Bentuk Pertanggung Jawaban Kejahatan Yang Dilakukan Terhadap Tawanan Perang M…

Konvensi Jenewa III menetapkan bahwa Negara penahan bertanggungjawab atas perlakuan yang diberikan kepada tawanan-tawanananya. Tawanan yang dimaksud adalah tawanana Negara musuh yaitu orang – perorangan yang merupakan kombatan dari Negara musuh. Kombatan Negara musuh yang menjadi tawanan mempunyai suatu perlindungan hukum dan tetap mendapatkan hak-haknya, tetapi perlindungan itu bel…

Yurisdiksi Dan Intervensi ICC Terhadap Negara Yang Belum Meratifikasi Statuta…

nternational Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana International merupakan sebuah lembaga peradilan internasional yang bersifat tetap dan independen dengan kedudukannya yang berada di luar tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa . ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998 dengan tujuan utama adalah untuk mengadili individu yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan inter…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Akibat Industri Pertambangan Pada W…

Pencemaran lingkungan pada wilayah laut bersumber dari aktivitas manusia dalam menggunakan sumber daya alam, salah satunya yaitu akibat industri pertambangan baik itu pertambangan dari darat maupun di lautan, pencemaran laut akibat industri pertambangan sangat berdampak luas terhadap segala ekosistem di laut dan berpengaruh juga terhadap penghidupan masyarakat pesisir terutama para ne…

Fungsi Dewan HAM Eropa Dalam Menangani Pelanggaran HAM Di Hungaria

Pengungsi dan pencari suaka merupakan salah satu objek yang harus dilindungi oleh setiap negara, tentu perlindungan ini sesuai dengan The Convention relating to the Status of Refugees atau Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951. Namun pada faktanya tidak sedikit negara yang mengabaikan hak-hak dari para pengungsi dan pencari suaka yang salah satunya ialah Negara Hungaria. Negara H…

Tinjauan Hukum Lingkungan Terhadap Dampak Penambangan Emas Ilegal Di Gunung B…

Penambangan emas tanpa izin adalah dilarang karena merupakan suatu aktivitas yang ilegal. Penambangan emas ilegal di Gunung Botak Kabupaten Buru, mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang sangat besar seperti rusaknya ekosistem hutan dan sungai akibat dari penggunaan mercuri dan sianida. Oleh karena itu maka penelitian ini hendak meneliti dampak penambangan emas ilegal di Gunung Bo…

Penegakan Sanksi Hukum Kepada Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Yang Memp…

Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa Sum…

Keabsahan Kebijakan Pemerintah Daerah Seram Bagan Barat Mengenai Pemilihan Ke…

Penelitian ini menimbulkan dua masalah pokok, yaitu apakah Pemerintah kabupaten seram bagian barat berwenang untuk membuat kebijakan pemilihan kepala desa adat secara serentak dan apakah kebijakan mengenai pemilihan kepala desa adat memiliki keabsahan. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan pe…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.468 KOH p

Pembentukan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Menurut Si…

Pembentukan kementerian investasi menjadi polemik karena sebagian masyarakat Indonesia menganggap pemerintah Indonesia di bawah pimpinan presiden Joko Widodo tidak konsisten dalam penanganan pandemi covid-19 hal ini disebabkan karena pemerintah yang sibuk membentuk kementerian baru dan reshuffle pada masa pandemi covid-19, pemerintah sibuk mengurus investasi di Indonesia dan dianggap …

Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pemeriksaan Maladministrasi Tes W…

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang dan tugas dalam mengawasi dan memeriksa atas dugaan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya laporan maladministrasi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh 51 pegawai KPK kepada ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh ombudsma…