Ditapis dengan
Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup
Kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup sangat dibutuhkan mengingat pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pembangunan yang meningkat secara pesat. Sehingga memang sangat dibutuhkan pengawasan terhadap lingkungan. Kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan lingkungan menjadi kendala yang sangat banyak mengingat tidak harmonisasinya peraturan perundang-…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.472 NUS k
Tanggungjawab Pemerintah Dalam Perencanaan Pembangunan Yang Partisipatif Di K…
Penyelenggaraan pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang bersifat demokratis yang melibatkan seluruh potensi masyarakat untuk ikut serta memikirkan dan mengurus pemerintahan di daerah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggungjawab pemerintah dalam …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.471 NAR t
Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Kehutanan (Studi Kasus Perusakan Huta…
Penegakan hukum pidana terhadap tindakan perusakan hutan akibat kejahatan Illegal Logging masih jauh dari rasa keadilan dan kepuasan bagi masyarakat. Salah satu kasus yang terjadi dan mendapat perhatian serius dari berbagai pihak dalam proses penegakan hukum pidannya adalah kasus perusakan hutan adat Negeri Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur yang dilakukan oleh …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1564 JAF p
Penggunaan Saksi Testimoni De Auditu Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan …
Saksi Testimoni de auditu atau hearsay evidance, yaitu keterangan seorang saksi yang diperoleh dari mendengar pernyataan yang didengar oleh orang lain. berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Saksi itu sendiri adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tentang satu perkara pidana yang ia dengar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1563 MAY p
Kajian Yuridis Penjatuhan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peng…
Secara umum dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tida…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1562 UKT k
Delik Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia
Delik adat (tindak pidana adat) dalam kedudukannya di sistem hukum pidana Indonesia sampai sekarang masih belum diatur secara ekplisit. Namun dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa delik adat masih hidup dalam masyarakat Indonesia sejalan dengan hidupnya hukum adat yang didalmnya mencakup hukum pidana adat di tiap-tiap daerahnya, yang sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mas…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1561 PAS d
Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhad…
Kekerasan yang terjadi pada anak yang mengakibatkan luka berat merupakan tindak pidana. Pada putusan Pengadilan Negeri Namlea dengan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.N1a, telah terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan anak korban yang bernama Muhammad Nasir mendapatkan tindakpenganiayaan yang disebabkan oleh terdakwa Gebi alias Febi yang mengakibatkan luka berat pada anak korban. Ketidakadila…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1560 KIS a
Peranan Saksi Verbalisan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Pengadilan
Saksi verbalisant tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana Umum (KUHAP), namun penggunaan saksi verbalisant ini memang dalam konteks hukum di Indonesia diperbolehkan, asal tetap pada koridor hukum yang ada. Keberadaan saksi verbalisant dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Jika dikehendaki atau …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1559 MAI p
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan Kekerasan Dalam Rum…
Pengaturan hukum mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa, “untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara, dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1558 WAE p
Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Aru
Polres Kepulauan Aru melakukan penyitaan terhadap barang bukti minimal keras jenis sopi, dan langsung memusnakan tanpa menunggu perintah pengadilan. Tujuan penelitian menganalisa dan membahas dasar hukum Polri dalam melakukan pemusnahan barang bukti minuman keras tanpa melalui proses peradilan menganalisa dan membahas akibat hukum apabila pemusnahan barang bukti minuman keras dilakukan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1557 BAK p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara