media sosial dapat menimbulkan efek jera?. Metode penelitian yang dig…

Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Laut (Studi Kasus Perk…

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kewenangan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang dimana proses penyidikan dilakukan oleh Ditpolair yang tidak mempunyai keahlian khusus di bidang tersebut. Bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan apakah Ditpolair berwenang melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan di perairan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normat…

Kajian Kriminologi Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo Di Wilayah Hukum Polsek Bag…

Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri dalam pemenuhan kebutuhannya. Manusia memerlukan orang lain untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhannya itu agar mencapai suatu kepuasan yang di inginkan. Sehingga dibutuhkan suatu upaya atau usaha tertentu dari manusia itu sendiri melalui suatu tindakan atau perilaku sosialnya. Upaya atau usaha pemenuhan kebutuhan-kebutu…

Studi Tentang Kesalahan Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur (Kajian Terhadap …

Tindak Pidana Pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289-296 yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak…

Fungsi Statistik Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan P…

Kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian dalam arti material maupun immaterial. Tujuan penenelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk mengkaji dan membahas fungsi statistik kriminal terhadap penanganan tindak pidana …