Hak Lintas Perbatasan Antara Masyarakat Pulau Atauro “Timor Leste” Dan Pu…

Masyarakat di Pulau Atauro (Timor Leste) dan masyarakat Pulau Lirang (Indonesia) memiliki hak lintas batas antar negara. Akan tetapi fakta masyarakat kedua pulau ini memasuki dan/atau keluar melintasi wilayah kedaulatan masing-masing negaranya tanpa menggunakan dokumen-dokumen kemimigrasian. Hal ini dilakukan masyarakat kedua Negara dalam memfasilitasi berbagai kebutuhan hidup mereka. Real…

Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Laut Dan Pesisir Dalam Penambangan Pas…

Kabupaten Kepulauan Aru adalah Kabupaten Kepulauan yang mempunyai wilayah pesisir. Wilayah pesisir ini mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian masyarakat dan pembangunan karena merupakan ruang yang menjembatani antara wilayah daratan dan wilayah perairan atau lautan namun pengelolaan wilayah pesisir selama ini kurang menunjukan hasil yang optimal dan cenderung merusak lingkungan …

Kerjasama Organisasi ASEAN Dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas Negara…

ASEAN sebagai organisasi internasional memiliki peran yang besar dalam menjaga stabilitas kawasan. Dibentuknya komunitas politik dan keamanan ASEAN merupakan langkah yang dilakukan dalam mengakomodir langkahlangkah Negara anggota dengan tujuan kerjasama untuk mengatasi kejahatan yang dilakukan di antara batas-batas wilayah masing-masing Negara dengan didasarkan pada ketentuan hukum internas…

Kedudukan Resolusi PBB Sebagai Sumber Hukum Internasional Dan Akibat Hukumnya…

PBB merupakan organisasi internasional yang berperan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional khususnya dalam mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai dan berdasarkan pada prinsip keadilan serta hukum internasional.Dalam melaksanakan tujuan tersebut, PBB dapat mengeluarkan suatu resolusi yang mengikat bagi negara-negara anggota PBB khususnya negara-negara konflik.Adanya p…

Penyerangan Terhadap Jenderal Qasem Soleimani Oleh Amerika Serikat Menurut Hu…

Berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Den Haag Pasal 23 tentang pelarangan pembunuhan Kombatan Secara Kejam dan Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan I Pasal 35 ayat 2 yang menegasakan untuk tidak menggunakan alat-alat atau senjata perang yang dapat menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Namun pada kenyataannya dalam konflik pembunuhan terhadap Jenderal Qasem Soleimani …

Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Vaksin Tanpa Izin

h mempersiapkan anak sebagai generasi penerus bangsa yang sehat yang mana untuk merealisasikannya maka negara melalui kementerian kesehatan dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang ada didalamnya secara masif memberikan vaksinasi secara gratis terhadap anak. Namun, program pemberian vaksin secara gratis ini membuat masyarakat tidak begitu percaya dengan vaksin murah yang dikeluar…

Hambatan-Hambatan Dalam Proses Penyitaan Projustitia Dalam Perkara Pidana (St…

Penyitaan merupakan suatu tindakan upaya paksa dalam perkara pidana yang dalam prakteknya terkadang dapat melanggar hak asasi manusia, maka pada dasarnya penyitaan perlu dilakukan dengan prinsip kehatian-hatian serta berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penyitaan yang berdasarkan KUHAP, dalam implementasinya di wilayah kepulauan…

Kewenangan Pengangkatan Perangkat Negeri Di Negeri Kuralele

Pengangkatan Perangkat Negeri menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dilaksankan Oleh Kepala Desa (Raja), tetapi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 7 Tahun 2006 Perangkat Negeri diangkat oleh Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan persetujuan Badan Saniri Negeri. Rumusan masalah Adalah, bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan perangkat negeri kuralele, d…

Fungsi Dewan Keamanan PBB Dalam Menegakan Sanksi Terhadap Uji Coba Nuklir Kor…

Dewan Keamanan PBB sebagai badan utama PBB memiliki peranan penting bagi perdamaian dan keamanan internasional, salah satu tugas dan wewenang Dewan Keamanan PBB adalah ikut memantau perkembangan Negara-Negara di dunia di bidang persenjataan khususnya senjata pemusnah masal. Dalam hal ini pengembangan senjata pemusnah masal, oleh Korea Utara yaitu terkait dengan uji coba nuklir Korea Utara …

