Fungsi Dewan Keamanan PBB Dalam Menegakan Sanksi Terhadap Uji Coba Nuklir Kor…

Dewan Keamanan PBB sebagai badan utama PBB memiliki peranan penting bagi perdamaian dan keamanan internasional, salah satu tugas dan wewenang Dewan Keamanan PBB adalah ikut memantau perkembangan Negara-Negara di dunia di bidang persenjataan khususnya senjata pemusnah masal. Dalam hal ini pengembangan senjata pemusnah masal, oleh Korea Utara yaitu terkait dengan uji coba nuklir Korea Utara …

Tanggung Jawab Negara Filipina Atas Kejahatan Transnasional Yang Dilakukan Ol…

Secara konseptual, transnational crime atau kejahatan transnasional adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Salah satu bentuk kejahatan transnasional yaitu kejahatan terorisme yang terjadi di wilayah perbatasan. Tindakan aksi terror tersebut dilakukan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf pada wilayah perbatasan seperti pada kasus penyanderaan terhadap 5 (lima ) nelayan…

Pelanggaran Hukum Laut Di Wilayah Zona Ekonomi Eksulitif Indonesia

Perairan laut Indonesia terdiri dari beberapa zona laut, diantaranya Zona Ekonomi Eklusif (ZEE), luasnya mencapai 200 mil dari garis dasar pantai. Didalam zona laut tersebut, bahwa keberadaan negara pantai diberikan hak atas kekayaan atau sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, serta diberikan hak untuk memanfaatkan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum, juga diberikan kebebasan …

Perlindungan Hukum Terhadap Migrant Workers Menurut Hukum Internasional

Migrant workers sebagai tenaga kerja antar negara merupakan tenaga kerja yang memiliki eksistensi pada era globalisasi yang didorong oleh tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan ekonomi. Dalam kapasitas sebagai orang asing yang dipekerjakan di negara lain, pada migrant workers melekat suatu tanggung jawab negara untuk menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusianya yang kemudian dipenuhi le…

Kedudkan Private Military Contractors/Pmcs Dalam Konflik Bersenjata Internasi…

Private Military Contractors (PMCs) merupakan sebuah peerusahan komersial yang menyediakan jasa militer yang berkaitan dengan keamanan secara profesional untuk mendapat keuntungan, baik secara domestik ataupun internasional. Keterlibatannya dalam konflik bersenjata sering menimbulkan ketidakjelasan peran dan statusnya di dalam Hukum Hmaniter Internasional, tidak sedikit yang beranggapan bah…

Pengaturan Mengenai Batas Zona Laut Teritorial Vietnam-Indonesia Menurut Uncl…

United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 (UNCLOS III) adalah perjanjian Internasional yang dihasilkan dari Konverensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Salah Satu ketentuan Hukum Laut terdapat dalam Pasal 7 Tentang Garis Pangkal Lurus (Straight Baseline). Garis inilah yang digunakan oleh Vietnam pada saat melakukan penarikan batas Laut Teritorial. Hal inilah …

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Prostitusi Anak Dalam Protokol Opsi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.195 SAK p

Implikasi Hukum Terhadap Penarikan Diri Dari Keanggotaan Kesepakatan Nulkir I…

Dalam menjalankan hubungan internasional tidak hanya antar negara dengan negara saja atau individu dengan negara tetapi juga antara negara dan organisasi Internasional. Demikian halnya, kesepakatan yang dibuat oleh Amerika Serikat dan Iran sangat bergantung pada persetujuan Amerika Serikat dan Iran tersebut, telah berlangsung secara intensif dan mengalami proses pasang surut dan pembicaraa…

Pendekatan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Teror/Pengancaman Melalui …

Perkembangan teknologi awalnya diciptakan dan dikembangkan untuk mendatangkan manfaat yang baik pengguna teknologi itu sendiri. Namun seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi ternyata malah disalahgunakan atau digunakan untuk hal yang mendatangkan kerugian bagi banyak orang. Munculnya berbagai macam terror/pengancaman lewat jejaring sosial menjadi salah satu contoh teknologi yang di…

Alternative Dispute Resolution Sebagai Bentuk Penyelesaian Konflik Hukum Ling…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.193 LES a