Metode Penelitian yang digunakan dalam menganalisis dan membahas Permasalahan yaitu Normatif. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji Penerapan Kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum Positif. Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilatar belakangi pertimbangan bahwa Peraturan Tentang Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedudukan…
Secara konstitusional telah diatur di dalam pasal 28A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak memperthanankan hidup dan penghidupannya”. Perlindungan hokum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia seta terhadap hak asasi manusia dibidang hokum. Saat ini pemerintah melakukan program pelaksanaan wajib aksin kepada masyarakat, kemudi…
Unsur penting yang pertama dalam suatu perjanjian hibah adalah dengan cuma-cuma, dalam arti bahwa pemberian itu harus dengan sukarela tanpa pamri. Unsur yang kedua adalah tidak dapat ditarik kembali, dalam arti bahwa ketika sipemberi hibah ingin menghibahkan benda yang menjadi hak milik nya harus adanya penerimaan secara sukarela dari si penerima hibah. Unsur yang ketiga adalah bahwa pem…
Negara menjadi subjek hukum par Excellence dalam hukum internasional adalah karena negara memiliki kedaulatan (sovereignty). Begitu pentingnya makna kedaulatan negara dalam relasi antar negara, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang menghimpun negaranegara berdaulat sebagai anggotanya, dalam Pasal 2 Ayat (1) Piagam PBB disebutkan bahwa : “The organi…
Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang merupakan wujud kewenangan Polri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika pada tahapan penyidikan dengan pe…
Penegakan hukum di bidang perbankan diantaranya masalah regulasi di bidang teknologi informasi dan aspek lainnya adalah kemampuan aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan sarana prasarana yang mendukung penegakan hukumnya khususnya dalam mengkaji pertanggungjaban pidana pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas mengkaji dan membahas pengaturan hukum p…
Merek adalah suatu tanda pembeda pada suatu produk, hak atas merek dapat diperoleh setelah melakukan pendaftaran merek. Namun masih banyak terdapat Pelaku UMKM yang belum mendaftarkan mereknya karena kurangnya pemahaman tentang merek, Apakah sistem pendaftaran dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek tidak terdaftar? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji…
Visa kunjungan merupakan visa yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke suatu bagian negara untuk kunjungan dengan tujuan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, prainvestasi, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau berhenti sejenak untuk melanjutkan perjalanan ke Negara lain. namun, faktanya visa kunjungan sering disalahgunakan oleh para oknum d…
Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga dapat menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, tersinggung, marah, dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban. Faktor-faktor penyebab berkembangnya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, ya…
Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang, tanggung jawab netease sebagai developer ros (rules of survival) terhadap pubg corporation atas tindakan plagiarisme hak cipta playerunknouwn’s battleground, tanggung jawab pelaku plagiarisme terkait penggandaan hak cipta game pubg dari segi grafik/atau gambar, game play hingga teks winner chike dinner, tindakan plagiat yang terjadi dalam ha…
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan kekerasan terhadap fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam keluarga. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah mengatur tentang perlindungan bagi korban, akan tetapi tidak sepenuhnya dapat memenuhi hak-hak korban. Dalam undangundang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan …
Hukum Humaniter mengatur tentang larangan penggunaan senjata-senjata seperti proyektil-proyektil dan peralatan perang lain dan penggunaan peluru dum dum. Peluru ini dirancang untuk memperluas dampak atau luka yang kadangkadang hingga dua kali lebih lebar dibandingkan peluru biasa. Peluru Dum dum yang digunakan di buat untuk beperang berakibat fatal untuk tiap pihak yang beperang untuk itu …
Aturan mengenai penggunaan CCTV sebagai alat penerapan denda tilang di Indonesia telah berlaku, tilang elektronik dengan alat CCTV merupakan media yang cukup efektif yang bertujuan untuk menghilangkan pelanggaran lalu lintas dengan bukti rekaman CCTV dan membayar denda sesuai dengan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 hanya saja aturan tersebut sampai saat ini belum dapat terealisasikan…
Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh BNN Provinsi Maluku. Mengingat bahwa Maluku adalah Provinsi dengan wilayah kepulauan, dibangunlah satu kantor utama di Provinsi Maluku untuk bersama- sama dengan Polda menangani berbagai kasus tindak pidana narkoba di dalam Provinsi Maluku yaitu Badan…
Hagia Sophia merupakan bangunan bersejarah di Negara Turki dan menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 1934 dan sekarang sudah dialihfungsikan menjadi masjid oleh Presiden Erdogan. UNESCO merupakan satu-satunya badan PBB yang mempunyai tugas khusus untuk melindungi warisan budaya yang berada dalam pengawasan upaya Internasional untuk melindungi kreativitas dan keragaman budaya diseluruh …
Penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan di kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat di butuhkan mengingat pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pembangunan yang meningkat secara pesat pada wilayah kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga memamg sangat dibutuhkan penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan. Penegakan hukum terhadap izin lingkungan menjadi kendala yang sangat ba…
Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing berdasarkan UNCLOS 1982 berkaitan dengan kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh kapal Korea Selatan di Selat Hormus, Teluk Persia, Iran yang melibatkan ABK Indonesia. Pada umumnya ABK di kapal asing mempunyai hak-hak yang harus dilindungi oleh Pemerintah, Perusahaan, Negara Pe…
Diskriminasi ras terhadap African-Americans menghasilkan tindakan kekerasan dan pembunuhan, terlihat dari banyaknya kasus pembunuhan masyarakat kulit hitam oleh aparat kepolisian. Sehingga muncul berbagai usaha dari etnik serta kelompok-kelompok sipil dalam upaya penegakan hak-hak minoritas seperti salah satunya (MIA) Montgomery Improvement Association yang dipimpin oleh Martin Luther untu…