Fungsi ICRC Untuk Melindungi Kemanusiaan Penduduk Sipil Dalam Penguasaan Taliban

Akibatnya dari perang ini tentu telah banyak jatuh korban baik dari pihak sipil maupun dari pihak militer. Salah satunya adalah perang penguasaan Taliban dalam penaklukan terhadap hamper lebih dari 12 Provinsi Afghanistan. Penguasaan kembali Taliban atas Afghanistan setidaknya membawa dampak dan krisis kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat Afghanistan. Taliban telah melakukan tindakan-…

Kewajiban Vaksin Covid-19 Dan Dampaknya Bagi HAM Dalam Prespektif Hukum Inten…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.398 KOL k

Kejahatan Ham Terhadap Perempuan Quecha Menurut Hukum Internasional

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar manusia yang perlu disadari dan dipahami oleh pihak lain atau negara hak tersebut dapat dituntut. Hak asasi manusia juga di dalamnya berisi kewajiban yang harus ditaati oleh setiap orang dalam suatu negara. Sedangkan di negara Peru terdapat kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap perempuan Quecha yang dipaksa untuk di sterilisasi rahimnya…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Anak Terlantar

Isu hukum dalam penilitian ini meliputi, Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap anak terlantar dan akibat hukum yang timbul jika pemerintah daerah tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak terlantar. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 34 ayat 1 telah mengatur bahwa fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara, Dalam hal ini jelas, negara sebagai pen…

Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Oleh Pejabat Tinggi Tentara Nasional…

Pada 24 Mei 2022 Gubernur Maluku melantik Brigjen TNI Andi Chandra As’adudin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.81-1164 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat. Padahal pengaturan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah dinyatakan secara tegas bah…

Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Ambon

Parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani, sesuai dengan fungsi tersebut ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang memiliki kendaraan bermotor untuk mengakses suatu tempat. Membahas mengenai parkir tentu tidak lepas dari adanya juru parkir yang bertugas menjanga keamanan, ketertiban dan berpartisipasi kepada Pemerintah berupa pen…

Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Di Kota Ambon

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.517 REN i

Keabsahan Pemilihan Ulang Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak

Isu hukum dalam penulisan, yaitu: 1). pemilihan ulang dalam pemilihan kepala desa serentak di atur dalam peraturan perundang-undangan dan 2). pemilihan ulang pemilihan kepala desa serentak memiliki keabsahan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemilihan ulang dalam pemilihan kepala desa serentak dan untuk mengetahui dan menganalisis sah atau ti…

Kewenangan Pemerintah Kota Ambon Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi

Kewenangan pemerintah kota ambon terhadap anak korban eksploitasi ekonomi sangat di butuhkan mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara yang harus selalu di lindungi, dan di perhatikan pertumbuhan dan perkembangan mereka dengan hak-hak yang mereka miliki yang sudah di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah Kota Ambon dalam melaksanakan kewenangan mere…

Pemilihan Kepala Desa Adat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 31 asyat (1) menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia No 112 tahun 2014 tentang desa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang; ayat (2) Pemilihan Kepala Desa satu ka…

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.513 LUM k

Keabsahan Pelantikan Gubernur Maluku

Proses dan tata cara pelantikan gubernur pemenang pilkada pada hakikatnya merupakan bagian dari analisis yang peneliti lakukan berkenaan dengan perwujudan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. S…

Hak Pasien Covid-19 Terhadap Isi Rekam Medis Dalam PerspektifHak Asasi Manusia

Rekam medis wajib disediakan oleh dokter yang diberikan kepada pasien yang berisi catatan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, tetapi pada pasien covid 19 sering tidak memiliki rekam medis sehingga pasien sering menolak pelayanan medis berdasar protokol kesehatan pasien covid. Masalah dalam penelitian ini adalah…

Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Verbal Anak

Kejahatan seksual verbal anak masih menjadi masalah serius dan ini merupakan bencana sosial yang meresahkan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan terhadap anak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas Apakah pendekatan non penal efektif untuk menanggulangi kekerasan seksual verbal anak dan pendekatan non penal apa saja yang dapat digunakan dalam menanggulang…

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Ter…

Pembunuhan merupakan tindak pidana dengan menghilangkan nyawa orang lain. Pelaku tindak pidana pembunuhan bisa pelaku dewasa dan pelaku anak. Penelitian ini bertujuan Menganalisa dan membahas peran pelaku anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi di Jembatan Merah Putih Ambon dan Menganalisa dan membahas tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Jembatan Merah Putih Ambon. Peneli…

Keabsahan Perubahan Alokasi Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Corona Viru…

Prioritas penggunaan anggaran Dana Desa setiap tahunnya telah diatur secara yuridis. Pada tahun 2020 akibat menyebarnya covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan regulasi bahwa Dana Desa tahun 2020 diprioritaskan untuk penyediaan jaring pengaman sosial di desa berupa BLT. namun pada implementasinya, ditemukan Kepala Desa yang ternyata menggunakan anggaran penyediaan BLT untuk pembi…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak-anak Di Sudan Selatan Atas Pelanggaran Hak A…

Perang merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihapuskan maupun dihindari dari sejarah kehidupan manusia atau, dapat dikatakan bahwa konflik maupun perang akan selalu ada dalam kehidupan umat manusia. Banyak terjadi konflik bersenjata antara negara dan sesuatu kelompok oposisi atau kelompok separatis yang ada di dalam negara tersebut. Sudan adalah suatu negara yang berada di benua Afrika…

Kewenangan Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah

Pengawasan dan pemeriksaan keuangan tentu harus dimulai dari daerah, baik tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Hal ini tersebut dilakukan oleh karena negara Indonesia menerapkan daerah otonom sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah, berwenang menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerint…

Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Timbul Di Kabupaten Kepulauan Aru…

Kejahatan yang timbul di Kabupaten Kepulauan Aru akibat mengkonsumsi minuman beralkohol (sopi) akhir-akhir ini semakin meningkat untuk itu harus ada upaya untuk menyelesaikan, sehingga tidak ada lagi kejahatan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas kejahatan-kejahatan apa saja yang terjadi dan upaya penanggulangannya akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol…

Efektivitas Kekuatan Mengikat Sanksi Adat Bagi Pelaku Pelanggaran Zina di Des…

Pengaturan perzinaan di dalam segi adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat hukum adat khususnya di Desa Ilih Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya karena masyarakat selalu menggunakan adat untuk menyelesaikan pelanggaran zina yang terjadi. Setiap orang yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa denda adat dengan tujuan adanya efek jera bagi pelaku. Namu…