Ditapis dengan
Tanggung Jawab Negara Bendera Kapal Terhadap Kerusakan Lingkungan Laut Indone…
Padatnya lalu lintas kapal-kapal besar di selat Malaka, sehingga memiliki kemungkinan besar terjadinya tabrakan kapal dan menyebabkan tumpahan minyak ke laut yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan laut. Tentu saja hal ini menimbulkan tanggung jawab negara dan ganti rugi dari pemilik kapal terhadap pihak yang dirugikan atas pencemaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.169 FAB t
Penyelesaian Sengketah Batas Tanah Ulayat Desa Waeraman dan Desa Trukat di Ke…
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagai mana penyelesaian sengketa batas tanah ulayat desa waeraman dan desa trukat dikecamatan fena fafan, mengingat sampai saat ini kedua desa tersebut masih bermasalah terhadap batas tanah dimaksud. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.698 LES p
Status Hukum Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Perspektif …
Secara umum organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi bukan negara yang berkedudukan sebagai subyek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Organisasi internasional adalah suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama.Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.168 SOH s
Implementasi Peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara …
Kejaksaan selaku lembaga pemerintahan yang bertugas selaku penegak hukum yang melakukan kekuasaan negara di bidang penututan, serta mengemban tugas lain termasuk dalam kasus perdata, dimana Jaksa Pengacara Negara dalam perannya selaku kuasa hukum negara ataupun pemerintah. Peran kejaksaan dibidang Perdata serta Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tent…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.697 TUH i
Kajian Yuridis Terhadap Pembayaran Menggunakan Mata Uang Virtual (Virtual Cur…
Perkembangan mata uang virtual ini menimbulkan permasalahan hukum di Indonesia, khususnya yang mengenai perundang-undangan dan serta kebijakan yang terkait dengan mata uang. Penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran pada dasarnya bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Mata Uang. Selain itu, oleh karena mata uang virtual adalah mata uang yang ada didalam d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.696 TUA k
Penerapan Prinsip Responsibility to Protect (R2P) Terhadap Pelanggaran Hak As…
Penerapan Prinsip Responsibility to Protect terhadap pelanggaran Hak Asasi manusia: secara garis besar membahas mengenai Setiap hak yang ditetapkan secara objektif maupun subjektif. Objektif maksudnya hak diberikan kepada seseorang karena memang menjadi miliknya. Penetapan hak berhubungan dengan yang memilikinya. Ia menjadi tuan dari apa yang dimilikinya. Penetapan hak ini, juga berhubungan era…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.167 LES p
Eksistensi Kantor Perwakilan OPM di Inggris Menurut Hukum Internasional
Penelitian hukum yang berjudul “Legalitas Kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford Inggris Menurut Hukum Internasional”, ini dilatar belakangi oleh adanya protes dari pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Inggris agar menutup kantor tersebut. Tujuan dari penelitin ini adalah untuk mengetahui apakah Kantor OPM di Oxford Inggris memiliki eksistensi dalam hukum internasional. Metode penel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.166 LAT e
Penerapan Norma HAM Bagi Etnis Rohingya Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB
Dalam Hukum Internasional, suatu instrumen hukum internasional dapat diterima dan berlaku sebagai hukum nasional apabila suatu negara meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut ke dalam hukum nasional, seperti halnya instrumen Hukum HAM internasional dapat menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dalam suatu negara karena hasil ratifikasinya mengikat negara peratifikasi. Dalam prakteknya,…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.165 RAC p
Penerapan Yurisdiksi Universal terhadap Pelaku Perekrutan Tentara Anak dalam …
Merekrut tentara anak secara hukum telah melanggar ketentuan yang ada, dikarenakan anak merupakan kelompok masyarakat yang harus dilindungi dalam keadaan damai maupun perang. Meskipun sudah ada hukum yang mengatur diantaranya dalam Statuta Roma tahun 1998 yang kemudian membentuk Mahkahmah Pidana Internasional tahun 2002, yang secara hukum melarang perekrutan anak di bawah umur 15 tahun dan meng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.164 GAN p
Fenomena Perilaku Premanisme Di Sekitar Pasar Mardika (Tinjauan Dari Perspekt…
Perilaku premanisme merupakan sebuah persoalan yang wajar dan normal dalam kehidupan di masyarakat.Aksi-aksi premanisme pada daerah ambon khusus pada kawasan pasar mardika ambon dewasa ini semakin meningkat dan sangat meresahakan masyarakat. Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai.Preman pada umumnya tidak disida…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1323 MON f
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara