Keabsahan Penjabat Raja Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten M…

Konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan harus mempunyai dasar legitimasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding father) ini untuk menjatuhkan pilihan pada bentuk negara kesatuan. Mesk…

Penetapan Batas Wilayah Laut Teritorial Antara Indonesia-Timor Leste

Penetapan batas suatu wilayah negara pada kawasan perbatasan laut harus memiliki kejelasan terhadap wilayahnya karena perbatasan negara mempunyai peran penting dalam memanfaatkan sumber daya alam, menjaga keamanan, dan keutuhan wilayahnya. Indonesia memiliki wilayah perbatasan laut yang sangat luas. Setiap wilayah perbatasan mempunyai persoalan dan permasalahan masing-masing. Penetapan bat…

Wewenang Kepala Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 2 ayat ( 1 ) Permendagri No. 67 Tahun 2017 mengatur tentang Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. . Kenyataan yang terjadi bahwa di Desa Regoha Kecamatan Mdona Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi pengangkatan perangkat desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2…

Cyber Patrol Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial

Penyebaran berita bohong merupakan suatu pemberitaan yang tidak benar atau tidak sesuai fakta, sebuah pemberitaan palsu dalam suatu upaya untuk menipu atau mengakali pendengar atau pembaca untuk mempercayai suatu pemberitaan yang disebar luaskan melalui media sosial. Maraknya penyebaran berita bohong di media sosial menjadi meresahkan masyarakat karena sulit untuk mengidentifikasi kebenaran dar…

Keabsahan Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Menyeleng…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Perda Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. UU No.30 Tahun 2014 mengatur mengenai syarat sahnya tindakan pemerintah yang terdiri dari unsur pejabat berwenang, prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek ketetapannya, yang apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka aki…

Keabsahan Absen Elektronik Sidik Jari (Finger Print ) Sebagai Dasar Pengenaan…

Penerapan finger print ini dilakukan agar memudahkan atasan untuk melihat tingkat kedisiplinan dari masing-masing pegawai. Namun hal ini berjalan tidak seharusnya dan menyulitkan atasan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. Permasalahan dalam penulisan ini adalah dasar hukum pengaturan finger print dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten MBD Nomor : 061.2/28…

Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Anak Di Kabupate…

luarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Isu hukum dalam penulisan ini antara lain bagaimana pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap pekerja anak dan bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap pengguna jasa pekerja anak. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (st…

Kekuatan Hukum Surat Keputusan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Pengaturan tentang bantuan keuangan kepada parpol Maluku Barat Daya diatur dengan Keputusan Bupati Nomor 213-37 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018. Permasalahan yang dikaji adalah Surat Keputusan Bupati sebagai dasar hukum pemberian bantuan kepada Partai Politik dan Surat Keputusan Bupati tentang bantuan keuanga…

Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Pemerintah Kabupaten Ma…

Pemerintah Kabupaten MBD selama periode kepemerintahan tahun 2018 dan 2019 telah melakukan pengangkatan atau promosi, pemindahan atau mutasi serta pemberhentian PNS pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama sebanyak tiga (3) kali. Perubahan struktural khususnya pada jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilakukan oleh Bupati Benyamin Th. Noach diduga bertentangan dengan Peraturan Pemerin…

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mencabut Izin

Izin merupakan instrument hukum yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena izin digunakan untuk mengendalikan masyarakat dalam melakukan suatu tindakan. Isu hukum yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap izin yang sudah dikeluarkan, dan apakah pemerintah daerah berwenang mencabut izin yan…

Tanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Data Pokok Pendidikan Secara Online Terhada…

Sistem Data Pokok Pendidikan, disingkat Dapodik telah menjadi satusatuanya acuan dalam pengumpulan data pendidikan di Indonesia, namun sistem ini tidak efektif penerapannya disebabkan karena beberapa faktor, seperti letak geografis,tidak semua kecamatan memiliki jaringan internet yang memadai, sarana transportasi yang terbatas dan iklim yang sewaktuwaktu tidak bersahabat sehingga membuat par…

Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan kepada Desa untuk mengatur, mengontrol, dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desanya sendiri. Dalam ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur terkait pertanggungjawaban Kepala Desa dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban ADD/DD. Namun dalam perkembangannya pengelolaan dana desa sudah banya…

Penegakan Hukum Administrasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tiakur

taan sangat dibutuhkan mengingat pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pembangunan yang meningkat secara pesat pada wilayah perkotaan, sehingga memang sangat dibutuhkan penegakan hukum terhadap ruang terbuka hijau. Penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau menjadi kendala yang sangat banyak mengingat tidak horminsnya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara deatail akan…

Efektifitas Penerapan Sistem CAT (Computer Assisted Test) Dalam Seleksi Calon…

Pemerintah melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas, seleksi pengembangan karier, dengan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT). CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor …

Penertiban Buku Oleh Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Masyarakat merupakan perwujudan dari hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga negara memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 28 bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- und…

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Apakah BPD berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan DD dan apakah pengawasan BPD terhadap pengelolaan DD bersifat mengikat secara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan statute approach atau pendekatan peraturan perundang - undangan dan conseptual approach atau pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dit…

Penertiban Penjualan Compact Disc Dan Video Compact Disc Bajakan Oleh Pemerintah

Semakin pesatnya pertumbuhan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap hiburan termasuk yang dikemas dalam bentuk Compact Disc (CD) dan Video Compact Disc (VCD), sering terjadi peredaran dan penjualan CD dan VCD bajakan. Perlindungan terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta terabaikan akibat maraknya peredaran dan penjualan CD dan VCD bajakan di Kota Ambon. Permasalahan dalam penelitian…

Kekuatan Hukum Putusan MA No. 20P/HUM/2017 Terhadap Peraturan Tata Tetib Dewa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.397 REN k

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketentraman Da…

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya di Kota Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya. Oleh karena itu, pemelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi konseptual yang memiliki validitas akademik dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum ta…

Tanggung Jawab PT. Gemala Borneo Utama Terhada Perncemaran Lingkungan Hidup D…

Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi dipertambangan emas Pulau Romang ditemukan wilayah tersebut tercemari bahan beracun yang sangat berbahaya bagi masyarakat, hal ini yang menjadi pertimbangan mantan Gubernur Maluku Said Assagaff menghentikan sementara kegiatan operasi pertambangan di Pulau Romang. Menurut penelitian dilaboratorium ada sat B3 dalam hal ini bahan mercuri dan sianida ya…