Tinjauan Yuridis Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadi…

Putusan bebas (vrijspraak), pembebasan, apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan. Pasal 183 KUHAP, Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali ia yakin, dengan setidaknya dua bukti yang sah, bahwa kejahatan benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah…

Akibat Hukum Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Prince Gugu Alam, 202121111, Akibat Hukum Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi, dibimbing oleh pembimbing I, Reimon Supusepa, dan pembimbing II Jacob Hattu. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan hukum. Untuk mengatasi dampak serius tersebut, sist…

Kajian Hukum Internasional dan Hukum Nasional Tentang Impor Sampah Plastik …

Masuknya impor sampah plastik ke Indonesia menimbulkan permasalahan serius dalam aspek hukum dan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional dan hukum nasional mengenai impor sampah plastik serta bentuk pertanggungjawaban negara, khususnya negara pengirim sampah plastik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekat…

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Kurir N…

Definisi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa yang dimaksud anak adalah individu di bawah usia 18 tahun dan belum menikah, termasuk pula anak yang masih dalam kandungan apabila hak-haknya menjadi esensial. kasus Aanak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yakni, kejahatan terkait narkoba ini melibatkan anak-anak yang dimanfaatkan s…

“Tinjauan Yuridis Penolakan praktik dokter asing di Indonesia dalam presp…

Kehadiran dokter asing di Indonesia menjadi isu yang kompleks, melibatkan kebutuhan akan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pemerataan distribusi tenaga medis, khususnya di daerah terpencil. Meskipun jumlah dokter asing yang teregristasi masih sangat terbatas keberadaan mereka dapay membantu melalui transfer pengethuan teknologi dan keahlian medis spesifik yang belum banyak diku…

Kedudukan Pemilik Indekos Berdasarkan Hukum Perusahaan,

Pemilik indekos adalah orang pribadi atau badan usaha yang menyediakan tempat tinggal sementara bagi penyewa dengan tingkat pembayaran tertentu. Namun, dengan maraknya indekos kedudukan pemilik indekos masih jadi perdebatan. Karena, secara hukum pelaku usaha indekos tidak termasuk dalam badan usaha yang berbadan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan keduduka…

Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Pekerja Upah Harian,

Hubungan kerja dengan sistem upah harian merupakan bentuk hubungan kerja yang lazim diterapkan terutama di sektor informal dan padat karya. Namun dalam praktiknya, pekerja harian seringkali berada dalam posisi yang rentan secara hukum dan ekonomi. Ketidakpastian status kerja, minimnya perlindungan hukum, dan rendahnya akses terhadap hak-hak dasar ketenagakerjaan menjadi persoalan yang m…

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kasus Kebakaran Gunung Bromo Di Tinjau …

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan pada hukum sehingga semua perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku harus di proses melalui jalur hukum, Untuk itu pertanggungjawaban hukum atas tindakan kelalaian dan kealpaan juga dapat di mintai pertanggungjawabannya. Seperti dalam kasus kebakaran pada Gunung Bromo ini telah terjadi kesenjangan antara Per…

Penerapan Sanksi Adat Balele Dalam Menyelesaikan Delik Adat Pada Masyarakat…

Penerapan sanksi adat seperti Balele seharusnya mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, serta harus dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Sanksi adat Balele di Negeri Rumahkay masi dijalankan secara nyata sebagai mekanisme penyelesaian delik adat, khususnya pelanggaran sumpah dan janji dala…

tanggung jawab penyelenggara telekomunikasi dalam melindungi data pribadi p…

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa setiap pemrosesan data pribadi wajib menjaga kerahasiaannya. Namun, praktik daur ulang nomor telepon seluler sering menimbulkan masalah karena nomor yang sebelumnya digunakan masih menyimpan akses ke layanan digital seperti email, media sosial, hingga akun keuangan. Kondisi ini berpotensi mem…

“Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Oleh Orang Tua Asuh Tanpa Sepengetahu…

Penggantian nama anak adalah tindakan hukum yang berkaitan dengan hak anak atas identitas diri, yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 5 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri, dan Pasal 27 menegaskan bahwa ide…

Perlindungan hukum hak cipta atas lagu yang berbasis kecerdasan buatan(Artifi…

Edisi

terbaru

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

Perlindungan hukum hak cipta atas lagu yang berbasis kecerdasan buatan(Artificial intelligence)

No. Panggil

SE.1201 NUR e1

Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Bisnis

Penerapan asas itikad baik merupakan pelaksanaan suatu perjanjian dengan sikap jujur, tulus, serta berlandaskan pada norma kepatutan dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun faktanya, asas ini dilanggar oleh Ayu Ting Ting yang secara sepihak memasarkan produk pribadinya saat masih berlakunya perjanjian tanpa pers…

Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Toko Modern

Toko modern merupakan bentuk usaha ritel yang telah mengalami transformasi akibat pengaruh globalisasi, di mana toko ini menyediakan berbagai jenis barang kebutuhan pokok secara lengkap. Di Indonesia, keberadaan toko modern telah menyebar ke berbagai wilayah. Salah satu contoh toko modern yang menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah minimarket seperti Indomaret. Oleh karena itu, pen…

Keabsahan penetapan kepala desa terpilih yang telah dibatalkan oleh pengadi…

UU No. 6 Tahun 2014 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa, menjadi dasar hukum dalam melakukan pemilihan kepala desa yang memberikan kewenangan kepada panita pemilihan …

kajian yuridis terhadap tanggung jawab penyedia platfofm e-commerce di era …

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia perdagangan, khususnya melalui kehadiran e-commerce berbasis platform digital. Transaksi elektronik yang semakin marak menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan tanggung jawab penyedia platform terhadap pelanggaran hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur jual be…

PENGANGKATAN TENAGA HONORER GURU OLEH KEPALA SEKOLAH TANPA REKOMENDASI DI…

Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki salah satu tujuan penting yang termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan itu kemudian di pertegas dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa: “Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kom…

Kekuatan Mengikat Perjanjian Gadai Akibat Kelalaian Karyawan

Penelitian ini secara komprehensif mengkaji kekuatan mengikat perjanjian gadai yang dipengaruhi oleh kelalaian karyawan dalam proses pelaksanaannya. Perjanjian gadai, sebagai instrumen jaminan kebendaan yang diatur secara spesifik dalam Pasal 1150 hingga 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), secara fundamental memiliki daya ikat yang kuat (pacta sunt servanda), memberikan…

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Bank Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Setela…

Kehidupan masyarakat selalu diwarnai oleh berbagai keperluan baik untuk diri pribadi ataupun untuk usaha yang ingin dibangunnya. Dalam hal pembangunan ekonomi di berbagai kawasan negara, terkhusus aktifitas bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis ataupun yang dilakukan oleh para individu tidak mungkin terlepas dari pertumbuhan keperluan dana melalui kredit, dan pemberian fasilitas kred…

Pertanggungjawaban Pidana Kelompok Kriminal Bersenjata

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui bentuk petanggungjawaban hukum pidana kelompok kriminal besenjata sehingga kita dapat mengetahui bahwa tindakan dari KKB/KSB/OPM bukanlah sebagai terorisme sehingga pemerintah lebih jeli dalam melihat hal ini agar UndangUndang yang digunakan juga sesuai dengan bentuk perbuatan dan tindakan sehingga tidak bertentangan dan bentuk pertanggungja…