Urgensi Indonesia Untuk Meratifikasi Konvensi Tentang Perlindungan Terhadap P…

Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998, telah mengeluarkan empat poin rekomendasi kepada Presiden. Salah satu dari empat poin tersebut adalah untuk mendesak pemerintah agar segera meratifikasi konvensi perlindungan terhadap penghilangan orang secara paksa. Kebutuhan ini didasari oleh ban…

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus…

Adanya tenggang waktu pengajuan gugatan secara konseptual bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan. Peradilan Tata usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang telah melewati tenggang waktu dengan jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Adapun permasalahan yang dibahas adal…

Penegakan Hukum Keimigrasian Tenaga Kerja Asing Yang Non Prosedural

Masuknya tenaga kerja asing non prosedural menimbulkan masalah di negara tujuan, termasuk Indonesia. Serangkai aturan telah ditetapkan berdasarkan undangundang dan peraturan lainnya. Namun, faktanya tenaga kerja asing yang masuk wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dengan tidak memiliki dokumen perjalanan yang…

Pertanggungjawaban Pelaku Penyelundupan Migran Lintas Negara Ditinjau Dari Hu…

Sebagai salah satu negara dengan banyak pulau-pulau kecil yang berbatasan dengan negara lain, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk praktik penyelundupan migran. Penyelundupan imigran gelap adalah jenis kejahatan global. Isu-isu berikut diangkat oleh analisis studi ini tentang akuntabilitas penyelundup migran lintas batas di bawah hukum internasional.: Bagaimana Hukum Inte…

Penundaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

UUD NRI 1945 tidak mengatur terkait penundaan pemilu dan secara jelas menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu adalah setiap lima tahun sekali, namun wacana penundaan pemilu pernah menjadi pembicaraan di Indonesia. Penelitian ini dengan isu hukum dasar konstitusionalitas penundaan pemilu dan akibat hukum penundaan pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan…

Kekuatan Hukum Titah Raja Negeri Kabauw Kabupaten Maluku Tengah dalam Perspek…

Hukum adat merupakan suatu hukum yang masih eksis sampai dengan hari ini dan diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai macam peraturan perundanganperundangan, dalam kenyatannya pengakuan terhadap hukum adat ini merupakan bagian dari pada suatu implementasi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. P…

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Yang Menjadi Korban Penganiayaan Massa

Indonesia sebagai Negara hukum wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga Negara yang mendapatkan tindakan kekerasan maupun penganiayaan baik sebagai pelaku maupun sebgai korban tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pengaturan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban penganiayaan massa dalam hukum pidana di Indonesia…

Penjatuhan Sanksi Administrasi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas tidak lepas dari permasalahan baik kesalahan pribadi maupun kesalahan karena jabatan. Isu hukum dalam kajian ini adalah Bagaimana prosedur pemberian sanksi administrasi bagi prajurit TNI? dan Bagaimana perlindungan hukum bagi prajurut TNI yang melakukan pelanggaran sesuai substansi sanksi administrasi TNI? Adapun tujuan penelitian ini a…

Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

277 LAT b

Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Lin…

Salah satu langkah strategis kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dan meningkatkan kinerja PNS serta meningkatkan profesionalisme PNS yaitu dengan memberikan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara atau insentif bagi PNS. Pengaturan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 80 UU No. 5 Tahun 2014, Pa…

Penerapan Delik Adat Di Desa Klis Maluku Barat Daya Terhadap Perbuatan Persel…

Pada prinsipnya konteks hukum adat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan sampai Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah meletakan dasar eksistensi hukum pidana adat, seta hal ini juga secara kostitusional meupakan penjabaran dari Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun secara real pengaku…

Pertanggungjawaban Perbankan atas Penggelapan Dana yang dilakukan Oleh Pegawa…

Korporasi memiliki peran yang sangat luas dan signifikan. Salah satunya adalah korporasi dalam bidang perbankan. Bank sebagai korporasi memiliki fungsi yang sangat banyak dan bermanfaat tidak hanya bagi masyarakat, namun juga bagi negara, sebagai penunjang perekonomian Indonesia. Namun dalam beberapa tahun belakang ini, perbankan di Indonesia diterpa berbagai macam berbagai kejahatan …

Hambatan Dalam Penanganan Perjudian Online Di Wilayah Hukum Polsek Sirimau

Pemerintah Indonesia mengatur masalah perjudian dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 undang-undang ini mengatur tentang larangan untuk melakukan perjudian di Indonesia. Perjudian sebagai kejahatan dimana telah ditentukan dalam KUHP pada hakikatnya adalah tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum positif agama, kesusilaan dan moral pancasila serta membahayakan bag…

Manfaat Pemindanaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Pemindanaan terhadap pelaku penanggaran narkotika sering dikenakan pidana berat, namun bagi para calon pelaku tidak ada efek jera, bahkan pelaku residivis atau pengulangan juga tidak pernah merasa jera. Oleh sebab itu perlu dicari alternative penyelesaian penyalahgunaan narkotika secara lebih efektif agar dapat menimbulkan efek jera baik kepada pelaku maupun calon pelaku. Penelitian in…

Analisis Yuridis Tentang Pemenuhan Hak kesehatan Warga Binaan Perempuan Di Le…

Peran petugas lembaga pemasyarakatan dibutuhkan untuk membimbing para narapidana agar tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama, maka peran aktif petugas pemasyarakatan sangatlah dibutuhkan bagi para narapidana terkhusus narapidana wanita agar tidak menjadi residivis, mereka kembali ke masyarakat agar menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya dan diterima oleh masyarakat. Rum…

Analisis Kasus Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya.sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat un…

Peran Penyidik Dalam Neggungkap Pelaku Pembunuhan Dengan Menggunakan Metode D…

Sidik jari merupakan identitas pribadi yang tak mungkin ada yang menyamainya. Jika di dunia ini hidup 6 miliar orang, maka ada 6 miliar pola sidik jari yang ada dan belum ditemukan seseorang yang memiliki sidik jari yang sama dengan lainnya. Karena keunikannya tersebut sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (forensic), oleh karena itu pada saat terj…

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar Oleh Anggota Kepolisian Reso…

Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Ketentuan dalam UU No. 22 Thn 2009 para pelaku aksi balapan liar telah memen…

Kajian Kriminologi Tingkat Kejahatan Di Jembatan Merah Putih (JMP) Di Kota Ambon

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1567 DRA k

Kajian Hukum Pidana Terhadap Kedudukan Informan Sebagai Saksi Menurut Undang-…

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya dalam menyampaikan informasi. Adanya intimidasi dan dikucilkan dalam lingkungan masyarakat sekitarnya terhadap seorang informan tersebut mengancam terhadap perlindungan diri informan itu sen…