Tanggung Jawab Negara Filipina Atas Kejahatan Transnasional Yang Dilakukan Ol…

Secara konseptual, transnational crime atau kejahatan transnasional adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Salah satu bentuk kejahatan transnasional yaitu kejahatan terorisme yang terjadi di wilayah perbatasan. Tindakan aksi terror tersebut dilakukan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf pada wilayah perbatasan seperti pada kasus penyanderaan terhadap 5 (lima ) nelayan…

Pelanggaran Hukum Laut Di Wilayah Zona Ekonomi Eksulitif Indonesia

Perairan laut Indonesia terdiri dari beberapa zona laut, diantaranya Zona Ekonomi Eklusif (ZEE), luasnya mencapai 200 mil dari garis dasar pantai. Didalam zona laut tersebut, bahwa keberadaan negara pantai diberikan hak atas kekayaan atau sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, serta diberikan hak untuk memanfaatkan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum, juga diberikan kebebasan …

Perlindungan Hukum Terhadap Migrant Workers Menurut Hukum Internasional

Migrant workers sebagai tenaga kerja antar negara merupakan tenaga kerja yang memiliki eksistensi pada era globalisasi yang didorong oleh tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan ekonomi. Dalam kapasitas sebagai orang asing yang dipekerjakan di negara lain, pada migrant workers melekat suatu tanggung jawab negara untuk menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusianya yang kemudian dipenuhi le…

Kedudkan Private Military Contractors/Pmcs Dalam Konflik Bersenjata Internasi…

Private Military Contractors (PMCs) merupakan sebuah peerusahan komersial yang menyediakan jasa militer yang berkaitan dengan keamanan secara profesional untuk mendapat keuntungan, baik secara domestik ataupun internasional. Keterlibatannya dalam konflik bersenjata sering menimbulkan ketidakjelasan peran dan statusnya di dalam Hukum Hmaniter Internasional, tidak sedikit yang beranggapan bah…

Pengaturan Mengenai Batas Zona Laut Teritorial Vietnam-Indonesia Menurut Uncl…

United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 (UNCLOS III) adalah perjanjian Internasional yang dihasilkan dari Konverensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Salah Satu ketentuan Hukum Laut terdapat dalam Pasal 7 Tentang Garis Pangkal Lurus (Straight Baseline). Garis inilah yang digunakan oleh Vietnam pada saat melakukan penarikan batas Laut Teritorial. Hal inilah …

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Prostitusi Anak Dalam Protokol Opsi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.195 SAK p

Implikasi Hukum Terhadap Penarikan Diri Dari Keanggotaan Kesepakatan Nulkir I…

Dalam menjalankan hubungan internasional tidak hanya antar negara dengan negara saja atau individu dengan negara tetapi juga antara negara dan organisasi Internasional. Demikian halnya, kesepakatan yang dibuat oleh Amerika Serikat dan Iran sangat bergantung pada persetujuan Amerika Serikat dan Iran tersebut, telah berlangsung secara intensif dan mengalami proses pasang surut dan pembicaraa…

Pendekatan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Teror/Pengancaman Melalui …

Perkembangan teknologi awalnya diciptakan dan dikembangkan untuk mendatangkan manfaat yang baik pengguna teknologi itu sendiri. Namun seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi ternyata malah disalahgunakan atau digunakan untuk hal yang mendatangkan kerugian bagi banyak orang. Munculnya berbagai macam terror/pengancaman lewat jejaring sosial menjadi salah satu contoh teknologi yang di…

Alternative Dispute Resolution Sebagai Bentuk Penyelesaian Konflik Hukum Ling…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.193 LES a

Penerapan Hukum Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Linta…

Di Indonesia, pengaturan hukum lalu lintas dan angkutan jalan diatur berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) dimaksudkan sebagai penunjang untuk mengatur ketertiban penggunaan jalan raya serta ditaati oleh penggunanya. Mengingat makin meningkatnya pertumbuhan volume kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan penggunaan …

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Media Sosial

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di media sosial dan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di media sosial Adapun jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum…